Menanti Langkah Kemanusian Lainnya dari Jokowi Usai Bebaskan Ba'asyir

Kompas.com - 21/01/2019, 10:46 WIB
Abu Bakar Baasyir
AGUS SUSANTO Abu Bakar Baasyir
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) menunggu langkah kemanusiaan lainnya dari Presiden Joko Widodo, setelah membebaskan Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyetujui pembebasan tanpa syarat untuk terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir karena alasan kemanusiaan.

"Jika benar memang pembebasan murni ABB dilakukan oleh Presiden atas dasar kemanusiaan, maka ICJR menunggu langkah kemanusiaan lainnya dari Presiden Joko Widodo," kata Direktur Eksekutif ICJR Anggara Suwahju melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (20/1/2019).

Langkah kemanusiaan pertama yang diharapkan ICJR dari Presiden adalah pengubahan hukuman terhadap terpidana mati.  Menurut data ICJR, terdapat 219 terpidana mati dalam daftar tunggu eksekusi, per Oktober 2018.

Dalam daftar tersebut, per 1 Desember 2018, 51 orang di antaranya telah menunggu selama lebih dari 10 tahun. Bahkan, 21 dari 51 orang terpidana mati telah berada dalam daftar tunggu tersebut selama lebih dari 15 tahun. 

Anggara menjelaskan, proses menunggu tanpa kejelasan tersebut memengaruhi kondisi psikologis terpidana dan bentuk perlakuan tidak manusiawi oleh negara.

Baca jugaICJR Pertanyakan Skema Pembebasan Abu Bakar Ba'asyir oleh Jokowi

"Jika Presiden menghormati nilai kemanusiaan ini, maka presiden harus mengubah pidana mati ke-51 orang tersebut menjadi pidana seumur hidup ataupun pidana maksimal 20 tahun penjara," jelasnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Berikutnya, Presiden Jokowi diharapkan memberi amnesti kepada Baiq Nuril Maknun, yang merupakan korban pelecehan seksual tetapi dijerat dengan pasal UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kasus lain yang perlu diperhatikan Jokowi, menurut ICJR, adalah kasus Meiliana. Ia divonis 18 bulan penjara karena mengeluhkan suara azan terlalu keras.

Anggara mengatakan, presiden perlu berinisatif untuk mengubah pasal- pasal karet demi mencegah kriminalisasi.

"Presiden dengan nilai kemanusiaan yang dianutnya harus juga menginisiasi untuk dilakukan perubahan terhadap rumusan pasal karet tentang penodaan agama yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas agama," terang dia.

Baca jugaBegini Persiapan Keluarga Jelang Bebasnya Abu Bakar Ba'asyir

Langkah terakhir yang ditunggu dari Jokowi yaitu perihal pemberian grasi, khususnya kepada narapidana kasus narkotika.

Berkaca pada keputusan Jokowi untuk menolak seluruh permohonan grasi yang diajukan dalam kasus narkoba di tahun 2015, Anggara menilai pemberian grasi seharusnya lebih bersifat subjektif terhadap masing-masing narapidana.

"Pertimbangan pada faktor kemanusiaan yang sangat bersifat individual dan subjektif harus dilakukan, tidak dapat diletakkan dalam konsep pukul rata seperti pada terpidana khusus kasus narkotika yang diterapkan Presiden," tutur Anggara.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Kasus Korupsi Asabri, Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati

Nasional
KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

KPK: Kalau Tak Mau Laporkan Harta, Lebih Baik Berhenti Jadi Penyelenggara Negara

Nasional
Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Kemendagri: Realisasi Anggaran Daerah Tiap Akhir Tahun Cenderung Meningkat Signifikan

Nasional
Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Jembatan Lumajang-Malang Putus akibat Erupsi Semeru, PUPR: Pasti Akan Rebuilding

Nasional
Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Prabowo Sampaikan Apresiasi ke Pekerja Galangan yang Berhasil Membuat Kapal Cepat Rudal

Nasional
Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Warga Karo Berikan 3 Ton Jeruk untuk Presiden Jokowi

Nasional
Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Baleg DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022, Ini Daftarnya

Nasional
KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

KPK Tak Ajukan Banding atas Vonis 5 Tahun Penjara terhadap Nurdin Abdullah

Nasional
Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Besok, Jokowi Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru dan Berikan Bantuan kepada Korban

Nasional
Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Bertemu Kardinal Ignatius Suharyo, Moeldoko Sampaikan Kebijakan Pemerintah soal Natal

Nasional
Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Panglima TNI Tambah Alat Berat untuk Bantu BNPB Tangani Dampak Erupsi Semeru

Nasional
Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Polri dan Kepolisian Selandia Baru Tanda Tangan Kerja Sama Cegah dan Berantas Kejahatan Transnasional

Nasional
UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

UPDATE: Korban Jiwa akibat Erupsi Semeru Kini 22 Orang, 27 Orang Hilang

Nasional
20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

20 Juta Lebih Remaja Sudah Divaksinasi Dosis Pertama, Menkominfo: Jangan Pilih-pilih Vaksin

Nasional
Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Libur Nataru, Menko Airlangga Minta Kegiatan Masyarakat di Ruang Publik Dibatasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.