Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adu Pernyataan Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga soal Disabilitas

Kompas.com - 17/01/2019, 22:04 WIB
Retia Kartika Dewi,
Akbar Bhayu Tamtomo,
Bayu Galih

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Tema mengenai disabilitas dibahas dalam debat pertama Pilpres 2019, saat kedua pasangan calon ditanya mengenai isu hak asasi manusia.

Menurut Jokowi, setelah terbitnya undang-undang tentang disabilitas yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, ada perubahan paradigma terhadap kelompok disabilitas.

"Setelah keluar UU mengenai penyandang disabilitas tahun 2016, saya melihat paradigma terhadap kaum disabilitas sudah berubah. Sebelumnya diberikan bantuan sosial, kedermawanan yang harus kita berikan ke mereka. Dengan undang-undang baru, paradigmanya pemenuhan hak-hak," ujar Jokowi.

Menanggapi topik tentang kesetaraan, Jokowi mencontohkan adanya kesamaan bonus kepada atlet berprestasi pada Asian Para Games 2018.

"Emas dapat Rp 1,5 miliar, perak Rp 500 juta, perunggu Rp 250 juta. Sama seperti atlet yang berlaga di Asian Games. Artinya, kesetaraan betul-betul diberikan bagi disabilitas yang sekarang kita terus perhatikan," ujar Jokowi.

"Dalam event Asian Para Games, ini event disabilitas terbesar di Indonesia, kita memberikan bonus yang sama," ujar Jokowi.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Quote jokowi UU Disabilitas

Tak hanya itu, Ma'ruf Amin juga mengungkapkan tanggapannya. Menurut dia, Ma'ruf disabilitas perlu mendapat perlakuan setara.

"Kesejahteraan membangun budaya masyarakat untuk memberikan penghormatan untuk disabilitas, menyamakan perlakuan disabilitas maupun non disabilitas," ujar Ma'ruf Amin.

Lapangan kerja

Saat mendapat giliran, Sandiaga Uno bercerita bahwa dia terinspirasi dari seorang difabel bernama Zulvan Dewantara yang ia temui beberapa waktu lalu.

"Beliau tak hanya bekerja, tapi menciptakan lapangan kerja. Mereka tidak butuh belas kasihan. Mereka butuh kesetaraan. Peluang hidup yang lebih baik," ujar Sandiaga.

Sementara, Sandiaga pun membalas bahwa kesejahteraan HAM berdasarkan adanya lapangan bagi masyarakat kecil.

"HAM bagi masyarakat kecil mendapatkan lapangan pekerjaan, rakyat berjuang untuk mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran," ujar Sandiaga.

Menurut dia, kesetaraan untuk kaum difabel bukan hanya terkait infrastruktur atau kesehatan, namun bagaimana mereka bisa bekerja layaknya masyarakat pada umumnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com