Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi: "Blunder", Prabowo Mengamini Korupsi

Kompas.com - 18/01/2019, 12:22 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Debat Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Abdul Kadir Karding, mengatakan, capres Prabowo Subianto melakukan blunder besar dalam debat pertama pilpres 2019, Kamis (17/1/2019) malam.

Pernyataan itu merujuk pada ucapan Prabowo yang merasa caleg eks koruptor dari Partai Gerindra punya catatan korupsi yang tidak seberapa.

Menurut Karding, pernyataan Prabowo itu bagian dari perilaku mengamini korupsi.

Baca juga: Ditanya Jokowi soal Caleg Eks Koruptor, Prabowo Jawab Mungkin Korupsinya Ngga Seberapa

"Menurut saya, itu bagian dari mengamini perilaku korupsi. Itu meng-endorse korupsi," kata Karding usai debat pertama pilpres di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (17/1/2019) malam.

"Saya kira sangat bertentangan dengan prinsip antigratifikasi, prinsip integritas, bagaimana membangun aparat, birokrasi, sistem yang bersih dari korupsi," sambungnya.

Menurut Karding, seharusnya, ada komitmen serius dari petinggi partai dalam pemberantasan korupsi. Oleh karenanya, mantan napi koruptor tak seharusnya dicalonkan.

Baca juga: Politisi PDI-P: Jokowi Sukses Telanjangi Inkonsistensi Prabowo soal Pemberantasan Korupsi

Hukum juga tak mengenal besar kecilnya nominal dana yang dikorupsi. Sepanjang koruptor bersalah, maka ia harus dihukum.

Oleh karenanya, Karding menilai, pernyataan 'korupsinya tak seberapa' tidak seharusnya keluar dari seorang calon presiden.

"Itu nggak boleh pemimpin mengatakan seperti itu. Karena namanya hukum kita harus strict, kita harus tidak beri jalan," tandasnya.

Baca juga: Jokowi Sebut Gerindra Terbanyak Ajukan Caleg Koruptor, Siapa Saja Mereka?

Selain itu, Karding menambahkan, Prabowo juga tak konsisten. Sebab, di satu sisi ia menyebut akan mengupayakan pemberantasan korupsi, tetapi sebagai Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo menandatangani pencalonan calegnya yang punya catatan korupsi.

Dalam debat pertama pilpres, Jokowi bertanya mengenai komitmen pemberantasan korupsi Prabowo.

Jokowi mengatakan, menurut data ICW, Gerindra mengusung caleg eks koruptor paling banyak.

"Kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum dan kalau memang hukum mengizinkan, kalau dia masih bisa dan rakyat menghendaki dia karena dia mempunyai kelebihan-kelebihan lain, mungkin korupsinya juga enggak seberapa," kata Prabowo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com