Bola Ada di Tangan Abu Bakar Ba'asyir...

Kompas.com - 23/01/2019, 10:52 WIB
Abu Bakar Baasyir
AGUS SUSANTO Abu Bakar Baasyir

JAKARTA, KOMPAS.com — Pembebasan bersyarat terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir terganjal aturan.

Ba'asyir belum bisa dibebaskan dari Lapas Gunung Sindur, Bogor, lantaran terpidana 15 tahun penjara itu tidak memenuhi persyaratan.

Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/1/2019) kemarin, mengatakan bahwa pemerintah sudah membuka peluang pembebasan Ba'asyir.

Upaya tersebut mengingat kondisi kesehatan pria 81 tahun tersebut yang terus menurun sehingga dinilai lebih baik perawatannya diserahkan ke pihak keluarga.

"Sudah saya sampaikan bahwa karena kemanusiaan. Kan Ustaz Ba'asyir sudah sepuh, kesehatannya juga sering terganggu. Bayangkan kalau kita sebagai anak lihat orangtua sakit-sakitan seperti itu," kata Jokowi.

Namun, pembebasan Ba'asyir harus didahului pemenuhan syarat- syarat.

Baca juga: Pemerintah Pastikan Batal Bebaskan Abu Bakar Baasyir, Ini Sebabnya...

Syarat itu diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Syarat formil khusus bagi narapidana perkara terorisme, yakni pertama, bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Kedua, telah menjalani paling sedikit dua per tiga masa pidana, dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.

Baca juga: Pemerintah Batal Bebaskan Abu Bakar Baasyir, Ini Kata Yusril

Ketiga, telah menjalani asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 22 Oktober: 301.006 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.497

UPDATE 22 Oktober: 301.006 Pasien Covid-19 Sembuh, Tambah 3.497

Nasional
Ini Alasan Koalisi Dorong Peradilan Umum jika Pelaku Penembakan Pendeta Yeremia Ditangkap

Ini Alasan Koalisi Dorong Peradilan Umum jika Pelaku Penembakan Pendeta Yeremia Ditangkap

Nasional
Komnas Perempuan Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Komnas Perempuan Minta Pemerintah Segera Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Nasional
Wapres Minta Santri Tetap Kreatif dan Inovatif di Tengah Pandemi

Wapres Minta Santri Tetap Kreatif dan Inovatif di Tengah Pandemi

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Tambah 102 Orang, Pasien Meninggal Covid-19 Kini 12.959

UPDATE 22 Oktober: Tambah 102 Orang, Pasien Meninggal Covid-19 Kini 12.959

Nasional
Marak Kasus Kekerasan di Papua, Ini Saran Bagi Pemerintah

Marak Kasus Kekerasan di Papua, Ini Saran Bagi Pemerintah

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Ada 63.567 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Oktober: Ada 63.567 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Muncul Draf UU Cipta Kerja 1.187 Halaman, Ahli: Tak Masuk Akal kalau Perubahan 'Font' dan 'Margin'

Muncul Draf UU Cipta Kerja 1.187 Halaman, Ahli: Tak Masuk Akal kalau Perubahan "Font" dan "Margin"

Nasional
Waketum MUI Minta Jokowi Tunda Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Waketum MUI Minta Jokowi Tunda Pelaksanaan UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.432, Kini 377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 4.432, Kini 377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Wapres Harap Pesantren Berperan Kembangkan Ekonomi Umat

Wapres Harap Pesantren Berperan Kembangkan Ekonomi Umat

Nasional
Luhut: Sayalah yang Mencetuskan Omnbus Law UU Cipta Kerja

Luhut: Sayalah yang Mencetuskan Omnbus Law UU Cipta Kerja

Nasional
Resmikan Jembatan Teluk Kendari, Jokowi: Infrastruktur Harus Punya Nilai Tambah

Resmikan Jembatan Teluk Kendari, Jokowi: Infrastruktur Harus Punya Nilai Tambah

Nasional
Politisi PDI-P: UU Cipta Kerja Bicara soal Kemajuan, tapi DPR Gagal Komunikasikan ke Masyarakat

Politisi PDI-P: UU Cipta Kerja Bicara soal Kemajuan, tapi DPR Gagal Komunikasikan ke Masyarakat

Nasional
Airlangga Sebut Daerah Zona Merah Didahulukan dalam Vaksinasi Covid-19

Airlangga Sebut Daerah Zona Merah Didahulukan dalam Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X