Fadli Zon: Masak Menko Polhukam Koreksi Presiden, Bagaimana Ceritanya?

Kompas.com - 22/01/2019, 12:55 WIB
Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kompleks parlemen, Selasa (22/1/2019). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kompleks parlemen, Selasa (22/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon heran dengan perbedaan kebijakan yang ditunjukan pemerintah dalam waktu beberapa hari terkait pembebasan terpidana kasus tindak pidana terorisme Ustaz Abu Bakar Ba'asyir.

Dia mengacu pada pernyataan resmi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto bahwa pembebasan Ba'asyir membutuhkan pertimbangan dari sejumlah aspek terlebih dahulu.

"Ini kan Presiden sendiri yang bicara. Masa Menko Polhukam mengoreksi Presiden, bagaimana ceritanya?" ujar Fadli di kompleks parlemen, Selasa (22/1/2019).

Baca juga: Pembebasan Dikaji, Kubu Baasyir Pertanyakan Inkonsistensi Pemerintah

 

Menurut Fadli, seharusnya apa yang disampaikan seorang Presiden harus diikuti oleh menterinya. Dia bingung Wiranto malah terkesan mengoreksi pernyataan Jokowi yang mengakui rencana pembebasan Ba'asyir.

Dia pun menyindir hubungan Jokowi dengan pengacara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra. Yusril sempat mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah bersedia membebaskan Ba'asyir.

"Jadi menurut saya, mana yang benar sekarang? Presiden atau menterinya atau juru bicara TKN-nya Yusril Ihza Mahendra?" kata dia.

Baca juga: Keluarga Berharap Baasyir Dibebaskan Sesuai Keputusan Awal Jokowi

Menurut dia, kegamangan ini akibat niat untuk memolitisasi kasus ini. Fadli berpendapat rencana pembebasan Ba'asyir adalah upaya untuk mendapat dukungan dari kalangan umat Islam.

"Orang sudah tahu kok kalau ini cuma permainan politik dan menjadikan hukum mainan politik atau manuver politik," ujar Fadli.

Sebelumnya, pada Senin (21/1/2019) petang, Wiranto menegaskan, pembebasan Ba'asyir membutuhkan pertimbangan dari sejumlah aspek terlebih dahulu.

"(Pembebasan Ba'asyir) masih perlu dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya. Seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum dan lain sebagainya," kata Wiranto membaca naskah siaran pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Baca juga: Yusril Optimistis Pemerintah Bebaskan Baasyir, Ini Alasannya...

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Tok! DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar 9 Desember

Nasional
OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

OTG Harus Kantongi Surat Rujukan jika Ingin Isolasi di RSD Wisma Atlet, Ini Alasannya

Nasional
Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Ketua KPK: Tindak Pidana Korupsi Paling Banyak Terjadi pada Tahun Politik

Nasional
Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Mendes Sebut Pembangunan Desa Berkontribusi Besar Terhadap Pembangunan Nasional

Nasional
Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Istana: Jokowi Pertimbangkan Masukan PBNU dan Muhammadiyah untuk Tunda Pilkada

Nasional
Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Polisi Sebut Banyak CCTV Ikut Rusak Akibat Kebakaran di Kejagung

Nasional
Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Mendes: Jangan Merancang Pembangunan Desa Lepas dari Akar Budaya

Nasional
Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Ketua DPP PKS: Desakan Tunda Pilkada 2020 Perlu Didengar

Nasional
Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Antsipasi Lonjakan Pasien Covid-19, RSD Wisma Atlet Siapkan Tower 8

Nasional
Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Ketua DKPP: Pilkada 2020 Kerja Berat, Bukan Cuma Tanggung Jawab KPU, Bawaslu, DKPP

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Satgas: Berkat Tes dan Tracing Masif

Nasional
Paslon Wajib 'Swab Test' Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Paslon Wajib "Swab Test" Sebelum Hadiri Pengundian Nomor Urut Pilkada

Nasional
Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Dalami Pertemuan Pinangki dan Djoko Tjandra di Luar Negeri, Kejagung Periksa 3 Manajer Garuda Indonesia

Nasional
7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

7 Hari Operasi Yustisi, Denda dari Pelanggar Protokol Kesehatan Capai Rp 702,76 Juta

Nasional
Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Kemenkes: Kebanyakan Pegawai Kami Positif Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X