Kompas.com - 20/01/2019, 14:56 WIB
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh di kantor Dirjen Dukcapil, Jakarta, Minggu (20/1/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comDirektur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh di kantor Dirjen Dukcapil, Jakarta, Minggu (20/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkoordinasi dengan TNI/Polri untuk mengantisipasi gangguan keamanan pada proses perekaman data kartu tanda penduduk berbasis elektronik (E-KTP) di lima provinsi wilayah Indonesia Timur.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya mengirimkan tim dengan total 138 orang ke Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Tim akan mendukung percepatan perekaman data E-KTP.

Baca juga: Tuntaskan Perekaman E-KTP, Kemendagri Imbau Masyarakat Proaktif

Sebab, lima provinsi itu merupakan wilayah dengan cakupan perekaman E-KTP terendah di Indonesia.

"Untuk Papua, Papua Barat, dan secara umum lima provinsi ini kami sudah koordinasi dengan daerah dan aparat keamanan untuk wilayah yang sulit dijangkau atau ada potensi gangguan keamanannya," kata Zudan di kantor Dirjen Dukcapil Kemendagri, Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Zudan menjelaskan, tim tersebut akan disebar di sekitar 86 titik dari 26 kabupaten dan kota di 5 provinsi itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Kemendagri: 5,38 Juta Penduduk Indonesia Belum Rekam E-KTP

Mereka juga sudah dibekali dengan perlengkapan, panduan teknis, dan administrasi sesuai standar.

Setiap tim akan bertugas sekitar 14 hari.

"Tiap kami turun ke daerah itu langkah pertama adalah pemutakhiran data. Kalau sudah pemutakhiran data baru dilakukan perekamannya. Jadi perekaman dan pemutakhiran data itu satu paket," kata Zudan.

Baca juga: Kemendagri Beberkan 5 Provinsi dengan Perekaman E-KTP Terendah

Pihaknya juga meminta agar tim di lima provinsi tersebut mempercepat pencetakan dan pembagian E-KTP ke masyarakat yang sudah direkam.

Ia berharap tim-tim tersebut bisa bekerja dengan solid.

"Dan ini bukan yang terakhir, akan kami lanjutkan terus di akhir Februari, Maret sampai dengan April. Ini untuk mengejar target perekaman, kami bisa segera diwujudkan," ujar dia.

Baca juga: Kemendagri Sebut Perekaman E-KTP Sudah Mencapai 97,21 Persen

Di sisi lain, Zudan juga mengingatkan agar tim tidak menolak perekaman E-KTP untuk warga dari wilayah lain yang sedang tinggal di lima provinsi tersebut.

"Kalau nanti kami menemukan penduduk yang bersangkutan bukan orang wilayah setempat, gunakan mekanisme rekam cetak luar domisili, jangan ditolak. Karena ini betul-betul Dukcapil dengan standar yang sama bisa menjadi perekat NKRI," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

Selesaikan Kasus Pelecehan di KPI, Kepolisian Sebut Punya Semangat yang Sama dengan Komnas HAM

Nasional
Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

Pamerkan Data Covid-19 Indonesia Membaik, Menlu Retno Harap Arab Saudi Tinjau Kebijakan Vaksin dan Umrah

Nasional
Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Komnas HAM Gali Keterangan Kepolisian Terkait Kasus Dugaan Perundungan dan Pelecehan Seksual Pegawai KPI

Nasional
Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Kementerian PPPA: Perlu Dibuat Solusi Atasi Masalah Lansia

Nasional
Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Luhut Melapor ke Polda Metro Jaya, Jubir: Pak Luhut Datang sebagai Warga Biasa, Bukan Pejabat

Nasional
OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

OTT di Kolaka Timur, KPK Tangkap Bupati Andi Merya Nur

Nasional
Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Pemerintah Bakal Tetapkan Cuti Bersama dan Libur Nasional 2022 dengan Pertimbangkan Perkembangan Covid-19

Nasional
Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

Wali Kota Nonaktif Tanjungbalai M Syahrial Divonis 2 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-Pikir

Nasional
Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Usai Bertemu, PKP Klaim Jokowi Ingin Pencoblosan Pemilu 2024 Digelar April

Nasional
Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

Wapres Yakin Indonesia Akan Jadi Pemain Utama Industri Keuangan Syariah Dunia

Nasional
Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

Wamenlu: Diplomasi Akan Terus Bekerja Keras Amankan Kebutuhan Vaksin Rakyat

Nasional
KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

KJRI Jeddah: QR Code Sertifikat Vaksin Covid-19 Indonesia Tak Bisa Terbaca di Saudi

Nasional
Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

Kunjungi Lapas Kelas I Tangerang Tanpa Izin, Pegawai KPK Diberi Sanksi Ringan

Nasional
Wamenlu Ungkap 3 Isu yang Akan Jadi Tantangan hingga 2022

Wamenlu Ungkap 3 Isu yang Akan Jadi Tantangan hingga 2022

Nasional
Tidak Hanya Kesehatan, Prinsip Pelayanan Sosial, Ekonomi, hingga Psikologi Lansia Juga Perlu Diperhatikan

Tidak Hanya Kesehatan, Prinsip Pelayanan Sosial, Ekonomi, hingga Psikologi Lansia Juga Perlu Diperhatikan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.