Tim Kampanye Sarankan KPU Tak Pilih Pejabat Negara sebagai Panelis Debat

Kompas.com - 22/01/2019, 11:27 WIB
Wakil ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Priyo Budi Santoso dalam diskusi Jelang Debat Siapa Hebat di Jakarta, Sabtu (12/1/2019). CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comWakil ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Priyo Budi Santoso dalam diskusi Jelang Debat Siapa Hebat di Jakarta, Sabtu (12/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim kampanye Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga menyarankan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) tak memilih panelis debat dari kalangan pejabat negara yang saat ini masih menduduki jabatannya.

Pejabat negara itu bisa berupa orang yang memangku kedudukan di kementerian negara atau menjabat di lembaga-lembaga negara lainnya.

"Meskipun di sana ada orang top, tapi kalau masih di jalur kementerian apalagi di lembaga-lembaga negara dan seterusnya disarankan dan dianjurkan untuk tidak dipilih," kata Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Priyo Budi Santoso, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Baca juga: KPU Tak Lagi Libatkan Tim Kampanye dalam Tentukan Panelis Debat

Tidak dilibatkannya pejabat negara bertujuan untuk menghindari munculnya anggapan keberpihakan panelis terhadap pasangan calon tertentu.

Apalagi, selain pejabat negara, masih banyak tokoh yang profesional dalam bidangnya yang memungkinkan untuk didapuk menjadi panelis.

Menegaskan pernyataan Priyo, Direktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Aria Bima, mengatakan, panelis debat harus betul-betul netral dan tak memihak salah satu paslon.

Untuk itu, KPU harus jeli dalam melihat rekam jejak mereka sebelum dipilih menjadi panelis.

Baca juga: Fadli Zon: Panelis Debat Hanya Jadi Pajangan, Moderator Terlalu Kaku

"Pandangan-pandangan keterlibatannya harus benar-benar di-trace lewat penyampaian ke publik, harus benar-benar ada faktor netralitasnya. Apalagi panelis juga bisa menyampaiakan pertanyaan-pertanyaan kepada paslon," ujar Aria.

Berbeda dengan debat pertama pilpres, untuk debat kedua panelis akan ditentukan langsung oleh KPU tanpa melibatkan tim kampanye pasangan calon.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan mengatakan, menjadi kewenangan KPU untuk menentukan nama panelis debat.

"Menurut perundang-undangan, panelis jadi kewenangan penuh KPU. KPU gunakan kewenangan tentukan panelis," kata Wahyu di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (21/1/2019).

Debat kedua digelar Minggu (17/2/2019). Peserta debat adalah calon presiden. Tema yang diangkat energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Debat akan diselenggarakan di Hotel Sultan, Jakarta. Empat stasiun televisi akan menyiarkan debat, yaitu RCTI, JTV, MNC TV, dan INews TV.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Pandemi Corona, Riset Ini Tegaskan Pentingnya Physical Distancing

Nasional
Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Instruksi Mendagri untuk Pemda soal Penanganan Corona, dari Realokasi Anggaran hingga Pengawasan Sembako

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Pilkada 2020 Ditunda, Komnas HAM Ingatkan soal Hak Pilih Kelompok Rentan

Nasional
Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Gunakan Mesin TB-TCM, Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Bisa Lebih Banyak dan Cepat

Nasional
PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

PBNU Imbau Nahdliyin Ikuti Kebijakan Pemerintah soal Mudik Lebaran

Nasional
Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Gugus Tugas Covid-19 Pastikan APD untuk Tenaga Medis di Indonesia Tercukupi

Nasional
Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Wapres Tanya Ridwan Kamil soal Antisipasi Kedatangan Orang Rantau dan TKI, Ini Jawabannya

Nasional
Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Komisi IX DPR Minta Pemerintah Percepat Melakukan Deteksi Covid-19

Nasional
Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Ditanya Wapres Dampak Karantina Wilayah Cegah Covid-19, Ini Kata Ridwan Kamil

Nasional
PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

PLN Jamin Pasokan Listrik di Rumah Sakit Rujukan Covid-19 Aman

Nasional
Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Kemendagri Minta Pemda Realokasi Anggaran Penanganan Covid-19 dalam 7 Hari ke Depan

Nasional
Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Lapor ke Wapres, Jabar Siapkan Rp 16 Triliun untuk Dampak Pandemi Covid-19

Nasional
Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Ketua Gugus Tugas Harap Kepala Desa Terapkan Karantina Mandiri dalam Cegah Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Pemerintah Akan Perbanyak Pemeriksaan Covid-19, Alat dari Swedia Siap Didatangkan

Nasional
Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Wapres: Pemerintah Cari Strategi Tepat Putus Penularan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X