Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 20/01/2019, 14:26 WIB
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pencetakan surat suara untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 resmi dimulai secara serentak di beberapa kota di Indonesia, Minggu (20/1/2019).

"Hari ini pencetakan perdana surat suara, dan serentak kita lakukan di Jakarta, di Surabaya dan Makassar," kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra, saat meninjau percetakan surat suara perdana di Kantor Kompas Gramedia, Jakarta Pusat, Minggu.

Kompas Gramedia merupakan salah satu perusahaan yang diberi kepercayaan mencetak surat suara, bersama dengan lima perusahaan lainnya, yaitu PT Balai Pustaka (Jakarta), PT Aksara Grafika Pratama (Jakarta), PT Temprina Media Grafika (Jawa Timur), PT Puri Panca Pujibangun (Jawa Timur), dan PT Adi Perkasa Makassar (Sulawesi Selatan).

Keenam perusahaan ini memenangkan tender produksi surat suara. 

 

Baca juga: Produksi Surat Suara Pemilu Dilakukan Bertahap

Ilham pun memastikan, tahun seluruh surat suara dicetak di Indonesia.

Sementara itu, Direktur Gramedia Printing Group Hari Susanto mengatakan, perusahaannya bertanggungjawab memproduksi surat suara untuk lima provinsi.

Secara keseluruhan, Gramedia harus memproduksi sebanyak 292.019.984 lembar surat suara atau sekitar 31,07 persen dari total kebutuhan surat suara.

"Dari hasil penetapan KPU, PT Gramedia dan konsorsium mencetak untuk 5 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Sulawesi Selatan," terang Hari pada kesempatan yang sama.

Dalam proses produksi, Gramedia tergabung dalam kerja sama operasi (KSO) dengan 5 perusahaan lain.

Kelimanya yaitu PT Medan Media Grafika (Medan), PT Bawen Mediatama (Semarang), PT Antar Surya Jaya (Surabaya), PT Bosowa Media Grafika (Makassar), dan PT Pura Barutama (Kudus).

Pembagiannya porsi pencetakan dalam konsorsium PT Gramedia terdiri dari:

- PT Gramedia mencetak 138 juta lembar

- PT Medan Media Grafikatama mencetak 29 juta lembar

- PT Bawen Mediatama mencetak 13 juta lembar

- PT Antar Surya Jaya mencetak 6 juta lembar

- PT Bosowa Media Grafika mencetak 12 juta lembar

- PT Pura Barutama mencetak 94 juta lembar

Sementara itu, terkait pengawasan prosesnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan bekerja sama dengan KPU.

Baca juga: Surat Suara Pemilu 2019 untuk 9 Provinsi Dicetak di Makassar

Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, pihaknya akan mengawasi dari segi kualitas, kuantitas, hingga pengamanan, agar tidak terjadi pelanggaran.

"Bersama KPU kami akan awasi apakah jumlah yang dicetak sesuai kualitas dan jumlahnya sebagaimana yang disetujui di kontraknya," terang Fritz.

"Bawaslu juga awasi pengamanan gudangnya, penyimpanan sampai distribusinya, koordinasi juga seandainya ada kelebihan," lanjutnya.

Kompas TV Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta semua pihak percaya kepada lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu.<br /> <br /> Menteri Dalam Negeri menyebut hingga kini lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu bekerja sesuai dengan undang-undang.<br /> <br /> Tjahjo meminta semua pihak mendukung KPU untuk mensukseskan kontestasi Pemilu 2019. Perihal adanya gangguan seperti kabar bohong surat suara tercoblos seperti beberapa waktu lalu, Mendagri meminta kepolisian mengusutnya.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Ungkap Ada Satu Parpol Lagi yang Gabung KIB, Peluangnya 95 Persen

PPP Ungkap Ada Satu Parpol Lagi yang Gabung KIB, Peluangnya 95 Persen

Nasional
Sekjen PDI-P Sebut Proporsional Tertutup Banyak Korupsi, Netgrit: Kembali Lagi ke Parpolnya...

Sekjen PDI-P Sebut Proporsional Tertutup Banyak Korupsi, Netgrit: Kembali Lagi ke Parpolnya...

Nasional
Belum Ada Capres, KIB Mengaku Tak Mau Calonnya Senasib Anies Jadi Sasaran Tembak

Belum Ada Capres, KIB Mengaku Tak Mau Calonnya Senasib Anies Jadi Sasaran Tembak

Nasional
Arsul Sani Sebut Sandiaga Masih Datangi Acara PPP, Peluang Bergabung Masih Terbuka

Arsul Sani Sebut Sandiaga Masih Datangi Acara PPP, Peluang Bergabung Masih Terbuka

Nasional
Erwin Aksa Sebut Jusuf Kalla yang Usulkan Perjanjian Anies-Sandi

Erwin Aksa Sebut Jusuf Kalla yang Usulkan Perjanjian Anies-Sandi

Nasional
Reshuffle Diprediksi Akan Tetap Terjadi karena Komunikasi Nasdem-PDI-P Sudah Rusak

Reshuffle Diprediksi Akan Tetap Terjadi karena Komunikasi Nasdem-PDI-P Sudah Rusak

Nasional
Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Arsul Sani: Sejauh Ini, Parpol Tak Ada yang Bicara Penundaan Pemilu 2024

Nasional
Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Ma'ruf Amin Kunker ke Jatim, Hadiri Peringatan Satu Abad NU hingga Beri Kuliah Umum

Nasional
Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Anggota Komisi III Minta Purnawirawan Polri AKBP Eko Setia Minta Maaf ke Keluarga Hasya

Nasional
Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Soal Kasus Polisi Peras Polisi, Anggota DPR: Praktik Itu Memang Masih Ada

Nasional
Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Soal Kemungkinan Nasdem Gabung KIB, Arsul Sani: Koalisi Masih Dinamis, apalagi Partai Terbesar Belum Umumkan Capres

Nasional
Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Kampanye Terselubung Menyimpan Hasrat Politik

Nasional
Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Said Abdullah jadi Plt Ketua PDI-P Jatim, Gantikan Kusnadi yang Mengundurkan Diri

Nasional
Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasdem Anggap Sekjen PDI-P Salah Alamat Soal Surya Paloh Beri Kode ke Megawati

Nasional
Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Erwin Aksa Sebut Ada Perjanjian Utang Piutang antara Anies dengan Sandiaga

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.