Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 19/01/2019, 12:25 WIB
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 telah terlaksana pada Kamis (17/1/2019) malam, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Debat yang diikuti kedua pasangan calon ini membahas beberapa tema, yaitu hukum, hak asasi manusia (HAM), korupsi, dan terorisme.

Kepala Divisi Hukum dan Advokasi Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Putri Kanesia memiliki beberapa catatan untuk paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Baca juga: Ini Catatan Kontras untuk Jokowi-Maruf soal Debat Pertama

Bermain aman isu HAM

Menurut dia, baik paslon 01 maupun 02, terlihat bermain aman dalam ranah kasus pelanggaran HAM.

Putri mengatakan, keduanya saling tidak menyinggung kasus meskipun sebenarnya hal itu dapat dimanfaatkan untuk meraup dukungan, termasuk bagi paslon nomor urut 02.

"Padahal sebenarnya (paslon) 02 mungkin bisa mengambil isu tersebut juga untuk memang mengambil dukungan dari publik," ujar Putri saat dihubungi Kompas.com, Jumat (18/1/2019).

Ia menduga, keduanya takut saling menyinggung isu agar keterkaitan paslon 01 dan 02 dengan kasus pelanggaran HAM tidak dibicarakan.

Baca juga: Komnas HAM: Kedua Pasangan Capres-Cawapres Belum Paham Konsep HAM

Putri menambahkan, Sandiaga seringkali mengaitkan jawabannya dengan isu ekonomi, yang berbeda dari topik utama debat pertama.

"Sementara Sandiaga Uno, dalam banyak jawaban-jawaban, entah itu soal jabatan politik, dan sebagainya, justru banyak kata-kata terkait ekonomi dan investasi," jelas Putri.

Ia sebenarnya tidak mempermasalahkan jawaban itu "menyerempet" isu ekonomi. Namun, isu ekonomi yang dikemukakan seharusnya tetap berada dalam lingkup besar tema dalam debat.

"Kita jangan lupa juga dalam konteks kemarin bicaranya bukan tema ekonomi, tapi soal tema penegakan hukum dan HAM, jangan lupa ada banyak kasus-kasus kekerasan terhadap petani, masyarakat, hanya karena negara sangat mudah memberikan investasi," terangnya.

Jenis kasus yang berada dalam irisan HAM dan ekonomi, kata Putri, misalnya penggusuran lahan warga atau pembuangan limbah oleh perusahaan yang akhirnya berdampak kepada warga sekitar.

Baca juga: Debat Pertama Dinilai Tak Beri Harapan pada Perjuangan HAM di Indonesia

Menurut catatan Kontras, terdapat 702 kasus konflik agraria, yang mengakibatkan 195.459 kepala keluarga terdampak, pada tahun 2015-2016.

Putri mengungkapkan, sebanyak 455 petani dikriminalisasi, 229 petani mengalami kekerasan, dan 18 orang tewas, dalam rentang waktu yang sama.

Menurut dia, Prabowo-Sandi kurang jeli melihat isu atau kasus yang beririsan atau belum menyeluruh dalam menelaah persoalan investasi di negeri ini.

"Ada banyak kasus-kasus soal bisnis dan HAM, dan itu yang sebenarnya tidak ditangkap secara jeli oleh (paslon) 02," ungkap Putri.

"Kalau saya jadi 02, saya juga akan bisa bilang kalau dalam konteks hari ini, sangat mudah melakukan investasi di Indonesia, tapi faktanya masyarakat kecil yang selalu menjadi korban. Artinya 02 tidak mampu melihat soal investasi ini 2 sisi mata uang," lanjutnya.

Kenaikan gaji aparat penegak hukum

Pada debat tersebut, paslon nomor urut 02 mengutarakan akan menaikkan gaji aparat penegak hukum dan birokrat untuk mengatasi berbagai masalah seperti korupsi hingga terorisme.

Prabowo menilai, gaji serta tingkat kesejahteraan ASN yang rendah menjadi akar masalah terjadinya korupsi.

Putri menilai, janji itu terkesan menutup mata bahwa ada faktor lainnya yang memengaruhi kinerja para aparatur sipil negara (ASN).

