Kompas.com - 22/01/2019, 11:27 WIB
Wakil Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin KOMPAS.com/Achmad FaizalWakil Bupati Trenggalek, Muhammad Nur Arifin
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri meminta Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin segera menghadap Gubernur Jawa Timur Soekarwo untuk menjelaskan alasan kenapa ia menghilang.

Mas Ipin, sapaannya, diketahui meninggalkan tugas sejak 9 Januari 2019.

Kemudian, pada 19 Januari 2019, Mas Ipin resmi disebut meninggalkan tugas sebagai Wakil Bupati tanpa keterangan dalam surat Gubernur Jawa Timur yang dibacakan pada 21 Januari 2019.

"Apapun alasannya, agar segera berkomunikasi dengan Bupati Trenggalek dan menghadap Gubernur Jatim untuk jelaskan duduk persoalannya," ujar Kepala Pusat Penerangan  Kemendagri Bahtiar, saat dihubungi oleh Kompas.com, Selasa (22/1/2019).

Baca juga: Wakil Emil Dardak di Trenggalek Menghilang Sejak 9 Januari 2019

Tak hanya kepada Bupati Trenggalek dan Gubernur Jatim, Mas Ipin juga perlu menjelaskan duduk masalahnya kepada masyarakat.

Bahtiar menjelaskan, kepala daerah perlu memberi contoh yang baik dalam hal komunikasi dan koordinasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Harapannya, kata Bahtiar, pemberian penjelasan tersebut dapat meredam polemik di tengah masyarakat dan agar Mas Ipin dapat kembali bertugas.

"Supaya tidak menjadi polemik di masyarakat dan kembali bertugas," jelasnya.

Dalam surat mengenai menghilangnya Wakil Bupati Trenggalek tersebut disebutkan pada tanggal 19 Januari 2019 lalu perwakilan gubernur Jawa Timur meminta klarifikasi pejabat sekretaris daerah kabupaten Trenggalek.

Hal itu terkait keberadaan wakil bupati yang menghilang selama satu minggu sejak 9 Januari 2019.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Banyak Daerah Kekurangan Vaksin, Menkes: Pesan Presiden, Akselerasi Vaksinasi di Jawa-Bali

Banyak Daerah Kekurangan Vaksin, Menkes: Pesan Presiden, Akselerasi Vaksinasi di Jawa-Bali

Nasional
Inmendagri Nomor 29/2021, Ini Daerah yang Terapkan PPKM Level 2...

Inmendagri Nomor 29/2021, Ini Daerah yang Terapkan PPKM Level 2...

Nasional
PPKM Diperpanjang, Berikut Daftar Kabupaten/Kota Level 2 dan 3 di Pulau Jawa

PPKM Diperpanjang, Berikut Daftar Kabupaten/Kota Level 2 dan 3 di Pulau Jawa

Nasional
Berlaku hingga 9 Agustus, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 4 di Pulau Jawa-Bali

Berlaku hingga 9 Agustus, Ini Daftar Wilayah PPKM Level 4 di Pulau Jawa-Bali

Nasional
Ketua KPK Klaim Negara Tetangga Telah Respons Pencarian Harun Masiku

Ketua KPK Klaim Negara Tetangga Telah Respons Pencarian Harun Masiku

Nasional
PPKM Level 3 hingga 9 Agustus, Mal dan Rumah Ibadah Boleh Beroperasi secara Terbatas

PPKM Level 3 hingga 9 Agustus, Mal dan Rumah Ibadah Boleh Beroperasi secara Terbatas

Nasional
Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 9 Agustus

Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3 hingga 9 Agustus

Nasional
PPKM Diperpanjang, Menkes Fokus Tingkatkan Jumlah Testing dan Tracing

PPKM Diperpanjang, Menkes Fokus Tingkatkan Jumlah Testing dan Tracing

Nasional
PPKM Diperpanjang, Kasus Covid-19 Diklaim Turun dan Janji Kurangi Beban Masyarakat

PPKM Diperpanjang, Kasus Covid-19 Diklaim Turun dan Janji Kurangi Beban Masyarakat

Nasional
Program 'Kita Jaga Kiai', Lindungi Kiai dan Ulama dari Covid-19...

Program "Kita Jaga Kiai", Lindungi Kiai dan Ulama dari Covid-19...

Nasional
Jalani Sidang Etik, Ini Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Jalani Sidang Etik, Ini Dugaan Pelanggaran yang Dilakukan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Jokowi: Terima Kasih kepada Seluruh Rakyat Indonesia atas Pengertiannya terhadap PPKM

Jokowi: Terima Kasih kepada Seluruh Rakyat Indonesia atas Pengertiannya terhadap PPKM

Nasional
Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 Bagi Ibu Hamil, Ini Syaratnya

Kemenkes Izinkan Vaksinasi Covid-19 Bagi Ibu Hamil, Ini Syaratnya

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Ibu Hamil Dimulai 2 Agustus, Gunakan Vaksin Pfizer, Moderna, dan Sinovac

Vaksinasi Covid-19 Ibu Hamil Dimulai 2 Agustus, Gunakan Vaksin Pfizer, Moderna, dan Sinovac

Nasional
Ahli Hukum Sebut Kontrak Backdate dalam Proses Alih Status Pegawai KPK Termasuk Tindak Pidana

Ahli Hukum Sebut Kontrak Backdate dalam Proses Alih Status Pegawai KPK Termasuk Tindak Pidana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X