Percepat Perekaman E-KTP, Kemendagri Kirim Tim ke 5 Provinsi di Wilayah Timur

Kompas.com - 20/01/2019, 11:39 WIB
Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh di kantor Dirjen Dukcapil, Jakarta, Minggu (20/1/2019). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comDirektur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh di kantor Dirjen Dukcapil, Jakarta, Minggu (20/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mengirim tim yang berjumlah 138 orang ke lima provinsi di wilayah Indonesia Timur.

Wilayah itu adalah Maluku, Sulawesi Barat, Papua, Papua Barat dan Maluku Utara.

Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh memaparkan, mereka berasal dari enam provinsi, yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kalimantan Selatan.

Mereka ditugaskan mendukung percepatan perekaman Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (E-KTP) di 5 provinsi di wilayah Indonesia Timur tersebut.

Baca juga: Dalam 15 Menit, Napi LP Cipinang Bisa Peroleh e-KTP

"Kita melakukan satu kearifan lokal yang disebut gotong royong jemput bola perekaman E-KTP untuk 5 provinsi yang cakupannya masih di bawah 85 persen, hari ini ada 138 relawan yang akan kita berangkatkan," kata Zudan dalam paparannya di kantor Dirjen Dukcapil, Jakarta, Minggu (20/1/2019).

Tim tersebut, kata Zudan, akan disebar ke 86 titik layanan di 26 kabupaten/kota pada 5 provinsi tersebut. Mereka juga sudah dilengkapi dengan alat-alat pendukung perekaman E-KTP. Menurut Zudan, tim akan bertugas selama 14 hari.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tugas kita adalah mendata siapapun warga negara yang memenuhi syarat berumur 17 tahun ke atas atau pernah menikah kita rekam kita buatkan KTP elektroniknya, hasil evaluasi kita 60 sampai 70 persen perekaman sudah bisa dicetak 30 menit sampai 1 jam," kata dia.

Oleh karena itu, Zudan meminta agar tim di 5 provinsi tersebut mempercepat pencetakan dan pembagian E-KTP ke masyarakat yang sudah direkam. Ia berharap tim-tim tersebut bisa bekerja secara solid.

"Dan ini bukan yang terakhir, akan kita lanjutkan terus di akhir Februari, Maret sampai dengan April. Ini untuk mengejar target perekaman, kita bisa segera diwujudkan," kata dia.

Baca juga: 688 Warga Binaan Rutan Depok Lakukan Perekaman E-KTP

Di sisi lain, Zudan juga mengingatkan agar tim tak menolak perekaman E-KTP untuk warga dari wilayah lain yang sedang tinggal di 5 provinsi tersebut.

"Kalau nanti kita menemukan penduduk yang bersangkutan itu bukan orang wilayah setempat, gunakan mekanisme rekam cetak luar domisili, jangan ditolak. Karena ini betul-betul Dukcapil dengan standar yang sama bisa menjadi perekat NKRI," paparnya.

Kompas TV Ratusan warga binaan di sejumlah kota mulai menjalankan rekaman KTP elektronik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perekaman KTP Elektronik ini dilakukan untuk memastikan para warga binaan mempunyai hak pilih saat pemilu mendatang.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

BPOM: Vaksin Merah Putih Bakal Diuji Klinis sebagai Booster

Nasional
Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Tahan Tangis, Mensos Risma: Jangan Pandang Rendah Penyandang Disabilitas

Nasional
Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Ketua DPR: Indonesia Harus Ajak Negara Maju Atasi Perubahan Iklim

Nasional
Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Di Bali, Jokowi Bermain Bulu Tangkis Lawan Hendra Setiawan

Nasional
Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Satgas Sebut BOR RS Rujukan dan Kasus Aktif Covid-19 Meningkat

Nasional
Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Saksikan BWF World Tour Finals, Jokowi Sempatkan Sapa Atlet Bulu Tangkis RI

Nasional
Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Ukur Capaian Reformasi Birokrasi, LAN Gelar Seminar Indeks Kualitas Kebijakan

Nasional
'Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara'

"Seharusnya Ibu Menteri Sosialisasikan Bahasa Isyarat, Bukan Paksa Tuli Bicara"

Nasional
Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Satgas: Dasar Hukum Karantina 10 Hari untuk Pelaku Perjalanan Internasional Segera Diumumkan

Nasional
Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Percepat Vaksinasi, Kemenkes Minta Kabupaten dan Kota Gunakan Jenis Vaksin yang Tersedia

Nasional
Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Dubes RI untuk Uni Eropa: Abai Prokes dan Tolak Vaksinasi Jadi Faktor Merebaknya Covid-19 di Eropa

Nasional
Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Pencoblosan Pemilu Direncanakan 21 Februari 2024, PKB: Yang Penting Jangan di Tengah Idul Fitri

Nasional
Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Ketum PKB Nilai Usul Pimpinan MPR agar Sri Mulyani Dicopot Tidak Produktif

Nasional
Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Satgas: Mobilitas Masyarakat dengan Kereta Api dan Pesawat Meningkat 5 Bulan Terakhir

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 46,88 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.