OSO Dinilai Bawa Sentimen Negatif, Hanura Berpotensi Tak Lolos ke DPR

Kompas.com - 23/01/2019, 13:10 WIB
Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO) memberikan arahan dalam acara Konsolidasi dan Gerakan S-5 Partai Hanura Menuju Kemenangan Gemilang Pemilu 2019 yang di gelar di gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (4/5/2017). KOMPAS/ALIF ICHWANKetua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Oesman Sapta Odang (OSO) memberikan arahan dalam acara Konsolidasi dan Gerakan S-5 Partai Hanura Menuju Kemenangan Gemilang Pemilu 2019 yang di gelar di gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (4/5/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Charta Politika, Yunarto Wijaya, menyebut, polemik pencalonan Oesman Sapta Odang ( OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019 semakin menambah sentimen negatif terhadap Partai Hanura.

Tak hanya itu, polemik ini bisa berujung tidak lolosnya perwakilan partai Hanura ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Pileg 2019.

"Dengan posisi internal dan figur partai yang sedang dalam sentimen negatif, ditambah kejadian ini ya semakin parah. Sehingga dalam masa Pileg dan Pilpres 2019, posisi Hanura makin terpuruk dan berpotensi tidak lolos ambang batas 4 persen," kata Yunarto saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/1/2019).

Baca juga: KPU: Kalau OSO Mengundurkan Diri, Surat Suara akan Disesuaikan

Sebenarnya, tambah Yunarto, tanpa polemik OSO ini pun, Hanura memiliki masalah besar selama satu tahun terakhir ini di internal partai. Artinya, infrastruktur partai memang sudah mengalami degradasi.

"Maka dari itu, survei dari lembaga survei juga menempatkan Hanura tidak pernah lolos dari ambang batas. Bahkan sering dikatakan sebaga partai satu koma atau nol koma," paparnya.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya seusai memaparkan hasil survei Pilpres dan Pileg 2019, di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya seusai memaparkan hasil survei Pilpres dan Pileg 2019, di kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (6/6/2018).

 

Menurut dia, sebuah partai mungkin masih bisa menjadi besar walaupun tidak memiliki infrastruktur yang kuat jika memiliki aspek ketokohan yang bisa menyatukan.

Baca juga: Diadukan OSO ke 4 Lembaga, Ini Kata KPU

"Nah ini problemnya seakan-akan OSO ini malah dianggap menjadi salah satu sumber perpecahan juga di internal partai," tutur Yunarto.

Adapun jika merujuk hasil survei Charta Politika per Januari 2019, elektabilitas Hanura untuk Pileg 2019 masih 0,6 persen. Sedangkan kedekatan masyarakat dengan partai politiknya sendiri masih 0,5 persen.

Diketahui, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memerintahkan KPU untuk memasukkan OSO dalam daftar calon tetap (DCT) anggota DPD dalam Pemilu 2019.

Baca juga: Hanura Ancam Demo Setiap Hari jika Nama OSO Tak Masuk DCT DPD

Namun, dalam putusan Bawaslu, OSO tetap harus mundur sebagai pengurus Partai Hanura jika kembali lolos sebagai anggota DPD periode 2019-2024.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Menpan RB Minta Penerapan Larangan Bepergian ASN Dilaporkan Online

Nasional
Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Menlu: 1,1 Juta Vaksin AstraZeneca Didapatkan dari Jalur Multilateral

Nasional
Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Kemenkes Sebut Empat Temuan Varian Baru Covid-19 Ditemukan Di 4 Provinsi Ini..

Nasional
Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Kemenkes: Virus Corona B.1.1.7 Lebih Menular, tapi Tidak Lebih Mematikan

Nasional
Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Jhoni Allen Sebut Terpilihnya Moeldoko Tak Terkait dengan Jabatannya di Pemerintahan

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Pemeriksaan Spesimen Rendah, IDI Ingatkan Pemerintah Bahaya Rasa Aman Palsu

Nasional
4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

4 Pasien yang Terpapar Mutasi Virus Corona B.1.1.7 Sempat Alami Gejala Ringan dan Sedang

Nasional
Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Pemerintah Klaim PPKM Mikro Berhasil Tekan Kasus Aktif Covid-19

Nasional
Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Dibatalkan, Putusan PTUN soal Pernyataan Jaksa Agung terkait Tragedi Semanggi

Nasional
Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Indonesia Kedatangan 1 Juta Vaksin Astrazeneca

Nasional
Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Menkes: 4 Pasien yang Terpapar Covid-19 dari Virus Corona B.1.1.7 Sudah Sembuh

Nasional
Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Menpan RB Larang ASN dan Keluarganya Pergi ke Luar Daerah Selama 10-14 Maret

Nasional
Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

Tak Hanya Jawa-Bali, PPKM Mikro Jilid III Berlaku di Kaltim, Sulsel, dan Sumut

Nasional
UPDATE: 24.645 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 24.645 Tenaga Kesehatan Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kejagung Periksa 4 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 4 Saksi dalam Kasus Dugaan Korupsi Asabri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X