Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aparat Disebut Berat Sebelah, Jokowi Bilang Jangan Menuduh

Kompas.com - 17/01/2019, 21:38 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan nomor urut 02 Prabowo Sandiaga saling menanggapi mengenai sikap aparat hukum dalam debat pertama Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.

Awalnya, Prabowo menyinggung soal aparat hukum yang dinilai berat sebelah.

"Sebagai contoh, kalau ada kepala daerah dukung pasangan calon nomor urut 01, itu tidak apa-apa," ujar Prabowo.

Sementara, kata dia, ada kepala desa di Jawa Timur yang dipersoalkan karena mendukung Prabowo-Sandiaga. Prabowo menilai, tindakan ini merupakan bentuk perlakuan tidak adil.

Baca juga: Bicara Rekrutmen ASN, Jokowi Beri Contoh Kahiyang Tak Lulus CPNS

Jokowi langsung menampik pernyataan Prabowo. Dia mengatakan, negara ini adalah negara hukum yang punya mekanisme.

"Jangan menuduh seperti itu Pak Prabowo," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, segala bentuk pelanggaran hukum bisa diusut sepanjang ada bukti.

Dia kemudian menyindir juru kampanye Prabowo yang mengaku babak belur karena dianiaya. Konferensi pers terlanjur dilakukan meski sebenarnya itu semua cerita bohong.

Baca juga: Jokowi: Pak Sandiaga, Apa yang Disampaikan Mirip dengan yang Saya Sampaikan

 

"Kita ini sering grusa grusu menyampaikan sesuatu. Misalnya juru kampanye Pak Prabowo. Katanya dianiaya mukanya babak belur, kemudian konpers bersama-sama, akhirnya apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik," kata Jokowi.

Mendengar pernyataan Jokowi, Prabowo dan Sandiaga hanya tersenyum.

Jokowi kembali menegaskan bahwa semua pelanggaran bisa diusut. "Kalau ada bukti silakan mekanisme hukum, laporkan dengan mekanisme yang ada. Gampang sekali kok, negara hukum ini," kata Jokowi.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Quote jokowi UU Disabilitas

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com