Kemendagri Gandeng TNI/Polri Amankan Perekaman E-KTP di 5 Provinsi

Kompas.com - 20/01/2019, 14:56 WIB
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh di kantor Dirjen Dukcapil, Jakarta, Minggu (20/1/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comDirektur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh di kantor Dirjen Dukcapil, Jakarta, Minggu (20/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri) berkoordinasi dengan TNI/Polri untuk mengantisipasi gangguan keamanan pada proses perekaman data kartu tanda penduduk berbasis elektronik ( E-KTP) di lima provinsi wilayah Indonesia Timur.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya mengirimkan tim dengan total 138 orang ke Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara.

Tim akan mendukung percepatan perekaman data E-KTP.

Baca juga: Tuntaskan Perekaman E-KTP, Kemendagri Imbau Masyarakat Proaktif

Sebab, lima provinsi itu merupakan wilayah dengan cakupan perekaman E-KTP terendah di Indonesia.

"Untuk Papua, Papua Barat, dan secara umum lima provinsi ini kami sudah koordinasi dengan daerah dan aparat keamanan untuk wilayah yang sulit dijangkau atau ada potensi gangguan keamanannya," kata Zudan di kantor Dirjen Dukcapil Kemendagri, Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Zudan menjelaskan, tim tersebut akan disebar di sekitar 86 titik dari 26 kabupaten dan kota di 5 provinsi itu.

Baca juga: Kemendagri: 5,38 Juta Penduduk Indonesia Belum Rekam E-KTP

Mereka juga sudah dibekali dengan perlengkapan, panduan teknis, dan administrasi sesuai standar.

Setiap tim akan bertugas sekitar 14 hari.

"Tiap kami turun ke daerah itu langkah pertama adalah pemutakhiran data. Kalau sudah pemutakhiran data baru dilakukan perekamannya. Jadi perekaman dan pemutakhiran data itu satu paket," kata Zudan.

Baca juga: Kemendagri Beberkan 5 Provinsi dengan Perekaman E-KTP Terendah

Pihaknya juga meminta agar tim di lima provinsi tersebut mempercepat pencetakan dan pembagian E-KTP ke masyarakat yang sudah direkam.

Ia berharap tim-tim tersebut bisa bekerja dengan solid.

"Dan ini bukan yang terakhir, akan kami lanjutkan terus di akhir Februari, Maret sampai dengan April. Ini untuk mengejar target perekaman, kami bisa segera diwujudkan," ujar dia.

Baca juga: Kemendagri Sebut Perekaman E-KTP Sudah Mencapai 97,21 Persen

Di sisi lain, Zudan juga mengingatkan agar tim tidak menolak perekaman E-KTP untuk warga dari wilayah lain yang sedang tinggal di lima provinsi tersebut.

"Kalau nanti kami menemukan penduduk yang bersangkutan bukan orang wilayah setempat, gunakan mekanisme rekam cetak luar domisili, jangan ditolak. Karena ini betul-betul Dukcapil dengan standar yang sama bisa menjadi perekat NKRI," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Catat, Sederet Larangan dan Sanksi Saat Kampanye Pilkada 2020

Catat, Sederet Larangan dan Sanksi Saat Kampanye Pilkada 2020

Nasional
Klaster Keluarga Meningkat, Pemerintah Minta Warga Tetap Gunakan Masker di Rumah

Klaster Keluarga Meningkat, Pemerintah Minta Warga Tetap Gunakan Masker di Rumah

Nasional
Satgas Ingatkan Musuh Bersama Masyarakat Saat ini adalah Covid-19

Satgas Ingatkan Musuh Bersama Masyarakat Saat ini adalah Covid-19

Nasional
Pilkada 2020, Ketua MPR Yakin Pemerintah Pertimbangkan Tingkat Kegentingan Covid-19

Pilkada 2020, Ketua MPR Yakin Pemerintah Pertimbangkan Tingkat Kegentingan Covid-19

Nasional
Usut Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Koordinasi dengan Produsen Lift

Usut Kebakaran Gedung Kejagung, Polisi Koordinasi dengan Produsen Lift

Nasional
Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Kekerasan dalam Dugaan Penyiksaan Henry Alfree oleh Polisi

Komnas HAM Sebut Ada Indikasi Kekerasan dalam Dugaan Penyiksaan Henry Alfree oleh Polisi

Nasional
Komisi X: Kami Tak Bisa Bayangkan jika Klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja Disahkan

Komisi X: Kami Tak Bisa Bayangkan jika Klaster Pendidikan RUU Cipta Kerja Disahkan

Nasional
UPDATE 24 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.419 Pasien Covid-19

UPDATE 24 September: RSD Wisma Atlet Rawat 4.419 Pasien Covid-19

Nasional
ICW: Harusnya Firli Bahuri Diminta Mundur dari Pimpinan KPK...

ICW: Harusnya Firli Bahuri Diminta Mundur dari Pimpinan KPK...

Nasional
Pilkada 2020, Ketua MPR Dukung Penerapan Protokol Kesehatan dengan Sanksi Tegas

Pilkada 2020, Ketua MPR Dukung Penerapan Protokol Kesehatan dengan Sanksi Tegas

Nasional
Luhut Yakin Pilkada Tak Akan Jadi Klaster Penularan Covid-19

Luhut Yakin Pilkada Tak Akan Jadi Klaster Penularan Covid-19

Nasional
Ini Penjelasan KPU soal Penggantian Bakal Paslon Pilkada yang Meninggal

Ini Penjelasan KPU soal Penggantian Bakal Paslon Pilkada yang Meninggal

Nasional
Izin Dicabut, Konser Dangdut yang Digelar Wakil Ketua DPRD Tegal Terus Berjalan, Dihadiri Ribuan Orang

Izin Dicabut, Konser Dangdut yang Digelar Wakil Ketua DPRD Tegal Terus Berjalan, Dihadiri Ribuan Orang

Nasional
DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan Klaster Pendidikan dari RUU Cipta Kerja

DPR dan Pemerintah Sepakat Keluarkan Klaster Pendidikan dari RUU Cipta Kerja

Nasional
Menurut Luhut, Ini Alasan Jokowi Tunjuk Dirinya Tangani Covid-19 di 9 Provinsi

Menurut Luhut, Ini Alasan Jokowi Tunjuk Dirinya Tangani Covid-19 di 9 Provinsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X