Ma'ruf Amin: Jokowi Dibilang Anti-Islam, padahal Ambil Wakilnya Kiai...

Kompas.com - 21/01/2019, 15:59 WIB
Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin memberikan pidato politiknya kepada relawan Jokowi-Maruf Amin saat kampanye di Desa Cigugur Girang, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (20/1/2019). Dalam kampanyenya, Maruf Amin juga membuka bazaar hasil bumi dari relawan Jokowi-Maruf Amin. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/ama. RAISAN AL FARISICalon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin memberikan pidato politiknya kepada relawan Jokowi-Maruf Amin saat kampanye di Desa Cigugur Girang, Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu (20/1/2019). Dalam kampanyenya, Maruf Amin juga membuka bazaar hasil bumi dari relawan Jokowi-Maruf Amin. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/ama.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 01 Ma'ruf Amin heran dengan pihak yang menuding Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo anti-Islam.

Ia mengatakan, dengan memilih dirinya sebagai calon wakil presiden justru Jokowi menunjukan kecintaannya pada kelompok Islam dan ulama.

Ia lantas menyinggung pihak lain yang justru menjadikan agama sebagai komoditas politik namun tidak mengkonkritkannya dalam kebijakan politik.

"Jokowi orang baik, tetapi dibilang anti-Islam. Padahal kan beliau ambil wakilnya dari kiai. Beliau mencintai kiai, mencintai Islam," kata Ma'ruf melalui keterangan tertulis saat berbicara di hadapan peserta Istighotsah Kubro bersama warga Banten di GOR Serang, Senin (21/1/2019).

Baca juga: Jokowi Jawab Tudingan Anti-Islam...

Ia melanjutkan, mantan gubernur DKI Jakarta itu justru telah menetapkan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober.

Ma'ruf menilai, penetapan hari besar nasional itu bukan sekadar peringatan semata, melainkan kemenangan bagi umat Islam khususnya ulama dan santri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, hari tersebut kembali mengingatkan peranan santri dan ulama dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa kepada masyarakat.

"Itu peristiwa penting karena baru saja Indonesia merdeka pada Agustus, tetapi Oktober, Belanda datang lagi mau menjajah," kata Ma'ruf.

Baca juga: Teten: Isu Artifisial Anti-Islam, Antek China dan Pro-PKI Diarahkan ke Istana

"Lalu ditindaklanjuti PBNU dengan mengeluarkan resolusi jihad yang mendorong perlawanan para santri sehingga terjadi perang 10 November di Surabaya. Dan alhamdulillah penjajah bisa diusir. NKRI telah diselamatkan. Kalau tidak, habislah NKRI itu," papar Ma'ruf.

Ketua umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu mengatakan, sejarah akan peranan santri dan ulama hampir dilupakan masyarakat Indonesia, namun Jokowi mengingatkannya kembali dengan menetapkan Hari Santri Nasional.

"Baru dua tahun yang lalu ditetapkan Hari Santri Nasional oleh Bapak Joko Widodo. Berarti beliau mencintai santri dan ulama," kata Ma'ruf lagi.

Kompas TV Ferry Juliantono membantah pernyataan Ketum PPP Romahurmuziy.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan e-KTP

Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan e-KTP

Nasional
Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Luhut: Pemberian Booster Vaksin Covid-19 Mulai Januari 2022

Nasional
Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukkannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

Sahroni Tak Ambil Pusing Penunjukkannya sebagai Ketua Pelaksana Formula E Dianggap Politis

Nasional
Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

Antisipasi Varian Omicron, Pejabat Negara Dilarang ke Luar Negeri

Nasional
Duga Masuk Lebih Awal, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Tracing 14 Hari Sebelum Varian Omicron Diumumkan

Duga Masuk Lebih Awal, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Tracing 14 Hari Sebelum Varian Omicron Diumumkan

Nasional
Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

Arahan Jokowi, Masa Karantina Pelaku Perjalanan Internasional Jadi 10 Hari, Berlaku Besok

Nasional
Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

Dukung Tugas Polisi Militer AU, KSAU Serahkan 130 Kendaraan Khusus

Nasional
Kepala BRGM Sebut Restorasi Gambut di Kubu Raya, Kalbar Didukung Banyak Pihak

Kepala BRGM Sebut Restorasi Gambut di Kubu Raya, Kalbar Didukung Banyak Pihak

Nasional
Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Paling Banyak Perempuan, Kementerian PPPA: Akibat Pinjol

Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Paling Banyak Perempuan, Kementerian PPPA: Akibat Pinjol

Nasional
Mahfud: SPPT-TI Optimalkan Penggunaan Teknologi Tangani Perkara Pidana

Mahfud: SPPT-TI Optimalkan Penggunaan Teknologi Tangani Perkara Pidana

Nasional
KPI: Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 Tahun 2021 Naik Jadi 3,13

KPI: Indeks Kualitas Program Siaran Televisi Periode 2 Tahun 2021 Naik Jadi 3,13

Nasional
KPK Dalami Keikutsertaan Notaris dalam Kasus Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

KPK Dalami Keikutsertaan Notaris dalam Kasus Pengadaan Lahan SMKN 7 Tangsel

Nasional
Minta Masukan soal Kebijakan Nataru, Menko PMK Temui Kardinal Keuskupan Agung

Minta Masukan soal Kebijakan Nataru, Menko PMK Temui Kardinal Keuskupan Agung

Nasional
Reuni PA 212, KSAD Dudung: Izinnya Tak Ada, Diharapkan Tidak Ada Aksi

Reuni PA 212, KSAD Dudung: Izinnya Tak Ada, Diharapkan Tidak Ada Aksi

Nasional
DPR-Pemerintah Akan Rapat Bahas Revisi UU PPP pada 6 Desember

DPR-Pemerintah Akan Rapat Bahas Revisi UU PPP pada 6 Desember

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.