Temui BPN, Dubes Uni Eropa Konfirmasi Pernyataan Prabowo soal Tax Ratio

Kompas.com - 21/01/2019, 14:11 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNGPasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memberikan penjelasan saat debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah duta besar negara-negara Uni Eropa menemui Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Djoko Santoso di kantor sekretariat BPN, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (18/1/2019).

Delegasi tamu dipimpin oleh Duta Besar Uni Eropa, H.E. Vincent Guerend. Turut hadir dalam rombongan tersebu, sejumlah duta besar negara-negara Uni Eropa seperti Rumania, Inggris, Slovakia, Belanda, Italia, Denmark, Hungaria, Belgia, Spanyol, Swedia, Czechnya, Perancis, Portugal, Jerman, Finlandia, dan Irlandia.

Baca juga: Strategi Prabowo-Sandiaga, Naikkan Tax Ratio untuk Tumpas Korupsi

Anggota Dewan Pengarah BPN Fadli Zon mengatakan, dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, para dubes mengonfirmasi beberapa hal terkait isu ekonomi dan politik.

"Mereka melakukan konfirmasi, cek dan banyak beberapa hal yang ditanyakan oleh mereka soal ekonomi, soal politik, ada kurang lebih hampir 2,5 jam lah," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/1/2019).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kompleks parlemen, Kamis (20/12/2018). KOMPAS.com/JESSI CARINA Wakil Ketua DPR Fadli Zon di kompleks parlemen, Kamis (20/12/2018).

Salah satu hal yang dikonfirmasi oleh para dubes yakni pernyataan Prabowo soal wacana menaikkan tax ratio atau rasio pajak pada saat debat pertama Pilpres, Kamis (17/1/2019).

Menurut Fadli, sejumlah pemberitaan media asing keliru dalam menyebutkan rencana Prabowo jika terpilih pada Pilpres 2019.

Baca juga: Prabowo Mau Naikkan Tax Ratio, tapi Potong Tarif Pajak, Apakah Bisa?

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan, pemberitaan media asing menulis bahwa Prabowo akan menaikkan tax rate atau persentase pajak.

Padahal, kata Fadli, tax ratio dan tax rate merupakan dua hal yang berbeda.

Ia menegaskan, yang dimaksud Prabowo adalah menaikkan atau meningkatkan penerimaan pajak, dari sekitar 10 persen menjadi 16 persen.

"Karena mereka kan banyak sumber-sumbernya itu dari koran berbahasa Inggris tapi salah menyebutkan. Misalnya kemarin waktu debat itu dikatakan Pak Prabowo akan menaikan tax ratio, tapi seolah-olah ditulis sebagai tax rate, itu beda sekali," kata Fadli.

Baca juga: CEK FAKTA: Pernyataan Prabowo soal Tax Ratio Indonesia

"Pak Prabowo tidak pernah menaikkan pajak, tapi rasio peningkatan pajak menjadi 16 (persen), yang sekarang itu 10 (persen). Itu beda sekali. Ini yang menurut saya menimbulkan kesalahpahaman," tuturnya.

Sebelumnya, calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengklaim bahwa maraknya korupsi di Indonesia dikarenakan penghasilan aparatur sipil negara (ASN) terbilang kecil.

Karena itu, Prabowo berjanji akan menaikkan rasio pajak, sehingga gaji ASN dapat ditingkatkan.

"Kita tingkatkan tax ratio yang sekarang berada 10 persen bahkan lebih rendah, saya akan kembalikan ke 16 (persen) tax ratio," ujar Prabowo, dalam debat pertama Pilpres 2019, Kamis (17/1/2019) malam.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

“Asia Climate Rally”, Nasib yang Sama dan Tuntutan Anak Muda Asia

Nasional
Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Tak Perlu Cemas, Cek Status BPJS Kesehatan Cukup Via Pandawa

Nasional
Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Ini Dampak yang Akan Terjadi jika Anak Menjadi Korban Cyber Bullying

Nasional
Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Wamenag: Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat Jangan Diartikan Bentuk Intervensi

Nasional
Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Sebaran 5.418 Kasus Baru Covid-19 dari 34 Provinsi, Tertinggi DKI dengan 1.370

Nasional
Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Terus Lakukan Inovasi di Bidang Pendidikan, Gubernur Babel Raih Anugerah Dwija Praja Nugraha

Nasional
UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

UPDATE: 46.574 Spesimen Terkait Covid-19 Diperiksa dalam Sehari, Total 5.612.789

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 69.370 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 November: Ada 68.606 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

UPDATE 28 November: Bertambah 125, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 16.646 Orang

Nasional
UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

UPDATE 28 November: Bertambah 4.527, Kini 441.983 Pasien Covid-19 Telah Sembuh

Nasional
UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

UPDATE: 5.418 Kasus Baru Covid-19 Indonesia dalam Sehari, Total 527.999

Nasional
Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Susun Penyiapan Naskah Khotbah Shalat Jumat, Kemenag Sebut Tak Mengikat Khatib

Nasional
Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Tanggapi Ucapan Luhut, KPK Sebut Tak Ada Istilah Pemeriksaan Berlebihan

Nasional
KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

KPK Prihatin Kepala Daerah Kembali Tersandung Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X