Presiden Jokowi Panggil Wiranto dan Yasonna ke Istana, Bahas Pembebasan Ba'asyir?

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memanggil Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly ke Istana Bogor, Senin (21/1/2019) siang.

Berdasarkan agenda resmi yang dirilis Kemenko Polhukam, Wiranto akan mengikuti rapat dengan Presiden pukul 14.00 WIB.

Sementara itu, Yasonna juga membatalkan rapat kerja dengan Komisi III DPR siang ini.

Kepala Biro Humas Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham Bambang Wiyono mengatakan, rapat dengan DPR batal karena Yasonna dipanggil oleh Presiden ke Istana.

"Ada ratas dengan Presiden," kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin siang.

Baca juga: Pakar Hukum: Pembebasan Abu Bakar Baasyir Tak Berlandaskan Hukum

Bambang mengakui rapat terbatas ini kemungkinan akan membahas mengenai rencana pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir.

"Mungkin banyak persoalan termasuk itu (pembebasan Ba'asyir)," kata dia.

Adapun rapat ini berlangsung tertutup dari wartawan. Wartawan yang ingin meliput di Istana Bogor bahkan tidak diperbolehkan masuk ke lingkungan Istana Kepresidenan Bogor oleh Paspampres.

Pembebasan Ba'asyir sebelumnya mendapat kritik dari sejumlah pengamat dan pakar.

Baca juga: Fadli Zon Anggap Pembebasan Tanpa Syarat Baasyir Manuver Politik Jokowi

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan, Indonesia tidak mengenal pembebasan tanpa syarat seperti yang dilakukan pemerintah terhadap Ba'asyir saat ini.

Meski tidak mengenal pembebasan tanpa syarat, Fickar mengatakan, Indonesia memiliki grasi.

"Menurut saya, hal ini (pembebasan tanpa syarat) hanya bisa terjadi di negara kerajaan sebagai pengampunan dari raja (di negara demokrasi namanya grasi)," kata Fickar saat dihubungi Kompas.com, Senin (21/1/2019).

Namun, dalam konteks pembebasan Ba'asyir, hal itu bukanlah grasi karena tidak ada permintaan dari Ba'asyir.

Baca juga: Cerita Yusril di Balik Keputusan Presiden Jokowi Bebaskan Abubakar Baasyir

Hal itu bukan pula pembebasan bersyarat karena Ba'asyir menolak menandatangani surat taat pada Pancasila, yang mengugurkan haknya atas pembebasan bersyarat.

Oleh karena itu, ia berpandangan, pembebasan yang diberikan Presiden Jokowi kepada Ba'asyir tidak memiliki landasan hukum.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mempertanyakan skema pembebasan yang diberikan Presiden Jokowi kepada Ustaz Abu Bakar Ba'asyir.

Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju mempertanyakan pembebasan tersebut karena dinilai bukan merupakan pembebasan bersyarat atau grasi.

Selain mendapat kritik dari dalam negeri, pembebasan ini juga diprotes oleh Australia.