Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pandangan Prabowo soal Kesejahteraan untuk Cegah Korupsi Dinilai Tak Selalu Efektif

Kompas.com - 18/01/2019, 13:22 WIB
Abba Gabrillin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandangan tentang peningkatan kesejahteraan untuk mencegah korupsi yang disampaikan calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto, dinilai tak selalu efektif.

Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengatakan, masalah korupsi tak selalu bisa diselesaikan dengan peningkatan kesejahteraan.

"Pendekatan kesejahteraan dalam menyelesaikan masalah bukan hal baru sebagai terobosan menyelesaikan permasalahan," ujar Fickar kepada Kompas.com, Jumat (18/1/2019).

Menurut Fickar, peningkatan kesejahteraan hanya dapat mengatasi perilaku korupsi yang dilatarbelakangi adanya kebutuhan pelaku (corruption by needs). Sementara, menurut Fickar, hal itu tak berlaku apabila pelaku korupsi memang dilatarbelakangi niat serakah.

Baca juga: Debat Pertama, Jokowi Dinilai Emosional, Prabowo Berusaha Santai

Bisa jadi, seorang penyelenggara negara memiliki pendapatan yang besar dan tercukupi secara finansial. Namun, karena ada niat serakah, pejabat negara tersebut bisa tetap melakukan korupsi.

Menurut Fickar, perlu lebih dari sekadar menaikkan kesejahteraan pegawai negeri jika ingin mencegah korupsi. Misalnya, memperkuat regulasi dan memperberat hukuman bagi koruptor.

"Hukuman maksimal dan pemiskinan dengan pidana pencucian uang. Kalau penyebabnya sistem, maka solusinya ya perubahan sistemnya," kata Fickar.

Sebelumnya, Prabowo Subianto berjanji akan meningkatkan kualitas hidup para penegak hukum, baik polisi, jaksa dan hakim. Dengan kesejahteraan yang baik, Prabowo yakin para penegak hukum di Indonesia tidak mudah disuap.

Baca juga: Timses Jokowi: Blunder, Prabowo Mengamini Korupsi

"Kita harus cukup uang untuk menjamin kualitas hidup semua petugas yang mengambil keputusan sehingga ia tidak tergoda oleh godaan korupsi," kata Prabowo dalam debat pertama Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.

Selain itu, Prabowo menyebut bahwa besaran gaji gubernur sekitar Rp 8 juta. Dia pun mencontohkan gaji ini didapat gubernur di Jawa Tengah, yang bertanggung jawab terhadap wilayah yang luas.

Hal itu ia sampaikan saat menjawab pertanyaan moderator tentang tingginya biaya politik dan membuat kepala daerah ada yang melakukan korupsi.

Kompas TV Suasana akrab terjalin didalam ruang tunggu VIP menjelang debat pilpres. Pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo -Sandi melakukan sesi foto bersama dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani. Saat tiba Prabowo dan Sandi berjabat tangan dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy. Tampak pula Puan Maharani melakukan swafoto bersama Prabowo Subianto, Sandiaga Uno dan Megawati Soekarno Putri. Istri Sandiaga Uno, Nur Asia juga ikut terlihat dalam sesi swafoto ini. Keakraban suasana di ruang tunggu VIP antara pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo- Sandi dengan Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani diunggah oleh Anggota Dewan Pengarah TKN Pramono Anung dalam akun twitternya. Sebelum debat, pasangan capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo - Ma'ruf Amin dan pasangan capres dan cawapres nomor urut 02 Prabowo - Sandiaga menyempatkan diri untuk berfoto bersama. Sesi foto ini dilakukan setelah pasangan Jokowi- Ma'ruf tiba di ruang tunggu VIP. Jokowi dan Prabowo juga terlihat berjalan bersama memasuki ruang debat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com