Anggota Komisi III Sepakat dengan Pemerintah soal Pembebasan Ba'asyir

Kompas.com - 23/01/2019, 13:28 WIB
Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOAnggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, meminta pemerintah mengkaji secara mendalam mengenai pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir.

Hal itu dilakukan agar pembebasan Ba'asyir tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

"Hal seperti ini harus melalui kajian yang mendalam, harus dikaji dulu baru action. Jangan rencana action sudah dibuka, timbul kendala baru dikaji," ujar Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Baca juga: Merunut Rencana Pembebasan Abu Bakar Baasyir dan Polemiknya... 

Dasco sepakat dengan sikap pemerintah yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam membebaskan Ba'asyir.

Kendati demikian, mekanisme pembebasan Ba'asyir harus sesuai dengan skema yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat, terdapat empat syarat formil bagi narapidana kasus terorisme.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Maju Mundur Pembebasan Abu Bakar Baasyir

Pertama, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Kedua, telah menjalani paling sedikit dua pertiga masa pidana, dengan ketentuan dua pertiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.

Ketiga, telah menjalani asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Baca juga: Baasyir Disebut Tolak Syarat Setia pada Pancasila, Pengacara Bantah

Keempat, menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan pemohon dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan pada NKRI secara tertulis.

"Ada tata cara pembebasan bersyarat, ada tara caranya. Yang kita lihat di sini, kami bisa menerima pemerintah beritikad baik dengan alasan kemanusiaan," kata Dasco.

Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Covid-19: PPKM Mikro dan Lockdown Sama Saja, Jangan Dibentur-benturkan

Satgas Covid-19: PPKM Mikro dan Lockdown Sama Saja, Jangan Dibentur-benturkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Cerita Novel Baswedan Ingin Mundur dari KPK | Ragam Bahaya Varian Delta Virus Corona

[POPULER NASIONAL] Cerita Novel Baswedan Ingin Mundur dari KPK | Ragam Bahaya Varian Delta Virus Corona

Nasional
Jokowi Singgung Lonjakan Kasus Covid-19, Minta Masyarakat Taati Protokol Kesehatan

Jokowi Singgung Lonjakan Kasus Covid-19, Minta Masyarakat Taati Protokol Kesehatan

Nasional
Stigmatisasi terhadap Pegawai KPK Setelah Tes Wawasan Kebangsaan

Stigmatisasi terhadap Pegawai KPK Setelah Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

10 Juta Dosis Vaksin Sinovac Tiba di Indonesia, Jokowi Harap Herd Immunity Segera Terbentuk

Nasional
Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Survei SMRC: Mayoritas Pemilih Jokowi dan Prabowo Ingin Presiden Tetap 2 Periode

Nasional
UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

UPDATE: Kasus Baru Covid-19 Capai 13.737, Tertinggi Sejak 30 Januari 2021

Nasional
Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Presiden Didesak Batalkan Pemberhentian 51 Pegawai KPK

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Kasus Covid-19 Melonjak, Ngabalin Sebut akibat Banyak Warga Tak Patuhi Larangan Mudik

Nasional
Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Soal Usul Lockdown, Ngabalin Sebut Jokowi Punya Pertimbangan Khusus

Nasional
Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Cerita Novel Baswedan Sudah Ingin Mundur dari KPK Sejak 2019

Nasional
UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 20 Juni: 12.239.706 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 Juni: 89.183 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

UPDATE 20 Juni: Sebaran 13.737 Kasus Baru Covid-19, 5.582 di Jakarta

Nasional
UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

UPDATE 20 Juni: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 121.684

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X