Ditemukan Penyumbang Fiktif Dana Kampanye, Timses Jokowi-Ma'ruf Akan Transparan

Kompas.com - 22/01/2019, 21:54 WIB
Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Maman Imanulhaq, saat ditemui di Resto Ajag Ijig, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019). KOMPAS.com/Devina HalimDirektur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Maman Imanulhaq, saat ditemui di Resto Ajag Ijig, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Relawan Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Maman Imanulhaq, mengatakan, timnya sudah memenuhi ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pelaporan dana kampanye.

Hal itu disampaikannya menanggapi temuan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) perihal belasan penyumbang perseorangan fiktif pada dana kampanye pasangan calon nomor urut 01 itu.

"Ketika kami launching tentang dana itu, kami berikan tentang syarat-syarat, termasuk itu identitas," kata Maman, saat dijumpai di Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

"Ketika tidak ada identitas, tentu pihak dari kebendaharaan TKN kan mengidentifikasi dan melaporkan kepada KPU," lanjut dia.

Baca juga: BPN Akan Verifikasi Temuan Penyumbang Fiktif Dana Kampanye

Sebelumnya, Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menemukan sekitar 18 penyumbang perseorangan yang tidak memiliki identitas dalam daftar penyumbang dana kampanye paslon 01.

Temuan itu diperoleh dari penelitian JPPR terhadap Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang telah diserahkan tim kampanye pasangan calon ke KPU, Rabu (2/1/2019).

Meski demikian, Maman menegaskan bahwa TKN akan bersikap transparan terkait dana kampanye dan akan melaporkannya kepada KPU.

"Prinsipnya, kami akan transparan melaporkan itu kepada KPU," kata dia.

Baca juga: Bawaslu Ingatkan Ancaman Pidana soal Sumbangan Dana Kampanye Fiktif

Penyumbang disebut fiktif lantaran tak ada identitas lengkap dalam LPSDK yang diserahkan tim kampanye.

Menurut Peraturan KPU (PKPU) Nomor 34 Tahun 2018 yang mengatur tentang format LPSDK, seharusnya penyumbang dana kampanye mencantumkan identitasnya, seperti NPWP, KTP, dan alamat.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 335 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Tindakan itu bisa dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran pidana pemilu.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Dana Sumbangan Kampanye 2019

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Tegaskan Pelemparan Bom Molotov di Kantor LBH Medan Tak Terkait dengan Meninggalnya Aktivis Golfrid Siregar

Polri Tegaskan Pelemparan Bom Molotov di Kantor LBH Medan Tak Terkait dengan Meninggalnya Aktivis Golfrid Siregar

Nasional
Eks Menlu Retno Marsudi Turut Merapat ke Istana Jelang Pelantikan

Eks Menlu Retno Marsudi Turut Merapat ke Istana Jelang Pelantikan

Nasional
Istri Mantan Menkop Puspayoga Datangi Istana Jelang Pelantikan Menteri

Istri Mantan Menkop Puspayoga Datangi Istana Jelang Pelantikan Menteri

Nasional
Eks Mendikbud Muhadjir Effendy Datangi Istana Jelang Pelantikan Menteri

Eks Mendikbud Muhadjir Effendy Datangi Istana Jelang Pelantikan Menteri

Nasional
Mampukah Kabinet Baru Tancap Gas?

Mampukah Kabinet Baru Tancap Gas?

Nasional
Ditugaskan Jokowi Urus Perdagangan, Siapa Agus Suparmanto?

Ditugaskan Jokowi Urus Perdagangan, Siapa Agus Suparmanto?

Nasional
Para Menteri Lama yang Bakal Eksis di Kabinet Kerja Jilid 2

Para Menteri Lama yang Bakal Eksis di Kabinet Kerja Jilid 2

Nasional
Profil Singkat Zainudin Amali, Kader Golkar yang Diminta Urus Pemuda dan Olahraga

Profil Singkat Zainudin Amali, Kader Golkar yang Diminta Urus Pemuda dan Olahraga

Nasional
Jadi Plt Kapolri, Ini Profil Komjen Ari Dono

Jadi Plt Kapolri, Ini Profil Komjen Ari Dono

Nasional
Mereka yang Hanya Bisa Menonton dan Melihat Pelantikan Kabinet Jokowi Jilid 2..

Mereka yang Hanya Bisa Menonton dan Melihat Pelantikan Kabinet Jokowi Jilid 2..

Nasional
Dalam Dua Hari, Ini Politisi yang Dipanggil Presiden Jokowi ke Istana

Dalam Dua Hari, Ini Politisi yang Dipanggil Presiden Jokowi ke Istana

Nasional
[POPULER NUSANTARA] Anak Sopir Lulus ITB IPK 3,98 | Ramalan Santri tentang Prabowo

[POPULER NUSANTARA] Anak Sopir Lulus ITB IPK 3,98 | Ramalan Santri tentang Prabowo

Nasional
Jokowi Lantik Kabinet Kerja Jilid 2 Hari Ini, Ini Calon-calon Menterinya

Jokowi Lantik Kabinet Kerja Jilid 2 Hari Ini, Ini Calon-calon Menterinya

Nasional
Polemik Tetty Paruntu, Klarifikasi Istana hingga Terbentur Kasus Bowo Sidik

Polemik Tetty Paruntu, Klarifikasi Istana hingga Terbentur Kasus Bowo Sidik

Nasional
Prabowo Calon Menteri, Pengamat: Rekonsiliasi Tak Selalu Dimaknai Bergabung

Prabowo Calon Menteri, Pengamat: Rekonsiliasi Tak Selalu Dimaknai Bergabung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X