Mantan Komisioner: KPU Harus Minta Maaf ke Publik

Kompas.com - 19/01/2019, 10:39 WIB
Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Joko Widodo dan Maruf Amin beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno berjabat tangan setelah debat pilpres pertama di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019). Tema debat pilpres pertama yaitu mengangkat isu Hukum, HAM, Korupsi, dan Terorisme.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPU 2012 - 2017, Sigit Pamungkas mengkritik format debat pertama Pilpres yang dinilai tidak membantu masyarakat dalam memperoleh informasi yang detail soal visi, misi, dan program kedua capres-cawapres.

Ia meminta KPU untuk meminta maaf kepada publik lantaran tidak mampu menampilkan debat yang membuat masyarakat mengetahui visi, misi, dan program lebih mendalam setiap paslon.

Hal itu disampaikan Sigit saat diskusi yang mengambil tema ”Debat Belum Hebat?” di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

“KPU harus meminta maaf kepada publik karena tak tampilkan substansinya, (debat) dipersiapkan dengan bagus, kandidat menjawab dengan posisi ideologi dan rencana yang matang. Justru saat debat apa yang dijanjikan tidak muncul,” ujar Sigit.

Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Debat Pilpres 2014 Lebih Greget Ketimbang Semalam

Menurut Sigit, para paslon belum menunjukkan ekpresi dengan lepas saat menyampaikan gagasannya secara komprehensif.

Sigit mengatakan, yang diberikan KPU ke paslon bukan kisi-kisi melainkan langsung pertanyaan. Hal itu membuat debat berlangsung kurang menarik.

“Ternyata bukan kisi-kisi, tapi sudah pertanyaan, 20 pertanyaan itu berbeda dengan narasi selama ini, kisi-kisi masih diterima tapi ini pertanyaan,” kata Sigit.

Baca juga: Joget ala Prabowo, dari Konvoi, Mimbar Kampanye, hingga Panggung Debat

Debat pertama, kata Sigit, seharusnya setiap paslon mampu menunjukkan dialog perdebatan yang menunjukkan posisi kebijakannya saat memimpin nantinya.

Pada kesempatan itu, Sigit juga mengkritik moderator yang sering “memaksa” kandidat untuk berbicara.

“Memaksa kandidat harus dua menit dan dua menit harus diisi dengan ide, padahal ide itu tidak harus disampaikan dalam dua menit bahkan bisa lebih dari itu,” kata Sigit.

Sigit juga menyoroti mekanisme pengambilan pertanyaan kepada palson saat debat. Menurut Sigit, soal pengambilan soal bisa diselesaikan sebelumnya, sehingga debat langsung berbicara ke substansi.

“Ini kan debat bukan drama, bukan pantomim,” kata Sigit.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gugus Tugas Covid-19: 141.423 Pekerja Migran Akan Kembali ke Indonesia

Gugus Tugas Covid-19: 141.423 Pekerja Migran Akan Kembali ke Indonesia

Nasional
ICW Serahkan 'Amicus Curiae' Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

ICW Serahkan "Amicus Curiae" Terkait Kasus Penyiraman Air Keras Novel Baswedan

Nasional
Pemerintah: Jangan Tunggu Zona Merah, Lakukan Protokol Kesehatan!

Pemerintah: Jangan Tunggu Zona Merah, Lakukan Protokol Kesehatan!

Nasional
Target Uji Spesimen Dinaikkan, Mahasiswa dari Jurusan Ini Bakal Direkrut Jadi Relawan

Target Uji Spesimen Dinaikkan, Mahasiswa dari Jurusan Ini Bakal Direkrut Jadi Relawan

Nasional
UPDATE 4 Juni: ODP 47.373 Orang, PDP 13.416

UPDATE 4 Juni: ODP 47.373 Orang, PDP 13.416

Nasional
Pemerintah: Taat Protokol Kesehatan Harus Jadi Budaya

Pemerintah: Taat Protokol Kesehatan Harus Jadi Budaya

Nasional
Presiden Ingin Contoh Korsel dan Selandia Baru dalam Penggunaan Teknologi Pelacak Covid-19, Seperti Apa?

Presiden Ingin Contoh Korsel dan Selandia Baru dalam Penggunaan Teknologi Pelacak Covid-19, Seperti Apa?

Nasional
WNI dari Luar Negeri Dipersilakan Karantina Mandiri di Hotel, Tapi...

WNI dari Luar Negeri Dipersilakan Karantina Mandiri di Hotel, Tapi...

Nasional
Hingga 4 Juni, Pemerintah Sudah Periksa 367.640 Spesimen dari 251.736 Orang

Hingga 4 Juni, Pemerintah Sudah Periksa 367.640 Spesimen dari 251.736 Orang

Nasional
Sebaran Kasus Baru Covid-19 di 24 Provinsi, Kalsel Catat Penambahan Tertinggi

Sebaran Kasus Baru Covid-19 di 24 Provinsi, Kalsel Catat Penambahan Tertinggi

Nasional
Jokowi Minta Sistem Pendidikan Adaptif dengan Perubahan

Jokowi Minta Sistem Pendidikan Adaptif dengan Perubahan

Nasional
Pilkada Saat Pandemi, KPU Kurangi Target Partisipasi Pemilih jadi 77,5 Persen

Pilkada Saat Pandemi, KPU Kurangi Target Partisipasi Pemilih jadi 77,5 Persen

Nasional
Wapres: Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Masih Jauh Dibanding Potensinya

Wapres: Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Masih Jauh Dibanding Potensinya

Nasional
Kasus Suap Dana Hibah KONI, Aspri Imam Nahrawi Dituntut 9 Tahun Penjara

Kasus Suap Dana Hibah KONI, Aspri Imam Nahrawi Dituntut 9 Tahun Penjara

Nasional
New Normal, Dipaksa Menjadi Astronot

New Normal, Dipaksa Menjadi Astronot

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X