Remisi Jokowi untuk Pembunuh Wartawan Dikecam AJI, Ini Kata Menkumham

Kompas.com - 23/01/2019, 14:13 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kemenkumham, Jakarta, Selasa (22/1/2019) DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kemenkumham, Jakarta, Selasa (22/1/2019)
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menegaskan pemerintah sudah mempertimbangkan dengan matang pemberian remisi kepada I Nyoman Susrama, terpidana yang menjadi otak pembunuh berencana wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, pada 2009 silam.

Yasonna menyampaikan ini menanggapi kecaman yang datang dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) terkait pemberian remisi itu.

Baca juga: Menurut Menkumham, Ini Pertimbangan Presiden Setuju Pembunuh Wartawan Dapat Remisi

Susrama yang pada 2010 divonis hukuman penjara seumur hidup, kini mendapatkan remisi perubahan hukuman menjadi 20 tahun penjara.

"Kalau kecaman kan bisa saja, tapi kalau orang itu sudah berubah bagaimana?" kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

"Kalau kamu berbuat dosa, berubah, masuk neraka terus? Enggak kan? Jadi jangan melihat sesuatu sangat politis," tambah dia.

Baca juga: AJI Denpasar Sesalkan Pemberian Grasi Terhadap Otak Pembunuh Wartawan di Bali

Yasonna mengatakan, pemerintah memperhatikan berbagai aspek dalam memberikan remisi kepada Susrama. Pertama, Susrama sudah menjalani masa hukumannya selama hampir 10 tahun.

Selama menjalani hukuman itu, Susrama selalu berkelakuan baik. Yasonna juga menegaskan perbuatan Susrama bukan termasuk extraordinary crime atau kejahatan luar biasa.

Menurut dia, remisi sejenis juga sudah sering diberikan ke banyak narapidana. Selain itu, ada juga pertimbangan lain seperti kapasitas lapas.

"Enggak muat itu lapas semua kalau semua dihukum, enggak pernah dikasih remisi," ujar Yasonna.

Baca juga: Pejabat Istana Saling Lempar soal Grasi Jokowi untuk Pembunuh Wartawan

Yasonna pun menegaskan bahwa pemberian remisi ini sudah melalui proses yang panjang. Remisi ini diusulkan oleh Lembaga Pemasyarakatan, lalu lanjut ke tingkat Kantor Wilayah, diteruskan ke Dirjen Pemasyarakatan, hingga akhirnya sampai ke meja Yasonna.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Nasional
117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X