Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapan Menteri Susi Setelah Dikritik Nelayan di Hadapan Jokowi

Kompas.com - 23/01/2019, 16:05 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti sempat dikritik oleh Nelayan di hadapan Presiden Joko Widodo.

Hal itu terjadi saat Presiden Jokowi didampingi Susi bersilaturahmi dengan Perwakilan Nelayan Seluruh Indonesia di Istana Negara, Selasa (22/1/2019) kemarin.

Lalu, apa tanggapan Menteri Susi atas kritik itu?

"Enggak apa-apa. Biasa saja. Orang kan ada yang suka dan tidak," kata Dia kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Nelayan yang mengkritik Susi adalah Agus Mulyono, asal Lamongan. Agus menilai Menteri Susi harusnya tak melarang penggunaan alat tangkap cantrang karena tak merusak lingkungan.

Ia juga mengkritik alat pengganti cantrang dari pemerintah karena tidak efektif dalam menangkap ikan.

Baca juga: Nelayan Ini Kritik Menteri Susi di Hadapan Presiden Jokowi

"Alat itu ternyata tidak cocok karena masing-masing daerah itu beda, karakteristik ikannya beda," kata Agus di hadapan Jokowi dan Menteri Susi.

Namun, Menteri Susi tetap menolak untuk melegalkan penggunaan cantrang. Menurut dia, saat ini nelayan pengguna cantrang hanya dibolehkan untuk melaut sementara waktu. Namun, Susi belum menentukan kapan batas waktunya.

"(Cantrang) dilegalkan ya belum bisa. Belum ada keputusan itu. Tapi berlayar boleh sekarang ini," kata Susi.

Kompas TV Ditenggelamkan, tidak ada ampun bagi penangkap ikan ilegal terutama kapal asing. Menteri kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti tak mau berkompromi. Semuanya demi menggenjot produksi konsumsi sampai ekspor hasil laut. Berikut dialog eksklusif segmen khas manuver Jurnalis Kompas TV, Alfania Rizky dengan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com