Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 22/01/2019, 21:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (BTP), akan menghirup udara kebebasannya dari Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

Hal ini menjawab pertanyaan apakah BTP alias Ahok akan dibebaskan di Rutan Mako Brimob atau Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta Timur.

Sebab, secara prosedur, BTP merupakan warga binaan Lapas Klas I Cipinang. Namun, saat ini ia menjalani masa hukuman di Mako Brimob, Depok.

BTP akan bebas murni pada 24 Januari 2019 setelah ditahan di Rutan Mako Brimob sejak 9 Mei 2017 sebagai terpidana kasus penodaan agama.

Baca juga: 5 Berita Populer: Ahok Ingin Dipanggil BTP dan Maruf Amin Bilang Ente Tidur Kali Ya...

"Kami keluarin dia tanggal 24 (Januari). Prosedur administrasinya diselesaikan di Cipinang, nanti pembebasannya di Mako," kata Yasonna, di Kemenkumham, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Namun, Yasonna tak bisa memastikan secara spesifik kapan tepatnya Ahok akan keluar dari Rutan Mako Brimob. Ia hanya memperkirakan Ahok keluar sesuai jam operasional di Rutan Mako Brimob.

"Kan dibilang jam kerja, kan. Itu kan jam kerja ya," kata Yasonna.

Di sisi lain, Yasonna juga meminta agar publik tak bersikap berlebihan atas kebebasan Ahok. Ia meminta publik menjaga situasi tetap kondusif.

Baca juga: Kalapas Cipinang: Tak Ada Pengamanan Khusus Saat BTP Bebas

"Janganlah dibesar-besarkan. Biasa saja orang keluar dari lapas kok, dari menyelesaikan masa tahanannya, biasa ini," ujar Yasonna.

Sebelumnya Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Cipinang Andika D Prasetya mengatakan, pihaknya belum menentukan lokasi BTP akan keluar dari penjara.

BTP divonis dua tahun penjara dalam kasus penodaan agama. Ahok ditahan sejak vonis dibacakan pada 9 Mei 2017.

Ia tiga kali mendapat remisi hukuman, yakni 15 hari pada Natal 2017, 2 bulan pada Agustus 2018, dan 1 bulan saat Natal 2018.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Perjalanan Kasus Ahok

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Skor Indeks Persepsi Korupsi Merosot ke 34 Poin, ICW Sebut Indonesia Layak Dikategorikan Negara Korup

Nasional
Komisi I DPR Selesai Gelar 'Fit and Proper Test' 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Komisi I DPR Selesai Gelar "Fit and Proper Test" 13 Calon Dubes, Hasilnya Rahasia

Nasional
Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Temui Mahasiswa di Turkiye, Prabowo Minta Mereka Bangga Bawa Nama Indonesia

Nasional
Golkar Klaim Tak Bahas soal 'Reshuffle' dengan Surya Paloh

Golkar Klaim Tak Bahas soal "Reshuffle" dengan Surya Paloh

Nasional
Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Manuver Nasdem ke Golkar Dinilai untuk Jaga Hubungan dengan Istana

Nasional
Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Surya Paloh Temui Ketum Golkar, Demokrat Sebut Itu Arti Keterbukaan Koalisi Perubahan

Nasional
KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

KPK Sebut Benturan Kepentingan Pengusaha-Pejabat Jadi Faktor Tingginya Korupsi Politik

Nasional
Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Jika Jabatan Gubernur Dihapus, Beban Pemerintah Pusat Dikhawatirkan Membengkak, Pengawasan Melemah

Nasional
Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Golkar: Tak Ada Pembahasan Pasangkan Airlangga-Anies dalam Pertemuan dengan Surya Paloh

Nasional
Korupsi Politik Tinggi Bakal Buat Investor Enggan Melirik Indonesia

Korupsi Politik Tinggi Bakal Buat Investor Enggan Melirik Indonesia

Nasional
Belum Ada 'Reshuffle' Kabinet Hari Ini, Golkar: Presiden Tak Ingin Ada Kegaduhan

Belum Ada "Reshuffle" Kabinet Hari Ini, Golkar: Presiden Tak Ingin Ada Kegaduhan

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Gabung KIB, PKS Sebut Peluang Golkar ke Koalisi Perubahan Lebih Besar

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Gabung KIB, PKS Sebut Peluang Golkar ke Koalisi Perubahan Lebih Besar

Nasional
Indeks Korupsi Indonesia Melorot, Strategi Pencegahan Dinilai Tak Efektif

Indeks Korupsi Indonesia Melorot, Strategi Pencegahan Dinilai Tak Efektif

Nasional
Kapolri Akui Anggotanya Masih Minim Pengetahuan Soal Pengamanan Pertandingan Sepak Bola

Kapolri Akui Anggotanya Masih Minim Pengetahuan Soal Pengamanan Pertandingan Sepak Bola

Nasional
Panglima Yudo Sertijab 7 Jabatan Strategis Mabes TNI, Ini Daftarnya

Panglima Yudo Sertijab 7 Jabatan Strategis Mabes TNI, Ini Daftarnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.