Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mantan Komisioner: KPU Harus Minta Maaf ke Publik

Kompas.com - 19/01/2019, 10:39 WIB
Reza Jurnaliston,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner KPU 2012 - 2017, Sigit Pamungkas mengkritik format debat pertama Pilpres yang dinilai tidak membantu masyarakat dalam memperoleh informasi yang detail soal visi, misi, dan program kedua capres-cawapres.

Ia meminta KPU untuk meminta maaf kepada publik lantaran tidak mampu menampilkan debat yang membuat masyarakat mengetahui visi, misi, dan program lebih mendalam setiap paslon.

Hal itu disampaikan Sigit saat diskusi yang mengambil tema ”Debat Belum Hebat?” di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/1/2019).

“KPU harus meminta maaf kepada publik karena tak tampilkan substansinya, (debat) dipersiapkan dengan bagus, kandidat menjawab dengan posisi ideologi dan rencana yang matang. Justru saat debat apa yang dijanjikan tidak muncul,” ujar Sigit.

Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Debat Pilpres 2014 Lebih Greget Ketimbang Semalam

Menurut Sigit, para paslon belum menunjukkan ekpresi dengan lepas saat menyampaikan gagasannya secara komprehensif.

Sigit mengatakan, yang diberikan KPU ke paslon bukan kisi-kisi melainkan langsung pertanyaan. Hal itu membuat debat berlangsung kurang menarik.

“Ternyata bukan kisi-kisi, tapi sudah pertanyaan, 20 pertanyaan itu berbeda dengan narasi selama ini, kisi-kisi masih diterima tapi ini pertanyaan,” kata Sigit.

Baca juga: Joget ala Prabowo, dari Konvoi, Mimbar Kampanye, hingga Panggung Debat

Debat pertama, kata Sigit, seharusnya setiap paslon mampu menunjukkan dialog perdebatan yang menunjukkan posisi kebijakannya saat memimpin nantinya.

Pada kesempatan itu, Sigit juga mengkritik moderator yang sering “memaksa” kandidat untuk berbicara.

“Memaksa kandidat harus dua menit dan dua menit harus diisi dengan ide, padahal ide itu tidak harus disampaikan dalam dua menit bahkan bisa lebih dari itu,” kata Sigit.

Sigit juga menyoroti mekanisme pengambilan pertanyaan kepada palson saat debat. Menurut Sigit, soal pengambilan soal bisa diselesaikan sebelumnya, sehingga debat langsung berbicara ke substansi.

“Ini kan debat bukan drama, bukan pantomim,” kata Sigit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasdem Resmi Dukung Prabowo-Gibran, Elite PKS dan PKB Bertemu

Nasional
Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Ahmad Ali Akui Temui Prabowo untuk Cari Dukungan Maju Pilkada Sulteng

Nasional
PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com