"Jadi memperkecil persoalan bahwa kualitas aparat penegak hukum bekerja itu hanya semata-mata soal gaji yang rendah," kata Putri.

Menurut dia, beberapa masalah bagi para ASN, seperti kesempatan untuk mengembangkan diri serta rentang karier yang sudah buntu.

"Saya pikir, problem-nya bukan hanya uang tapi juga soal kesempatan dan juga soal skill, itu yang penting harus di-highlight oleh 02," ujarnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anies Baswedan Ajukan 5 Kriteria Harus Dipenuhi Bakal Cawapres

Anies Baswedan Ajukan 5 Kriteria Harus Dipenuhi Bakal Cawapres

Nasional
Bangun Ketakwaan Para Kader, DPD PDI-P Jatim Gelar Kegiatan Keagamaan Selama Ramadhan

Bangun Ketakwaan Para Kader, DPD PDI-P Jatim Gelar Kegiatan Keagamaan Selama Ramadhan

Nasional
Bawaslu: Tak Ada Pelanggaran Kampanye dalam Acara Deklarasi Dukungan untuk Anies Capres 2024

Bawaslu: Tak Ada Pelanggaran Kampanye dalam Acara Deklarasi Dukungan untuk Anies Capres 2024

Nasional
Pimpinan KPK Sentil Mahfud Cuma Beri Info Setengah-setengah soal Transaksi Janggal Rp 349 T

Pimpinan KPK Sentil Mahfud Cuma Beri Info Setengah-setengah soal Transaksi Janggal Rp 349 T

Nasional
Deretan Partai Politik yang Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024

Deretan Partai Politik yang Gagal Jadi Peserta Pemilu 2024

Nasional
Soal Larangan Bukber, Jusuf Kalla: Kita Bukan ASN, Jadi Bebas Saja...

Soal Larangan Bukber, Jusuf Kalla: Kita Bukan ASN, Jadi Bebas Saja...

Nasional
Pihak Anies Tampung Banyak Nama Cawapres: Agar Bisa Pilih yang Terbaik

Pihak Anies Tampung Banyak Nama Cawapres: Agar Bisa Pilih yang Terbaik

Nasional
Jusuf Kalla Setor Nama Cawapres, Pihak Anies: Kami Terima Masukan dari Mana Pun...

Jusuf Kalla Setor Nama Cawapres, Pihak Anies: Kami Terima Masukan dari Mana Pun...

Nasional
Siap Jelaskan Transaksi Janggal Rp 349 T ke DPR, Mahfud: Kita Uji Logika

Siap Jelaskan Transaksi Janggal Rp 349 T ke DPR, Mahfud: Kita Uji Logika

Nasional
DPR Berencana Panggil Sri Mulyani Besok, Dalami soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun

DPR Berencana Panggil Sri Mulyani Besok, Dalami soal Transaksi Mencurigakan Rp 349 Triliun

Nasional
Pegang Tiket Maju Pilpres 2024 Usai Koalisi Terbentuk, Anies Kini Cari Cawapres...

Pegang Tiket Maju Pilpres 2024 Usai Koalisi Terbentuk, Anies Kini Cari Cawapres...

Nasional
Manuver Tak Pantas Kepala BIN 'Endorse' Prabowo: Gerindra Girang, Nasdem-Demokrat Meradang

Manuver Tak Pantas Kepala BIN "Endorse" Prabowo: Gerindra Girang, Nasdem-Demokrat Meradang

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Mahfud MD soal PPATK akan Dilaporkan ke Bareskrim | Para Ketum Parpol Hadir di Bukber Nasdem

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Mahfud MD soal PPATK akan Dilaporkan ke Bareskrim | Para Ketum Parpol Hadir di Bukber Nasdem

Nasional
Lewat Pantun, PKS Beri Sinyal Ajak Partai Golkar Gabung Koalisi Perubahan

Lewat Pantun, PKS Beri Sinyal Ajak Partai Golkar Gabung Koalisi Perubahan

Nasional
Buka Puasa Bareng Surya Paloh, Airlangga Hartarto: Kami Mengingat Masa-masa Indah

Buka Puasa Bareng Surya Paloh, Airlangga Hartarto: Kami Mengingat Masa-masa Indah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke