Mahfud MD: Ba'asyir Belum Bisa Dibebaskan, kecuali Presiden Ubah Peraturan

Kompas.com - 22/01/2019, 16:45 WIB
Kuasa hukum capres Joko Widodo dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019). Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan karena usia yang sudah tua dan dalam keadaan sakit serta memerlukan perawatan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/pras. ANTARA/Yulius Satria WijayaKuasa hukum capres Joko Widodo dan Maruf Amin, Yusril Ihza Mahendra (kanan) mengunjungi narapidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir (tengah) di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat , Jumat (18/1/2019). Abu Bakar Baasyir akan dibebaskan dengan alasan kemanusiaan karena usia yang sudah tua dan dalam keadaan sakit serta memerlukan perawatan. ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/pras.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai narapidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir belum bisa diberikan pembebasan murni.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyetujui pembebasan tanpa syarat untuk Abu Bakar Baasyir, dengan alasan kemanusiaan dan faktor kesehatan.

"Menurut hukum resmi yang berlaku sekarang, Pak Abu Bakar Ba'asyir itu, menurut hukum ya, tidak bisa diberi bebas murni," kata Mahfud saat ditemui di Pakarti Centre, Jakarta Pusat, Selasa (22/1/2019).

Ia menjelaskan, bebas murni diberikan melalui putusan hakim di tingkat pertama, yang membuktikan orang tersebut tidak bersalah.

Sementara, Mahfud menuturkan, bebas tanpa syarat dapat diterima Ba'asyir setelah masa hukumannya selesai, atau jika terdapat putusan baru yang menyatakan dia tidak bersalah.

Baca juga: Abu Bakar Baasyir Batal Bebas? Ini Penjelasan Wiranto

Selain itu, untuk pembebasan bersyarat, Mahfud mengungkapkan Ba'asyir juga belum memenuhi ketentuannya, di mana salah satunya adalah menjalani hukuman selama dua per tiga masa hukuman.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bebas bersyarat saja kalau hukum yang sekarang itu tidak bisa. Kenapa? Karena menurut hukum yang berlaku sekarang, untuk bebas bersyarat itu harus menjalani dua per tiga dari keseluruhan masa hukumannya," jelasnya.

"Pak Abu Bakar Ba'asyir ini kan dihukumnya 2011, dan sekarang baru tahun 2019 awal. Padahal hukumannya 15 tahun. Berarti kira-kira kan masih 2 tahun lagi kalau mau bebas bersyarat," sambung dia.

Oleh karena itu, menurut Mahfud jika Presiden Jokowi ingin memberikan pembebasan kepada Ba'asyir, perlu dibuat payung hukum.

"Saya kira untuk sekarang itu belum bisa (Ba'asyir) mau langsung dikeluarkan. Kecuali mau mengubah peraturan untuk keperluan Ba'asyir. Mengubah peraturan hanya untuk keperluan Ba'asyir bisa, presiden bisa mengeluarkan Perppu, mengubah undang-undang itu," terang Mahfud.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapal Perang China di Laut Natuna Utara, Ketua DPR: Pemerintah Tidak Bisa Berdiam Diri

Kapal Perang China di Laut Natuna Utara, Ketua DPR: Pemerintah Tidak Bisa Berdiam Diri

Nasional
TB Hasanuddin: Perlu Ada 'The Rising Star' Calon Panglima TNI Agar Mampu Lewati Tahun Politik

TB Hasanuddin: Perlu Ada "The Rising Star" Calon Panglima TNI Agar Mampu Lewati Tahun Politik

Nasional
Pusako Duga Jokowi Tidak Baca Seluruh Putusan MA dan MK soal TWK KPK

Pusako Duga Jokowi Tidak Baca Seluruh Putusan MA dan MK soal TWK KPK

Nasional
Pusako: MA dan MK Tidak Menguji Prosedur Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Pusako: MA dan MK Tidak Menguji Prosedur Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Jokowi: Nantinya Masyarakat Kita Ajak Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Jokowi: Nantinya Masyarakat Kita Ajak Hidup Berdampingan dengan Covid-19

Nasional
Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Terbitkan Aturan Baru, Pemerintah Izinkan Orang Asing Masuk Indonesia

Nasional
Status di Aplikasi PeduliLindungi Tak Kunjung Berubah, Ini Penjelasan Kemenkes

Status di Aplikasi PeduliLindungi Tak Kunjung Berubah, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Soal TWK KPK, Jokowi Dinilai Bisa Dianggap Tak Konsisten hingga Tak Paham Masalah

Nasional
TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

TNI AL Tak Toleransi Pelanggaran Kapal Perang China di Laut Natuna Utara

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumsel, Alex Noerdin Langsung Ditahan

Nasional
Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Mendikbud Ristek: Sekolah di Daerah PPKM Level 1-3 Harus Laksanakan PTM

Nasional
Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumatera Selatan

Alex Noerdin Jadi Tersangka Kasus Korupsi PDPDE Sumatera Selatan

Nasional
Azyumardi Azra: Tak Sepatutnya Jokowi Mengelak dari Tanggung Jawab atas Pemecatan 56 Pegawai KPK

Azyumardi Azra: Tak Sepatutnya Jokowi Mengelak dari Tanggung Jawab atas Pemecatan 56 Pegawai KPK

Nasional
KPK Eksekusi Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Terpidana Kasus Bansos Covid-19 Matheus Joko Santoso ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Jokowi hingga Anies Divonis Melawan Hukum terkait Penanganan Polusi Udara

Jokowi hingga Anies Divonis Melawan Hukum terkait Penanganan Polusi Udara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.