Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dinilai Belum "Bergigi" Tangani Intoleransi dan Radikalisme di Kalangan ASN

Kompas.com - 23/01/2019, 17:16 WIB
Reza Jurnaliston,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kajian yang dilakukan Setara Institute menunjukkan bahwa pemerintah tak satu padu dalam menjalankan kebijakan dan program untuk meminimalisasi penyebaran intoleransi dan radikalisme di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal itu diungkapkan peneliti Institute Noryamin Aini saat menyampaikan hasil riset “Penguatan Peran APIP dalam Mencegah dan Melawan Radikalisme di Internal Institusi Pemerintah”.

Kajian tersebut dilakukan pada September hingga awal 2019.

Noryamin mengungkapkan, pemerintah belum "bergigi" dalam melakukan penindakan terhadap ASN yang diduga terlibat intoleransi dan radikalisme.

Baca juga: Perempuan Pekerja Sebut Intoleransi Jadi Ancaman Nyata bagi Perempuan

Ia menyebutkan, penegakan kode etik untuk memberikan sanksi berupa pemberhentian PNS yang terpapar radikalisme jauh lebih susah.

“Tidak mudah menghukum (PNS) orang yang terindikasi bersikap intoleran dalam bentuk perilaku keseharian,” kata Noryamin di Hotel Ibis, Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019).

Padahal, sudah ada UU dan tiga peraturan pemerintah yang bisa digunakan untuk pintu masuk penanganan intoleransi dan radikalisme di lingkungan ASN.

Misalnya, UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS; PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP), dan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Baca juga: Sikap Intoleransi akan Gerus Nilai Kebangsaan

Akan tetapi, Noryamin menilai, UU dan PP yang ada tidak secara eksplisit menyebutkan tentang pencegahan intoleransi dan radikalisme.

"Peraturan yang ada berkaitan dengan sistem pengawasan internal pemerintah itu terlalu berfokus pada model sifatnya tradisional,” kata dia.

Pengawasan bersifat nasional yang dimaksudnya adalah berbasis pada audit kinerja keuangan dan audit kepegawaian yang belum menyasar pada audit ideologi seorang PNS.

“Kalau ada indikasi penyimpangan, ada indikasi keterpaparan PNS dalam konteks radikalisme maka bisa digunakan model audit ketiga (audit ideologi),” kata Noryamin.

Pengawasan

Noryamin mengatakan, sebenarnya ada empat organ pemerintah dan dua kelompok independen yang memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja dan disiplin ASN.

Di lingkungan pemerintahan ada Lembaga Administrasi Negara yang berfokus pada penyelenggara pendidikan, penyiapan kurikulum, dan pembinaan SDM ASN.

Baca juga: Menag: Cegah Intoleransi, Guru Besar Perlu Terjun ke Masyarakat, Bicara di Media Sosial

 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bertugas membentuk kebijakan kepegawaian, lalu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), serta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Komisi Aparatur Sipil Negara yang bertugas mengawasi kalau ada terjadi penyimpangan dari perilaku-perilaku Aparatur Sipil Negara,” kata Noryamin.

Peneliti lainnya, Nadia Fausta memberikan catatan, belum adanya sistem atau instrumen yang mengatur rekrutmen CPNS dan memilih calon pejabat.

Menurut Nadia, diperlukan suatu instrumen untuk rekrutmen ASN yang baru saja dilakukan pemerintah.

“Rekrutmen merupakan tahapan yang sangat penting untuk mencegah radikalisme di pemerintahan, karena kalau dari bibitnya saja tidak disaring dengan baik bagaimana nanti mencegah,” kata Nadia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com