Diduga Cabul, SAB Diberhentikan dengan Hormat dari Dewan Pengawas BPJS

Kompas.com - 19/01/2019, 19:11 WIB
Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharuddin yang didampingi Kuasa Hukum Syafri, Memed Adiwinata usai melaporkan Rizky Amelia dan Ade Armando di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019). KOMPAS.com/Reza JurnalistonAnggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Syafri Adnan Baharuddin yang didampingi Kuasa Hukum Syafri, Memed Adiwinata usai melaporkan Rizky Amelia dan Ade Armando di Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan SAB resmi diberhentikan secara hormat oleh Presiden.

SAB diduga melakukan pelecehan seksual terhadap stafnya berinisial RA. Usai dilaporkan ke pihak berwajib, SAB pun memutuskan mundur dari jabatanya.

Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Poempida Hidayatulloh menuturkan, pemberhentian SAB setelah Presiden Jokowi menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) pada tanggal 17 Januari 2019.

“Alhamdulillah Presiden telah mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Anggota Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan atas nama SAB,” kata Poempida melalui keterangan tertulis, Sabtu (19/1/2019).

Baca juga: Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan: Kami Syok...

Ia pun mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang secara cepat menandatangani Keppres tersebut.

Menurut Poempida, melalui pemberhentian itu menunjukkan bila Presiden mengapresiasi kontribusi SAB yang telah mengabdi puluhan tahun di BPJS Ketenagakerjaan.

“Ini (pemberhentian dengan hormat SAB) pun menunjukkan betapa bijaknya Presiden yang selalu menempatkan hukum sebagai panglima dan menghormati proses hukum yang berjalan,” tutur Poempida.

Baca juga: RA Dilaporkan Cemarkan Nama Baik Anggota Dewas BPJS Ketenagakerjaan, Ini Kata Pengacara

Poempida mengatakan, dengan pemberhentian itu, SAB bisa lebih fokus untuk menyelesaikan proses hukum yang sedang dijalaninya.

“Saya pribadi berharap semua pihak menghormati semua proses hukum yang sedang berjalan,” kata Poempida.

Sebelumnya, RA, pegawai kontrak di Dewas BPJS Ketenagakerjaan mengaku menjadi korban pelecehan seksual atasan tempat dia bekerja. Dia menyebutkan, dirinya menjadi korban pemerkosaan sebanyak empat kali.

Sementara SAB sendiri membantah tuduhan yang dilayangkan RA tersebut.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

UPDATE: 24.538 Kasus Positif Covid-19, Tertinggi di Jatim hingga Dominasi Pekerja Migran di DKI

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Ini Alasan Pemerintah Tak Mau Tunda Pilkada hingga Covid-19 Berakhir

Nasional
Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Masa Kerja dari Rumah ASN Diperpanjang Lagi hingga 4 Juni 2020

Nasional
Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Mendagri: Jika Pilkada Ditunda 2021, Apa Ada yang Menjamin Covid-19 Akan Selesai?

Nasional
Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut 'New Normal' Tak Bakal Efektif

Bahan Baku Minim di Sejumlah Industri, KSPI Sebut "New Normal" Tak Bakal Efektif

Nasional
KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

KSAL Minta Kogabwilhan I Aktif Pantau Pelanggaran Laut Natuna

Nasional
LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

LPSK dan BNPT Teken MoU Perlindungan Korban Terorisme

Nasional
Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Pemerintah Diminta Pastikan Ketersediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada 2020

Nasional
Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Ketua KPU: Pilkada Tetap Desember 2020, Tidak Akan Mundur Lagi

Nasional
Ketua MPR Minta Penerapan 'New Normal' Berbasis Data yang Valid

Ketua MPR Minta Penerapan "New Normal" Berbasis Data yang Valid

Nasional
Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Ketua MPR: Jangan Sampai New Normal Jadi Pemicu Gelombang Kedua Covid-19

Nasional
Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Kejagung Periksa 48 Staf KONI Pusat Terkait Dugaan Korupsi Dana Hibah

Nasional
Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era 'New Normal'

Kritik Lemahnya Pemberantasan Korupsi, ICW: KPK Memasuki Era "New Normal"

Nasional
Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Sambut New Normal, Ada Senyum Tito di Selubung Masker

Nasional
Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Pelaksanaan New Normal di Daerah Perlu Koordinasi dengan Kemendagri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X