Kompas.com - 23/01/2019, 10:12 WIB
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo saat ditemui di Pakarti Centre, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019). KOMPAS.com/Devina HalimKoordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo saat ditemui di Pakarti Centre, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo menanggapi penggunaan data yang lembaganya terkait calon anggota legislatif mantan napi korupsi digunakan saat debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Saat debat pada 17 Januari 2019 lalu, calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo bertanya kepada calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto mengenai langkah Gerindra yang mengusung sejumlah caleg eks napi kasus korupsi. Jokowi mengutip data ICW soal jumlah caleg tersebut.

Adnan mengatakan, beberapa waktu lalu ICW memang memublikasikan data terkait caleg DPRD yang berstatus eks napi korupsi melalui akun Instagram mereka, @sahabaticw.

Tujuannya, terang Adnan, agar publik mengetahui rendahnya komitmen partai politik dalam hal pemberantasan korupsi, yang terlihat dari sejumlah caleg mantan koruptor yang masih dicalonkan.

"Kami memang baru luncurkan list caleg yang background-nya mantan napi korupsi dari 40, jumlahnya naik kemarin jadi 46 dan itu kami publikasikan di sosmed," ujar Adnan saat ditemui di Pakarti Centre, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Baca juga: Politisi Gerindra Kritik Pertanyaan Jokowi Saat Debat soal Caleg Eks Napi Koruptor

"Publik biar tahu bahwa partai itu enggak segitunya kok komitmennya karena mantan napi pun tetap dicalonkan," sambung dia.

Dalam data itu, ICW mencatat terdapat enam caleg DPRD yang berstatus mantan koruptor pada Pemilu 2019. Adnan mengatakan, data itu bersifat publik karena sudah dipublikasikan di media sosial.

Namun, dirinya tidak mengetahui data tersebut akan digunakan sebagai sebuah pertanyaan dalam debat. Lalu, ia juga menegaskan bahwa data itu tidak diberikan ICW kepada Jokowi.

"Itu ada di situ (media sosial) sehingga prinsipnya sih begitu data ICW di-publish, itu milik siapa pun. Tetapi, kami pastikan kami tidak berikan itu ke mereka," jelasnya.

Tak hanya menanyakan perihal jumlah caleg eks koruptor dari Gerindra, Jokowi juga menyebut Prabowo menandatangani berkas pencalonan itu.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Persidangan Kasus Tes Swab Rizieq: Pasien Istimewa hingga Ungkapan Rasa Malu Rizieq

Fakta Persidangan Kasus Tes Swab Rizieq: Pasien Istimewa hingga Ungkapan Rasa Malu Rizieq

Nasional
Pengakuan dan Janji Presiden Jokowi soal Kebijakan Impor Beras...

Pengakuan dan Janji Presiden Jokowi soal Kebijakan Impor Beras...

Nasional
Kapolri Sebut Larangan Mudik untuk Jamin Keselamatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19

Kapolri Sebut Larangan Mudik untuk Jamin Keselamatan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19

Nasional
Sebelum Hilang, Kapal Selam KRI Nanggala-402 Diduga Sempat Alami Black Out

Sebelum Hilang, Kapal Selam KRI Nanggala-402 Diduga Sempat Alami Black Out

Nasional
Menanti Ditemukannya Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Menanti Ditemukannya Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Utara Bali

Nasional
Istana Pastikan Reshuffle Kabinet Jokowi Belum Akan Digelar dalam Waktu Dekat

Istana Pastikan Reshuffle Kabinet Jokowi Belum Akan Digelar dalam Waktu Dekat

Nasional
Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Bali

Daftar Nama 53 Personel Kapal Selam KRI Nanggala-402 yang Hilang di Bali

Nasional
Dewas Sudah Terima Laporan Dugaan Pemerasan oleh Penyidik KPK

Dewas Sudah Terima Laporan Dugaan Pemerasan oleh Penyidik KPK

Nasional
Kronologi Hilangnya Kapal Selam Nanggala-402 di Utara Bali

Kronologi Hilangnya Kapal Selam Nanggala-402 di Utara Bali

Nasional
Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Nasional
Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Nasional
Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Nasional
Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Nasional
Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X