Kepolisian akan Jaga Tempat Percetakan Surat Suara Selama 24 Jam

Kompas.com - 20/01/2019, 17:15 WIB
Percetakan perdana surat suara untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di PT Gramedia, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (20/1/2019). KOMPAS.com/Devina HalimPercetakan perdana surat suara untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 di PT Gramedia, Palmerah Selatan, Jakarta Pusat, Minggu (20/1/2019).
Penulis Devina Halim
|
Editor Khairina

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian akan melakukan pengamanan di seluruh tempat percetakan surat suara untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Hal itu disampaikan Pamen Staf Operasi (SOPs) Polri AKBP Gusti Maychandra saat ditemui di sela kunjungan pencetakan perdana di PT Aksara Grafika Pratama, Jakarta Timur, Minggu (20/1/2019).

"Polri memberikan rasa aman dalam proses pencetakan ini, kami mengawasi proses ini, terus memang kalau nanti menjaga juga tempat ini," terang Gusti.

Rasa aman yang ia maksud adalah agar para pekerja dapat bekerja tanpa tekanan, tanpa intervensi, dan tak ada tindakan kriminal seperti pencurian surat suara.

Nantinya, aparat kepolisian akan menjaga tempat percetakan tersebut selama 24 jam dalam kurun waktu 60 hari sebagai target penyelesaian percetakan.

Baca juga: Pantau Produksi Surat Suara, KPU Wajibkan Perusahaan Lapor Setiap Hari

Di setiap tempat, kata Gusti, kepolisian akan menempatkan dua hingga lima personel untuk proses pengamanan.

Ia menerangkan, tidak ada sebuah daerah khusus yang menjadi perhatian dalam hal keamanan. Kepolisian, bersama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan bersama-sama melakukan pengamanan.

"Tidak ada, karena kan Polri juga ada internal sekuritinya, Bawaslu juga ada, KPU juga ada, jadi bersama-sama kami mengamankan proses percetakan ini," terangnya saat ditemui di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta Pusat, Minggu.

Percetakan perdana surat suara untuk Pemilu 2019 telah dimulai hari ini, Minggu. KPU melakukan kunjungan untuk meninjau proses percetakan tersebut ke sejumlah perusahaan pencetak surat suara.

Terdapat enam perusahaan yang memenangkan tender produksi surat suara, yaitu PT Gramedia (Jakarta), PT Balai Pustaka (Jakarta), PT Aksara Grafika Pratama (Jakarta), PT Temprina Media Grafika (Jawa Timur), PT Puri Panca Pujibangun (Jawa Timur), dan PT Adi Perkasa Makassar (Sulawesi Selatan).

Total surat suara yang akan diproduksi untuk pemilu serentak nanti adalah 939.879.651 surat suara.

Kompas TV Komisi Pemilihan Umum menerima masukan sekaligus melakukan evaluasi pelaksanaan debat capres cawapres pertama yang berlangsung Kamis (17/1/2019) malam. Sebelum melakukan ada tidaknya perubahan format di debat kedua, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Arief Budiman masih melakukan evaluasi. Pada debat pertama terdapat sesi capres-cawapres sudah mendapatkan kisi kisi pertanyaan dan sesi lain bahwa kedua pasangan capres diberi waktu untuk saling bertanya. Debat kedua dijadwalkan akan berlangsung pada 17 Februari mendatang dengan tema energi, pangan, sumber daya alam dan lingkungan hidup.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X