Tim Kampanye Sarankan KPU Tak Pilih Pejabat Negara sebagai Panelis Debat

Kompas.com - 22/01/2019, 11:27 WIB
Wakil ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Priyo Budi Santoso dalam diskusi Jelang Debat Siapa Hebat di Jakarta, Sabtu (12/1/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comWakil ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Priyo Budi Santoso dalam diskusi Jelang Debat Siapa Hebat di Jakarta, Sabtu (12/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kampanye Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga menyarankan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) tak memilih panelis debat dari kalangan pejabat negara yang saat ini masih menduduki jabatannya.

Pejabat negara itu bisa berupa orang yang memangku kedudukan di kementerian negara atau menjabat di lembaga-lembaga negara lainnya.

"Meskipun di sana ada orang top, tapi kalau masih di jalur kementerian apalagi di lembaga-lembaga negara dan seterusnya disarankan dan dianjurkan untuk tidak dipilih," kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Baca juga: KPU Tak Lagi Libatkan Tim Kampanye dalam Tentukan Panelis Debat

Tidak dilibatkannya pejabat negara bertujuan untuk menghindari munculnya anggapan keberpihakan panelis terhadap pasangan calon tertentu.

Apalagi, selain pejabat negara, masih banyak tokoh yang profesional dalam bidangnya yang memungkinkan untuk didapuk menjadi panelis.

Menegaskan pernyataan Priyo, Direktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima, mengatakan, panelis debat harus betul-betul netral dan tak memihak salah satu paslon.

Untuk itu, KPU harus jeli dalam melihat rekam jejak mereka sebelum dipilih menjadi panelis.

Baca juga: Fadli Zon: Panelis Debat Hanya Jadi Pajangan, Moderator Terlalu Kaku

"Pandangan-pandangan keterlibatannya harus benar-benar di-trace lewat penyampaian ke publik, harus benar-benar ada faktor netralitasnya. Apalagi panelis juga bisa menyampaiakan pertanyaan-pertanyaan kepada paslon," ujar Aria.

Berbeda dengan debat pertama pilpres, untuk debat kedua panelis akan ditentukan langsung oleh KPU tanpa melibatkan tim kampanye pasangan calon.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, menjadi kewenangan KPU untuk menentukan nama panelis debat.

"Menurut perundang-undangan, panelis jadi kewenangan penuh KPU. KPU gunakan kewenangan tentukan panelis," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Debat kedua digelar Minggu (17/2/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Mendagri: Indonesia Perlu Miliki Desain Besar Sektor Pertanian

Nasional
Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Mahfud MD Diminta Desak Malaysia dan Filipina Implementasikan Kesepakatan Trilateral

Nasional
Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Firli Bahuri Sebut Pengembalian Jaksa KPK atas Permintaan Jaksa Agung

Nasional
Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Kejagung Tarik Jaksa KPK yang Tangani Kasus Dugaan Pelanggaran Etik Firli Bahuri

Nasional
Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Wabah Virus Corona, Ketua MPR Minta Pemerintah Keluarkan 'Travel Warning' Ke China

Nasional
KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

KPK Kembalikan Sejumlah Jaksa ke Kejagung, Jubir Bantah Terkait Kasus

Nasional
Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Komnas HAM Sarankan Kuasa Hukum Lutfi Laporkan Dugaan Penyiksaan secara Resmi

Nasional
Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Migrant Care Minta Pemerintah Berikan Materi Antiradikalisme ke Calon Buruh Migran

Nasional
Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Ketua DPP Mengaku Tak Tahu soal Iklan Foto Lutfi Alfiandi Pegang Bendera Nasdem

Nasional
Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY Sebut Tak Perlu Ada Gerakan Turunkan Jokowi

Nasional
Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 'Kapsul Evakuasi'

Cegah Penyebaran Virus Corona, Kemenkes Aktifkan 21 "Kapsul Evakuasi"

Nasional
Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Dilaporkan ICW ke KPK, Ini Respons Yasonna Laoly

Nasional
Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Komnas HAM Minta Pemerintah Tuntaskan Proses Hukum Tragedi Semanggi

Nasional
Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Kejaksaan Agung Geledah 3 Kantor Terkait Kasus Korupsi Jiwasraya

Nasional
Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Direksi TVRI Heran Liga Inggris Jadi Alasan Dewas Pecat Helmy Yahya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X