Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nelayan Ini Kritik Menteri Susi di Hadapan Presiden Jokowi

Kompas.com - 22/01/2019, 18:06 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang nelayan mengkritik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Kritik itu disampaikan langsung di hadapan Presiden Joko Widodo dan Menteri Susi.

Momen itu terjadi saat Presiden Jokowi didampingi Menteri Susi bersilaturahim dengan Perwakilan Nelayan Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Usai menyampaikan sambutannya, Jokowi memanggil tiga orang nelayan ke podium. Salah satunya adalah Agus Mulyono dari Lamongan, Jawa Timur.

Baca juga: Saat Debat, Jokowi Sebut Susi Pudjiastuti sebagai Menteri yang Berani dan Nekat

Agus mengkritik Menteri Susi karena sempat melarang penggunaan alat tangkap cantrang bagi nelayan.

Agus menegaskan bahwa alat tangkap cantrang adalah warisan dari para leluhur nelayan sejak zaman Belanda.

Dia mengklaim, alat itu tidak merusak lingkungan seperti yang disampaikan oleh Susi.

"Jadi ikan itu musiman Bapak, bukan punah karena cantrang, salah besar. Cantrang itu bukan alat punah, alat mensejahterakan dan ramah lingkungan, IPB tanya Bapak, ramah lingkungan dan semuanya sudah dikaji," kata Agus.

Baca juga: Susi Perlihatkan Video Tangkapan Ikan di Jawa Timur yang Melimpah tanpa Cantrang

Agus pun mengkritik alat pengganti cantrang yang disediakan oleh Kementerian KKP. Menurut dia, alat itu tidak seefektif cantrang.

"Alat itu ternyata tidak cocok, karena masing-masing daerah itu beda, karakteristik ikannya beda," kata dia.

Agus juga menyinggung soal administrasi yang berjalan lambat di bawah kepemimpinan Susi.

Padahal, menurut dia, Presiden Jokowi dan menteri Susi sudah lama menyatakan bahwa penggunaan cantrang tak lagi di larang.

Baca juga: Menteri Susi: Sekali Tangkap, Kapal Cantrang Buang 1 Kuintal hingga 1 Ton Ikan Kecil

Namun, menurut dia, surat izin yang melegalkan penggunaan cantrang itu tak pernah terbit.

"Semenjak Bu Menteri ini lama, lama, lama, lama dan tidak keluar izin, padahal Bapak silahkan melaut, sudah memperbolehkan. Bu Susi waktu di mobil komando juga silahkan melaut, ini demi Pak Jokowi ya, iya, tapi suratnya enggak keluar sampai sekarang, kapal-kapal pada macet," kata Agus.

Untungnya, lanjut Agus, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan surat instruksi kepada Polri untuk tidak menangkap nelayan yang melaut menggunakan cantrang.

Nelayan pengguna cantrang pun tetap bisa bebas melaut.

"Untung ada surat sakti dari Pak Jokowi. Pak Jokowi yes, Bu Susi no," kata dia.

Sementara itu, sepanjang Agus bicara, menteri Susi hanya duduk terdiam sambil memperlihatkan ekspresi datar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Optimistis MK Diskualifikasi Gibran, Kubu Anies: Tak Ada Alasan untuk Tidak Pemungutan Suara Ulang

Nasional
MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

MK Diperkirakan Tak Akan Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Jadwal Terbaru Pelaksanaan UTBK-SNBT 2024

Nasional
Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Dana Zizwaf Selama Ramadhan 2024 Meningkat, Dompet Dhuafa: Kedermawanan Masyarakat Meningkat

Nasional
MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

MK Diprediksi Bikin Kejutan, Perintahkan Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah Daerah

Nasional
Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com