Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Prabowo Klarifikasi soal Penolakan Usulan Najwa Shihab Jadi Moderator Debat

Kompas.com - 22/01/2019, 18:27 WIB
Kristian Erdianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Priyo Budi Santoso mengklarifikasi terkait pemberitaan yang menyebut pihaknya menolak jurnalis Najwa Shihab menjadi moderator debat kedua pilpres.

Priyo menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menentukan sikap terkait moderator debat kedua. Sebab, BPN belum menerima daftar usulan kandidat moderator dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Saya hanya ingin menegaskan sampai hari ini kami belum menyikapi terhadap calon moderator karena sampai hari ini pihak KPU pun belum menyampaikan kepada kami kandidat-kandidat moderator," ujar Priyo dalam sebuah diskusi di media center pasangan Prabowo-Sandiaga, Jalan Sriwijaya I, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Baca juga: Maruf Amin Setuju Najwa Shihab Jadi Moderator Debat Kedua Capres

Priyo menjelaskan, penentuan moderator debat kedua baru akan dibahas dan disepakati dalam rapat pekan ini di KPU bersama timses kedua pasangan calon.

Menurut Priyo, nama kandidat yang diusulkan sebagai moderator tidak hanya Najwa dan Tommy Tjokro. Ada pula Latief Siregar dari MNC, Retno Pinasti dari SCTV dan beberapa nama lainnya.

Seluruh kandidat, kata Priyo akan dibahas oleh kedua timses saat rapat dengan KPU.

Baca juga: Sudirman Said Pastikan BPN Tak Masalah jika Najwa Shihab Jadi Moderator Debat Kedua

"Jadi, BPN Prabowo-Sandi belum menyampaikan sikap untuk menolak kepada seseorang apalagi itu sekelas Najwa Shihab. Najwa Shihab adalah salah satu host TV dan presenter ternama yang sedang moncer dan kami menghormati reputasinya selama ini," kata Sekjen Partai Berkarya itu.

Dalam sejumlah pemberitaan, juru bicara BPN Andre Rosiade menuturkan bahwa pihaknya menolak jika Najwa Shihab menjadi moderator debat kedua.

Menurut Andre, rekam jejak Najwa selama ini terindikasi tak netral. Politisi Partai Gerindra itu pun meminta KPU sebaiknya mencari nama lain selain Najwa Shihab.

Kompas TV Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai KPU tidak perlu lagi memberi kisi-kisi pertanyaan dalam debat Pilpres 2019. Sebab Fadli menilai debat publik pertama yang berlangsung 17 Januari lalutak menampilkan kemampuan kedua paslon memberikan solusi dari permasalahan empat topik yang diangkat. Fadli pun mendesak KPU untuk melarang paslon membawa catatan jawaban saat debat. Tujuannya, agar jawaban dari para paslon lebih otentik.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com