Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Menhan, Sekjen Gerindra Bilang Tak Etis Menteri Berpihak dalam Pilpres

Kompas.com - 17/01/2019, 13:20 WIB
Jessi Carina,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengkritik Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu yang mengungkapkan pilihan politiknya dalam Pemilihan Presiden 2019.

Menurut dia, apa yang dilakukan Ryamizard tidak etis.

"Tidak etis. Apalagi Menhan itu menteri yang bukan dari parpol. Menhan adalah Menteri Pertahanan yang bertanggung jawab di bidang pertahanan, kementerian yang netralitasnya harus dijaga," ujar Muzadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (17/1/2019).

Muzani mengatakan, posisi Ryamizard sama seperti Kapolri dan Panglima TNI yaitu harus netral.

Baca juga: Menhan: Kalau Saya Tak Memilih Jokowi, Saya Mengkhianati Beliau

 

Ia bisa memaklumi jika menteri yang latar belakangnya berasal partai politik memiliki keberpihakan dalam Pilpres. Namun, tidak bagi menteri yang latar belakangnya dari kalangan profesional.

"Menteri itu bertanggung jawab terhadap bidang pekerjaannya, bertanggung jawab jawab ke presiden sebagai seorang menteri, bukan bertanggung jawab kepada capres," kata dia.

Pilihan politik Menhan

Pada Rabu (16/1/2019), Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyinggung soal pilihan politiknya terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Hal itu diungkapkannya dalam konferensi pers usai Rapat Pimpinan (Rapim) di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat.

Awalnya, seorang wartawan menanyakan hal-hal yang perlu dibahas terkait Pemilu 2019 dalam rapim tersebut.

Baca juga: Tanggapi Prabowo, Menhan Bilang 1.000 Tahun Sanggup Perang

Ryamizard kemudian mengatakan bahwa ia mengimbau agar pemilu dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan polemik berkelanjutan.

"Kita sepakat pemilu ini harus berjalan dengan baik. Saya tadi mengimbau agar pesta demokrasi ini bukan jadikan pesta berdarah-darah. Itu tidak kita inginkan," kata Ryamizard.

Ia ingin adanya sikap "ksatria". Artinya, peserta maupun pendukung yang kalah menerima kekalahannya dan tidak saling bermusuhan. Sementara itu, pihak yang menang pun diminta agar tidak sombong.

Menurut dia, pemilu hanyalah sekedar memilih orang yang dirasa benar atas gagasannya.

Baca juga: Pidato Kebangsaan, Prabowo Kutip Pernyataan Menhan Ryamizard soal Krisis Keamanan

Kemudian, Ryamizard pun mengungkapkan bahwa sebagai menteri di bawah pemerintahan petahana sekaligus calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo, ia dipastikan memilih Jokowi.

"Silakan, orang milih kok. Kalau saya anak buahnya, menterinya, pembantunya Pak Jokowi, jelas saya pilih Pak Jokowi," ujar Ryamizard.

"Kalau saya tidak pilih Pak Jokowi, saya mengkhianati Beliau. Pengkhianat itu hukumannya ditembak mati," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com