Kompas.com - 23/01/2019, 12:15 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Dhimam Abror menuturkan bahwa pihaknya tidak pernah memerintahkan relawan pendukung untuk memasang spanduk bernada provokasi.

Hal itu ia katakan saat dikonfirmasi mengenai keberadaan spanduk provokatif yang dilaporkan warga ke Panwaslu Kecamatan Kemayoran.

"Saya sudah konfirmasi ke Direktorat Relawan BPN dan tegas itu bukan relawan," ujar Dhimam saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/1/2019).

Baca juga: Pemasang Spanduk Paslon 02 di Kemayoran Bisa Dijerat Pidana

Dhimam mengatakan, BPN tidak pernah membuat kebijakan untuk memasang alat peraga kampanye yang bernada provokasi.

Direktur Media Center DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Dhimam Abror saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (14/11/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Direktur Media Center DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Dhimam Abror saat ditemui di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Rabu (14/11/2018).
Oleh sebab itu ia menduga spanduk tersebut dipasang oleh pihak tertentu untuk menyudutkan pasangan Prabowo-Sandiaga.

"Ini bukan kebijakan BPN. Ini upaya mendiskreditkan pasangan 02," kata Dhimam.

"Polanya sama dengan beredarnya tabloid gelap yang mendiskreditkan 02. Karena itu kami menduga ini upaya mendiskreditkan 02," ucap politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Baca juga: Bawaslu Selidiki Spanduk Paslon 02 Bernada Provokatif di Kemayoran

Dalam spanduk yang dilaporkan oleh warga, terpasang foto pasangan capres dan cawapres nomor urut 02, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, disertai slogan Koalisi Indonesia Adil Makmur.

Ada juga lambang partai-partai pendukung, seperti Partai Demokrat, PAN, Gerindra, PKS, dan Partai Berkarya, yang diletakkan di sisi atas spanduk.

Pada bagian tengah spanduk tertulis sebuah imbauan untuk memilih pasangan nomor urut 02 tersebut.

Baca juga: Penertiban Spanduk Caleg Serampangan, Bawaslu Jaktim Tunggu Satpol PP

"Anda berada di zona grup militan Prabowo-Sandi. Coblos 02 jika tidak hengkang dari area ini," tulis kutipan keterangan dalam spanduk itu.

Saat ini, Bawaslu DKI sedang melakukan identifikasi bersama Gakkumdu dan Bawaslu Jakarta Pusat untuk mencari tahu pihak yang memasang spanduk itu.

Kompas TV Pada April mendatang, warga Indonesia bukan hanya memilih presiden dan wakil presiden saja, melainkan juga memilih anggota DPR-RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, dan DPD. Namun, terkecuali untuk DKI Jakarta yang tidak memilih anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Spanduk para caleg tentu banyak ditemui di sejumlah tempat sebagai salah satu cara untuk memperkenalkan diri ke warga. Meski demikian, masih banyak warga yang belum mengenal bahkan mengetahui caleg di daerah pemilihan mereka. Salah satunya di kaawasan Jakarta Selatan. Kira-kira bagaimana sih sebenarnya cara caleg memperkenalkan dirinya ke warga? Simak liputan Jurnalis Digital KompasTV Desy Hartini yang mewawancarai dua caleg dari Partai Amanat Nasional dan Partai Solidaritas Indonesia berikut ini.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin

Indeks Kinerja HAM di Indonesia 2022 Berada di Angka 3,3, Naik 0,3 Poin

Nasional
KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

KPK Sebut Bareskrim Sudah Serahkan Kasus Suap AKBP Bambang Kayun

Nasional
Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Polri dan Pemerintah Pusat Masuk Tiga Besar Pihak Paling Banyak Diadukan Terkait Pelanggaran HAM

Nasional
Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi agar Pemerintah Perkuat Dukungan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat

Nasional
KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

KPK Buka Peluang Periksa Lembaga Survei yang Dipakai Bupati Bangkalan

Nasional
Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Refleksi Komnas HAM 2022: Kebijakan Agraria Banyak Abaikan dan Langgar HAM

Nasional
Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Klaim Tak Perintahkan Menembak, Ferdy Sambo Dinilai Ingin Gagalkan Status JC Bharada E

Nasional
Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Bantah KUHP Picu Wisman Enggan ke Indonesia, Kemenkumham Sebut Kedatangan WNA Bertambah

Nasional
Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Saat Jokowi Bujuk Cucunya Kenakan Beskap ke Akad Nikah Kaesang-Erina...

Nasional
Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Menduga “Kado” Panglima TNI Yudo untuk TNI AL

Nasional
Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Pembentukan KUHP Dinilai Hanya Akomodasi Segelintir Kelompok

Nasional
Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Taufan Damanik dan Sandrayati Moniaga Akan Diganti dari Tim Ad Hoc Penyelidikan Kasus Munir

Nasional
Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Komnas HAM Kawal Penerapan KUHP agar Tak Melanggar HAM

Nasional
Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Pasal Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden Dinilai Rawan Konflik Kepentingan

Nasional
Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Pakar: Status JC Bharada E Ditentukan Saat Sidang Pembuktian, Masih Ada Peluang Ditolak Hakim

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.