Masih Ada Polda yang Belum Miliki Gudang Penyimpanan Senjata Api

Kompas.com - 22/01/2019, 18:16 WIB
(Kiri-kanan) anggota ORI Nyoto Budiyanto, Inspektorat Pengawasan Umum Polri Suharno, dan anggota ORI Adrianus Meliala saat memaparkan hasil kajian potensi maladministrasi senjata api di Gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).  CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com(Kiri-kanan) anggota ORI Nyoto Budiyanto, Inspektorat Pengawasan Umum Polri Suharno, dan anggota ORI Adrianus Meliala saat memaparkan hasil kajian potensi maladministrasi senjata api di Gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Irwil III Itwasum Polri Brigjen Bambang Suharno mengaku masih ada Polda yang belum memiliki gudang penyimpanan senjata api (senpi) yang izinnya kedaluwarsa. Namun demikian, ia meyakinkan penyimpanan dan pengendalian senpi tetap aman.

"Memang kondisi sampai saat ini masih ada gudang Polda untuk penyimpanan senjata api di beberapa wilayah di Indonesia yang sedang dalam tahap perbaikan. Polda di Sulawesi Selatan belum punya, penyimpanan senpi masih dicampur dengan arsip lain, tapi tetap aman," kata Suharno di Gedung Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kuningan, Jakarta Selatan (22/1/2019).

Baca juga: Mabes Polri Perketat Penggunaan Senjata Api Anggotanya

Suharno mengatakan itu untuk meresponi hasil kajian Systemic Review yang dilakukan Ombudsman pada Mei 2018 hingga Januari 2019. Tercatat ada beberapa potensi malaadministrasi dalam proses perizinan senpi nonorganik untuk kepentingan bela diri masyarakat sipil.

Salah satu potensi maladministrasi yang ditemukan adalah tidak semua Polda memiliki gudang penyimpanan senjata sebagai bentuk tindakan pengendalian senjata api yang telah habis masa berlakunya.

"Ini (potensi maladministrasi) akan kami tindaklanjuti dengan beberapa pimpinan dan juga saya sebagai pengawas internal," tuturnya.

Baca juga: Taukah Anda? Senjata Api Punya Sidik Jari, Ini Fungsinya ...

Selain itu, terkait dengan perizinan senpi, lanjut Suharno, hingga saat ini Polri sudah mengeluarkan 3.000 izin kepemilikan senpi untuk perorangan di seluruh Indonesia per Januari 2019.

Kepemilikan senpi tersebut harus diperpanjang setiap tahunnya sesuai dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 18 Tahun 2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik.

"Setiap tahun harus diperpanjang izinya. Pencabutan senjata api akan dilakukan sesuai UU yang berlaku dan akan disimpan di gudang Polri," papar Suharno.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X