Kompas.com - 18/01/2019, 18:06 WIB
Ketua KPU Arief Budiman KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKetua KPU Arief Budiman

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menjelaskan, produksi surat suara pemilu legislatif dilakukan secara bertahap.

Surat suara diproduksi menurut daerah pemilihan (dapil). Total ada 2.400 dapil di pileg seluruh tingkatan yang terdiri dari 20 dapil DPR RI, 140 DPRD Provinsi, 2.206 dapil DPRD Kabupaten/Kota, dan 34 dapil DPD.

"Jadi enggak bisa hari ini 2.400 dapil klik semua kan enggak. Bertahap, hari ini dapil 1-100, besok sekian," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/1/2019).

Baca juga: Surat Suara Pemilu 2019 Mulai Dicetak pada Hari Ini

Arief menjelaskan, tahapan itu akan berlanjut hingga dua bulan ke depan atau selama masa produksi.

Distribusi juga akan dilakukan secara bertahap, tidak serentak setelah pasca-seluruh surat suara diproduksi. Ditargetkan, seluruh surat suara sudah sampai di kabupaten/kota satu bulan sebelum hari pemungutan suara atau Maret 2019.

"Sistemnya diproduksi, kalau sudah selesai, (langsung) kirim, sampai maksimal 60 hari sudah sampai semua sampe di kabupaten/kota," terang Arief.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: KPU Minta Penyedia Surat Suara Pemilu Tak Main-main dengan Anggaran

Arief menambahkan, surat suara tidak akan dikirim langsung ke TPS setibanya di kabupaten/kota. Surat suara baru dikirim ke tingkat TPS satu hari sebelum pemungutan suara, bersamaan dengan logistik pemilu lainnya.

"Karena surat suara harus menunggu logistik lain, seperti hologram, segel, tinta alat coblos, alas coblos, formulir dan lainya datang. Logistik itu akan ditempatkan satu set, masuk ke kotak suara," ujarnya.

Surat suara pemilu yang akan diproduksi berjumlah 939.879.651 lembar. Jumlah ini mencakup lima jenis surat suara, yaitu surat suara calon presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, dan anggota DPD.

Kompas TV Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta semua pihak percaya kepada lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu.<br /> <br /> Menteri Dalam Negeri menyebut hingga kini lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu bekerja sesuai dengan undang-undang.<br /> <br /> Tjahjo meminta semua pihak mendukung KPU untuk mensukseskan kontestasi Pemilu 2019. Perihal adanya gangguan seperti kabar bohong surat suara tercoblos seperti beberapa waktu lalu, Mendagri meminta kepolisian mengusutnya.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

KPK Benarkan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin Ditangkap Saat OTT

Nasional
OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

OTT KPK di Musi Banyuasin Terkait Proyek Infrastruktur

Nasional
OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

OTT di Sumatera Selatan, KPK Tangkap Beberapa Pihak

Nasional
Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Wahai Banteng dan Celeng, Bersatulah!

Nasional
[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

[POPULER NASIONAL] Daftar Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Berbahaya | Jokowi dan Iriana Nikmati Senja di Labuan Bajo

Nasional
Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Daftar Obat Tradisional yang Mengandung Bahan Kimia Berdasarkan Temuan BPOM

Nasional
Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Menilik Wacana Pendirian Partai Politik oleh Sejumlah Eks Pegawai KPK

Nasional
WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

WNA yang Jadi Buron Kasus Pinjol Ilegal adalah Pemodal

Nasional
Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Tagar #PercumaLaporPolisi Dinilai sebagai Cermin bagi Polisi untuk Bebenah

Nasional
107 Pinjol Terdaftar Resmi di OJK, Begini Cara Ceknya...

107 Pinjol Terdaftar Resmi di OJK, Begini Cara Ceknya...

Nasional
Sebaran 19.318 Kasus Aktif Covid-19, Jawa Tengah Terbanyak

Sebaran 19.318 Kasus Aktif Covid-19, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Polri: Karyawan Sindikat Pinjol Ilegal Digaji Rp 15 Juta-Rp 20 Juta Tiap Bulan

Polri: Karyawan Sindikat Pinjol Ilegal Digaji Rp 15 Juta-Rp 20 Juta Tiap Bulan

Nasional
Sejak 2018, Kominfo Tutup 4.874 Akun Pinjol Ilegal

Sejak 2018, Kominfo Tutup 4.874 Akun Pinjol Ilegal

Nasional
Timsel Minta Warga yang Merasa Memenuhi Syarat Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu untuk Mendaftar

Timsel Minta Warga yang Merasa Memenuhi Syarat Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu untuk Mendaftar

Nasional
Adik Eks Bupati Lampung Utara Diduga Terima Rp 2,3 Miliar untuk Kepentingan Pribadi

Adik Eks Bupati Lampung Utara Diduga Terima Rp 2,3 Miliar untuk Kepentingan Pribadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.