Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nelayan Ini Kritik Menteri Susi di Hadapan Presiden Jokowi

Kompas.com - 22/01/2019, 18:06 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Seorang nelayan mengkritik kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Kritik itu disampaikan langsung di hadapan Presiden Joko Widodo dan Menteri Susi.

Momen itu terjadi saat Presiden Jokowi didampingi Menteri Susi bersilaturahim dengan Perwakilan Nelayan Seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Usai menyampaikan sambutannya, Jokowi memanggil tiga orang nelayan ke podium. Salah satunya adalah Agus Mulyono dari Lamongan, Jawa Timur.

Baca juga: Saat Debat, Jokowi Sebut Susi Pudjiastuti sebagai Menteri yang Berani dan Nekat

Agus mengkritik Menteri Susi karena sempat melarang penggunaan alat tangkap cantrang bagi nelayan.

Agus menegaskan bahwa alat tangkap cantrang adalah warisan dari para leluhur nelayan sejak zaman Belanda.

Dia mengklaim, alat itu tidak merusak lingkungan seperti yang disampaikan oleh Susi.

"Jadi ikan itu musiman Bapak, bukan punah karena cantrang, salah besar. Cantrang itu bukan alat punah, alat mensejahterakan dan ramah lingkungan, IPB tanya Bapak, ramah lingkungan dan semuanya sudah dikaji," kata Agus.

Baca juga: Susi Perlihatkan Video Tangkapan Ikan di Jawa Timur yang Melimpah tanpa Cantrang

Agus pun mengkritik alat pengganti cantrang yang disediakan oleh Kementerian KKP. Menurut dia, alat itu tidak seefektif cantrang.

"Alat itu ternyata tidak cocok, karena masing-masing daerah itu beda, karakteristik ikannya beda," kata dia.

Agus juga menyinggung soal administrasi yang berjalan lambat di bawah kepemimpinan Susi.

Padahal, menurut dia, Presiden Jokowi dan menteri Susi sudah lama menyatakan bahwa penggunaan cantrang tak lagi di larang.

Baca juga: Menteri Susi: Sekali Tangkap, Kapal Cantrang Buang 1 Kuintal hingga 1 Ton Ikan Kecil

Namun, menurut dia, surat izin yang melegalkan penggunaan cantrang itu tak pernah terbit.

"Semenjak Bu Menteri ini lama, lama, lama, lama dan tidak keluar izin, padahal Bapak silahkan melaut, sudah memperbolehkan. Bu Susi waktu di mobil komando juga silahkan melaut, ini demi Pak Jokowi ya, iya, tapi suratnya enggak keluar sampai sekarang, kapal-kapal pada macet," kata Agus.

Untungnya, lanjut Agus, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan surat instruksi kepada Polri untuk tidak menangkap nelayan yang melaut menggunakan cantrang.

Nelayan pengguna cantrang pun tetap bisa bebas melaut.

"Untung ada surat sakti dari Pak Jokowi. Pak Jokowi yes, Bu Susi no," kata dia.

Sementara itu, sepanjang Agus bicara, menteri Susi hanya duduk terdiam sambil memperlihatkan ekspresi datar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com