Kompas.com - 18/01/2019, 12:14 WIB
Penulis Devina Halim
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa pernyataan yang dilontarkan atau tindakan dalam debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, Kamis (17/1/2019) malam, mengundang respons positif dan negatif di media sosial.

PoliticaWave merekam seluruh percakapan warganet di media sosial dan menemukan beberapa hal yang mendapatkan respons positif dan negatif tertinggi bagi masing-masing pasangan calon.

Dari total percakapan warganet tentang paslon nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, presentase percakapan positif tentang mereka sebesar 82 persen dan bernada negatif sebesar 18 persen.

Baca juga: 7 Cek Fakta Pernyataan Jokowi dan Prabowo dalam Debat Pertama Pilpres

Pendiri PoliticaWave Yose Rizal menuturkan, Jokowi-Ma'ruf mendapatkan percakapan positif terbesar saat Jokowi meminta Prabowo tidak menuduh aparat penegak hukum yang tebang pilih.

"Jokowi-Ma'ruf meraih percakapan positif terbesar di segmen 2. Hal ini dikarenakan pernyataan Jokowi terhadap Prabowo untuk tidak menuduh atau menyebarkan hoaks yang dimana berhasil menarik perhatian netizen," kata Yose melalui keterangan tertulis, Jumat (18/1/2019).

Sementara itu, Jokowi-Ma'ruf mendapat percakapan negatif tertinggi karena Jokowi dinilai tidak memberi kesempatan kepada cawapresnya untuk berbicara dan panjangnya pemaparan visi misi oleh Jokowi.

Baca juga: Hidayat Nur Wahid: Debat Pilpres 2014 Lebih Greget Ketimbang Semalam

Di sisi lain, presentase percakapan bernada positif yang didapatkan paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, yaitu 76 persen dan sisanya sebesar 14 persen bernada negatif.

Menurut pantauan PoliticaWave di media sosial, kritikan Prabowo terhadap perbedaan kebijakan antarmenteri pemerintahan Jokowi mendapatkan percakapan positif tertinggi.

"Sedangkan, Prabowo meraih percakapan positif terbesar di segmen 5 dikarenakan kritikannya terhadap kebijakan impor yang berbeda antarmenteri-menteri Jokowi," terangnya.

Lalu, percakapan bernada negatif terbesar didapatkan paslon nomor urut 02 karena hanya menjanjikan kenaikan gaji kepada PNS, serta kasus hoaks Ratna Sarumpaet yang kembali disinggung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

KY Klarifikasi soal Kemungkinan Periksa Ketua MA Terkait Penangkapan Sudrajad Dimyati

Nasional
PPP Buka Pintu Bagi PKS untuk Gabung KIB

PPP Buka Pintu Bagi PKS untuk Gabung KIB

Nasional
Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Eks Wakapolri Adang Daradjatun Resmi Jadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan DPR

Nasional
Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Polri Sebut Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Direncanakan Pekan Depan, Usai Berkas Perkara P21

Nasional
DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

DPC Se-Jakarta Rekomendasikan Anies Jadi Capres, DPP PPP: Biasa Saja, Tak Ada yang Istimewa

Nasional
Jokowi: Sudah Kita Putuskan, 2 Tahun Lagi Tak Ada Impor Aspal

Jokowi: Sudah Kita Putuskan, 2 Tahun Lagi Tak Ada Impor Aspal

Nasional
KSAL Targetkan Pemindahan Markas Koarmada I Selesai 5 Desember 2022

KSAL Targetkan Pemindahan Markas Koarmada I Selesai 5 Desember 2022

Nasional
Panglima TNI Soal Ubah Syarat Calon Taruna: Mengakomodasi Kondisi Remaja Indonesia

Panglima TNI Soal Ubah Syarat Calon Taruna: Mengakomodasi Kondisi Remaja Indonesia

Nasional
Syarat Calon Taruna TNI Diubah: Tinggi Badan 160, Usia Minimal 17 Tahun

Syarat Calon Taruna TNI Diubah: Tinggi Badan 160, Usia Minimal 17 Tahun

Nasional
Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Warga Tak Parkir Sembarangan

Pengamanan G20 di Bali, Kakorlantas Imbau Warga Tak Parkir Sembarangan

Nasional
Nilai Jokowi Tak Gila Kekuasaan, PDI-P: Dia Tak Serendah Itu Mau Cawapres 2024

Nilai Jokowi Tak Gila Kekuasaan, PDI-P: Dia Tak Serendah Itu Mau Cawapres 2024

Nasional
Koalisi dengan Nasdem-Demokrat Alot, PKS Bangun Komunikasi dengan Partai Lain

Koalisi dengan Nasdem-Demokrat Alot, PKS Bangun Komunikasi dengan Partai Lain

Nasional
Tegaskan Permainan Capit Boneka Haram, MUI: Sudah Ada Fatwanya

Tegaskan Permainan Capit Boneka Haram, MUI: Sudah Ada Fatwanya

Nasional
Jelang KTT G20, Polri Antisipasi Gangguan Bencana Alam, Terorisme hingga Siber

Jelang KTT G20, Polri Antisipasi Gangguan Bencana Alam, Terorisme hingga Siber

Nasional
KSAL Sebut Komandan Marinir Bakal Dijabat Jenderal Bintang Tiga

KSAL Sebut Komandan Marinir Bakal Dijabat Jenderal Bintang Tiga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.