Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 18/01/2019, 17:35 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan peran calon wakil presiden nomor urut 02 Ma'ruf Amin yang dinilainya minim pada debat pertama Pilpres 2019, Kamis (17/1/2019) malam.

Padahal, kata dia, Ma'ruf merupakan politisi senior yang diandalkan oleh Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid.

"Pak Ma'ruf itu politisi tua loh, senior dia. Saya dulu jadi tenaga ahli di MPR sini, dia sudah di PAH (Panitia Ad Hoc). Dia politisi andalannya Gus Dur," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/1/2019).

Baca juga: Jokowi Bantah Anggapan Maruf Banyak Diam Selama Debat

 

Menurut Fahri, Ma'ruf tidak bebas mengungkapkan pendapatnya pada debat pertama. Ia menduga, hal ini terjadi karena konsep debat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memberikan kisi-kisi pertanyaan kepada pasangan calon.

Kandidat hanya berpatokan pada jawaban yang sudah mereka siapkan.

"Akhirnya mental block ya. Datang itu sudah dengan niat nyontek. Coba kalau enggak ada contekan, orang itu datang dengan niat tempur dia," ujar Fahri.

Fahri merasa kasihan Ma'ruf berada dalam posisi seperti itu. Dia berharap, KPU bisa mengevaluasi kembali konsep debat.

Baca juga: Mengapa Irit Bicara Selama Debat? Ini Penjelasan Maruf Amin

Menurut dia, sebaiknya calon presiden dan wakil presiden diberi keleluasaan waktu untuk menjawab. Mereka juga tidak perlu diberi kisi-kisi pertanyaan.

Pantauan Kompas.com, dalam debat pertama, Ma’ruf berbicara sebanyak lima kali dengan total durasi selama 4 menit 16 detik.

Sementara itu, Jokowi berbicara sebanyak 21 kali, termasuk saat memaparkan visi misi dan memberikan pernyataan penutup. Total durasi saat Jokowi berbicara yaitu 23 menit 46 detik.

Baca juga: OSO: Maruf Amin Tidak Harus Dominan karena Seorang Wakil

Pada awal debat, Ma’ruf hanya menyatakan dirinya mendukung apa yang diungkapkan Jokowi ketika moderator menanyakan apakah ia ingin menambahkan sesuatu atau tidak karena masih ada waktu tersisa.

“Saya tidak menambah, saya mendukung pernyataan Pak Jokowi,” kata Ma’ruf saat segmen kedua terkait pertanyaan soal penegakan hukum dan HAM.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Visi Misi Capres-Cawapres Bidang Pemberantasan Terorisme

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com