OSO Tak Mau Mundur dari Hanura, KPU Putuskan Tak Masukkan Namanya ke DCT

Kompas.com - 23/01/2019, 13:40 WIB
Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Evi Novida Ginting Manik di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) memutuskan untuk tetap tak memasukkan nama Oesman Sapta Odang ( OSO) ke daftar calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019. Artinya, nama OSO tak lolos sebagai calon anggota DPD.

Sikap itu diambil KPU lantaran hingga batas waktu yang ditentukan, yaitu Selasa (22/1/2019), OSO tak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai pengurus partai politik. OSO hingga saat ini masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Baca juga: OSO Dinilai Bawa Sentimen Negatif, Hanura Berpotensi Tak Lolos ke DPR

Sementara surat pengunduran diri diperlukan sebagai syarat pencalonan anggota DPD.

"Karena batas waktu yang sudah ditentukan tidak menyerahkan (surat pengunduran diri) ya kami tidak merubah DCT (daftar calon tetap anggota DPD), kami tidak merubah itu karena tidak memasukan Pak OSO," kata Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik saat ditemui di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Jakarta Pusat, Rabu (23/1/2019).

KPU tetap tak masukan nama OSO ke daftar calon anggota, meskipun bunyi putusan Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meminta KPU mencantumkan nama OSO di DCT.

Baca juga: Diadukan OSO ke 4 Lembaga, Ini Kata KPU

Menurut Evi, sikap KPU itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 30/PUU-XVI/2018. Dalam putusan itu disebutkan bahwa pengurus partai politik dilarang rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

"Kami kan tentu tidak bisa berseberangan atau bertentangan dengan putusan MK yang tentu saja dalam keputusan MK itu merujuk kepada UUD 1945," ujar dia.

Atas keputusan ini, Evi memastikan, nama Oesman Sapta tidak akan dimasukan ke surat suara DPD Pemilu 2019.

Baca juga: Hanura Ancam Demo Setiap Hari jika Nama OSO Tak Masuk DCT DPD

Diketahui, Bawaslu memerintahkan KPU untuk memasukkan OSO dalam daftar calon anggota DPD dalam Pemilu 2019.

Namun, dalam putusan Bawaslu, OSO tetap harus mundur sebagai pengurus Partai Hanura jika kembali lolos sebagai anggota DPD periode 2019-2024.

Saat ini, OSO masih menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura.

Baca juga: KPU Hormati Sikap OSO yang Tetap Tak Mau Mundur dari Partai

PTUN juga sebelumnya telah mengeluarkan putusan atas gugatan yang dilayangkan OSO.

Putusan tersebut memerintahkan KPU mencabut SK DCT anggota DPD yang tidak memuat nama OSO. Majelis Hakim juga meminta KPU menerbitkan DCT baru dengan mencantumkan nama OSO di dalamnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Ada 145.482 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

UPDATE BNPB: Korban Meninggal Dunia Gempa Majene Jadi 73 Orang, 27.850 Warga Mengungsi

Nasional
UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

UPDATE 17 Januari: 11.287 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 33 Provinsi, DKI Terbanyak

Nasional
UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

UPDATE 17 Januari: 46.138 Spesimen Diperiksa terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Januari: Ada 73.243 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 17 Januari: Ada 73.243 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah 220, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 25.987 Orang

UPDATE 17 Januari: Bertambah 220, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 25.987 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Bertambah 9.102 Orang dalam Satu Hari, Jumlah Pasien Sembuh Tembus Rekor

UPDATE 17 Januari: Bertambah 9.102 Orang dalam Satu Hari, Jumlah Pasien Sembuh Tembus Rekor

Nasional
UPDATE 17 Januari: Tambah 9.102, Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 736.460 Orang

UPDATE 17 Januari: Tambah 9.102, Pasien Covid-19 yang Sembuh Mencapai 736.460 Orang

Nasional
UPDATE 17 Januari: Tambah 11.287, Kini Ada 907.929 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 17 Januari: Tambah 11.287, Kini Ada 907.929 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bertambah, Kini Ada 89 Rekening FPI dan Afiliasinya yang Dibekukan

Bertambah, Kini Ada 89 Rekening FPI dan Afiliasinya yang Dibekukan

Nasional
Kepala PPATK: Aneh Kalau FPI Bubar, Uangnya Tetap Jalan dan Beredar

Kepala PPATK: Aneh Kalau FPI Bubar, Uangnya Tetap Jalan dan Beredar

Nasional
Tim DVI Polri Imbau Masyarakat Beri Data Lebih Banyak soal Korban SJ 182

Tim DVI Polri Imbau Masyarakat Beri Data Lebih Banyak soal Korban SJ 182

Nasional
BNPB Akan Beri Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Warga Korban Gempa Sulawesi Barat

BNPB Akan Beri Bantuan Dana untuk Perbaikan Rumah Warga Korban Gempa Sulawesi Barat

Nasional
Kepala BNPB Minta Warga di Wilayah Terdampak Gempa Sulawesi Barat Tak Terpengaruh Hoaks

Kepala BNPB Minta Warga di Wilayah Terdampak Gempa Sulawesi Barat Tak Terpengaruh Hoaks

Nasional
Jubir Vaksin: OTG Tetap Bisa Divaksin Covid-19

Jubir Vaksin: OTG Tetap Bisa Divaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X