Kompas.com - 20/01/2019, 12:12 WIB
Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo dalam pidatonya di kantor Dirjen Dukcapil, Jakarta, Minggu (20/1/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comSekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo dalam pidatonya di kantor Dirjen Dukcapil, Jakarta, Minggu (20/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Hadi Prabowo mengatakan, perekaman kartu tanda penduduk berbasis elektronik (E-KTP) secara nasional sudah mencapai 97,21 persen.

Menurut dia, masih ada sekitar 5,38 juta penduduk Indonesia yang belum mengikuti perekaman E-KTP.

Oleh karena itu, kata Hadi, Kemendagri akan terus berupaya mempercepat penuntasan perekaman E-KTP tersebut.

"Kita harus menuntaskan upaya perekaman terhadap penduduk di Indonesia, karena terkait pula pelaksanaan Pemilu serentak pada tanggal 17 April nanti," kata Hadi dalam pidatonya di kantor Dirjen Dukcapil, Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Baca juga: 688 Warga Binaan Rutan Depok Lakukan Perekaman E-KTP

Adapun wilayah dengan cakupan perekaman yang masih rendah, yaitu Sulawesi Barat sebesar 77,8 persen, Maluku sebesar 79,95 persen, Maluku Utara sebesar 79,44 persen, Papua Barat sebesar 64,18 persen dan Papua sekitar 37,98 persen.

Dengan demikian, Kemendagri akan mengirim tim yang terdiri dari 138 orang ke 5 provinsi tersebut. Mereka berasal dari 6 provinsi, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Selatan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tim tersebut, kata Hadi, ditugaskan untuk mendukung percepatan perekaman E-KTP di 5 provinsi wilayah Indonesia Timur itu.

"Sehingga dengan upaya gotong royong dan partisipasi dari enam provinsi kami ucapkan terima kasih, dengan segala upaya semoga segera dapat menyelesaikan (perekaman), untuk itu segera pedomani apa yang telah digariskan di dalam pedoman teknis," kata Hadi.

Ia juga berpesan kepada tim agar tak menolak keinginan warga dari wilayah domisi lain yang sedang tinggal di 5 provinsi itu, untuk perekaman E-KTP.

"Mungkin ada penduduk sekitar yang lain dan memang belum terekam dan ingin mendaftarkan diri ini jangan sampai ditolak. Ini hendaknya diakomodasi sehingga kemudian target yang dicanangakan bisa diselesaikan," katanya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Wapres: Indonesia Berpotensi Jadi Produsen Produk Halal Terbesar Dunia, tapi Belum Dioptimalkan

Nasional
Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Komnas HAM Bernegosiasi dengan KKB Untuk Evakuasi Nakes Gerald Sokoy

Nasional
Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Terjadi Pembakaran Mimbar Masjid di Makassar, JK Minta Masyarakat Tak Terprovokasi

Nasional
Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Wapres: Tak Boleh Lagi Bertumpu pada SDA, tapi SDM yang Kuasai Riset dan Inovasi

Nasional
Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Pemerintah Diharapkan Jamin Keamanan Nakes di Daerah Konflik

Nasional
Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Menlu Harap Negara-negara Lain Pertimbangkan Indonesia Keluar dari Red List Dunia

Nasional
Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Komnas HAM Minta Polda Tingkatkan Jaminan Keamanan untuk Nakes di Papua

Nasional
Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nama Azis Syamsuddin di Pusaran Kasus Korupsi...

Nasional
Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Wapres: Program Pemerintah Saat ini Membangun SDM Unggul dan Kreatif

Nasional
Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Wapres: Riset dan Inovasi Penting untuk Kemajuan Ekonomi Negara

Nasional
Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Hartarto: Golkar Sedang Kaji secara Mendalam

Nasional
Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Syukur Tak Berhasrat Rasuah Dibuah

Nasional
Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Menko PMK: Perkawinan Anak Meningkat Selama Pandemi, Sungguh Memprihatinkan

Nasional
Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Airlangga Hartarto dan Muhaimin Iskandar Jalan Pagi Bareng, Sinyal Koalisi Golkar-PKB di Pemilu 2024?

Nasional
Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Ogah Banyak Komentar soal Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Airlangga Tugaskan F-Golkar DPR Beri Penjelasan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.