Ombudsman Temukan Potensi Maladministrasi Perizinan dan Pengawasan Senpi untuk Sipil

Kompas.com - 22/01/2019, 17:03 WIB
(Kiri-kanan) anggota ORI Nyoto Budiyanto, Inspektorat Pengawasan Umum Polri Suharno, dan anggota ORI Adrianus Meliala saat memaparkan hasil kajian potensi maladministrasi senjata api di Gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).  CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com (Kiri-kanan) anggota ORI Nyoto Budiyanto, Inspektorat Pengawasan Umum Polri Suharno, dan anggota ORI Adrianus Meliala saat memaparkan hasil kajian potensi maladministrasi senjata api di Gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan sejumlah potensi maladministrasi dalam proses perizinan senjata api (senpi) non organik untuk kepentingan bela diri bagi masyarakat sipil.

Anggota ORI, Adrianus Meliala menyatakan, potensi itu terungkap dari hasil kajian systemic review yang dilakukan ORI pada Mei 2018 hingga Januari 2019. Kajian ini melakukantahap wawancara terhadap Baintellam Polri, Polda Sumatera Utara, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Metro Jaya, dan Polda Sulawesi Selatan.

"Potensi maladministrasi ditemukan pada tahap permohonan izin baru atau perpanjangan. Hal ini dikarenakan sistem pembayaran tidak dilakukan melalui bank, namun langsung kepada petugas loket," ujar Adrianus di Gedung ORI, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (22/1/2019).

Selain itu, tambah Adrianus, Peraturan Kepala Kepolisian (Perkap) Nomor 18 Tahun 2015 juga belum mengatur secara jelas mengenai jangka waktu layanan permohonan izin baru atau perpanjangan.

Dia menjelaskan, potensi maladministrasi berikutnya adalah dalam proses perpanjangan izin, yakni tidak dilakukanya kembali tes menembak, kesehatan, dan psikologi seperti saat perizinan awal.

"Potensi lainnya juga tidak semua Polda memiliki gudang untuk penyimpanan senjata sebagai bentuk tindakan pengendalian senjata api yang telah habis masa berlakunya," paparnya.

Atas temuan tersebut, ORI memberikan opsi perubahan, yaitu kepada Kapolri untuk merevisi Perkap Nomor 18 Tahun 2015 khususnya mengenai komponen standar layanan agar menyesuaikan dengan Pasal 21 Undang-Undang 25 Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Baca juga: Mabes Polri Perketat Penggunaan Senjata Api Anggotanya

Adapun opsi perubahan lainnya, seperti diungkapkan Adrianus, yakni mengenai jangka waktu penarikan senjata yang telah habis masa berlakunya, mekanisme perpanjangan izin senpi, dan pembayaran permohonan izin senpi bagi masyarakat sipil.

"Kepada Kemenkopolhukan dam DPR agar dilakukan finalisasi mengenai draft Rancangan Undang-Undang tentang Senjata Api. Mengingat peraturan Perundang-Undangan tentang Senjata Api cukup usang dan perlu pembaharuan," pungkas Adrianus.


Terkini Lainnya

[POPULER INTERNASIONAL] Raja Arab Saudi Dibunuh Keponakan | Rusia Kirim Tentara ke Venezuela

[POPULER INTERNASIONAL] Raja Arab Saudi Dibunuh Keponakan | Rusia Kirim Tentara ke Venezuela

Internasional
Ma'ruf Amin: Jangan Mau Dipengaruhi supaya Tak Datang ke TPS

Ma'ruf Amin: Jangan Mau Dipengaruhi supaya Tak Datang ke TPS

Nasional
[BERITA POPULER] Survei Vox Populi: Prabowo-Sandiaga 33,6 Persen | Kisah Raja Faisal Dibunuh Keponakan

[BERITA POPULER] Survei Vox Populi: Prabowo-Sandiaga 33,6 Persen | Kisah Raja Faisal Dibunuh Keponakan

Nasional
Target Suara Capres, 'PR' untuk Timses

Target Suara Capres, "PR" untuk Timses

Nasional
Hari Ketiga Kampanye, Prabowo Bertolak ke Bali dan NTB, Sandiaga di Lamongan

Hari Ketiga Kampanye, Prabowo Bertolak ke Bali dan NTB, Sandiaga di Lamongan

Nasional
Ketika Sandiaga Curhat soal Pengalaman Jadi Pengangguran Sebelum Berwirausaha

Ketika Sandiaga Curhat soal Pengalaman Jadi Pengangguran Sebelum Berwirausaha

Regional
Surya Paloh: Indonesia Butuh Jokowi

Surya Paloh: Indonesia Butuh Jokowi

Regional
Pesawat British Airways Salah Mendarat 800 Kilometer dari Kota Tujuan

Pesawat British Airways Salah Mendarat 800 Kilometer dari Kota Tujuan

Internasional
Kuasa Hukum Pastikan Penahanan Jokdri Bukan karena Terlibat Pengaturan Skor

Kuasa Hukum Pastikan Penahanan Jokdri Bukan karena Terlibat Pengaturan Skor

Megapolitan
Toilet Pengompos hingga Bioplastik, Solusi Pemulihan Citarum yang  Ditawarkan LIPI

Toilet Pengompos hingga Bioplastik, Solusi Pemulihan Citarum yang Ditawarkan LIPI

Regional
Biografi Tokoh Dunia: Jules Verne, Pelopor Novel Fiksi Ilmiah

Biografi Tokoh Dunia: Jules Verne, Pelopor Novel Fiksi Ilmiah

Internasional
Kuasa Hukum: Tak Sepatutnya Jokdri Ditahan, Ini Alasan Subjektif Penyidik

Kuasa Hukum: Tak Sepatutnya Jokdri Ditahan, Ini Alasan Subjektif Penyidik

Megapolitan
Satu Lagi Terduga Teroris Jaringan Sibolga Ditangkap

Satu Lagi Terduga Teroris Jaringan Sibolga Ditangkap

Nasional
Berkenalan dengan Barbie di Facebook, Pria di Depok Babak Belur dan Diperas

Berkenalan dengan Barbie di Facebook, Pria di Depok Babak Belur dan Diperas

Megapolitan
Rhenald Kasali: Negera Perlu Memperkuat Pendidikan Swasta

Rhenald Kasali: Negera Perlu Memperkuat Pendidikan Swasta

Edukasi

Close Ads X