Mengenal Ira Koesno dan Imam Priyono, Moderator Debat Pertama Pilpres

Kompas.com - 17/01/2019, 13:06 WIB
Dua moderator debat perdana pilpres, Imam Priyono dan Ira Koesno, usai rapat akhir persiapan debat pilpres Kompas.com/Fitria Chusna FarisaDua moderator debat perdana pilpres, Imam Priyono dan Ira Koesno, usai rapat akhir persiapan debat pilpres

JAKARTA, KOMPAS.com — Ira Koesno dan Imam Priyono akan menjadi pemandu jalannya debat pertama Pilpres 2019 yang digelar di Gedung Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019) malam.

Keduanya dipilih berdasarkan kesepakatan antara Komisi Pemilihan Umum serta dua tim sukses pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Siapa Ira dan Imam?

Dwi Noviratri Koesno alias Ira Koesno adalah mantan jurnalis Liputan 6 SCTV. Perempuan kelahiran 30 November 1969 tersebut tidak asing dalam perhelatan debat kandidat.

Ira sebelumnya menjadi moderator dua debat calon gubernur dan wakil gubernur DKI 2017.

Saat itu, Sandiaga yang menjadi calon wakil gubernur DKI memuji penampilan Ira pada debat pertama.

Menurut Sandi, sosok Ira memang ditunggu-tunggu publik karena sudah lama tidak muncul di layar kaca.

Pada debat pertama Pilkada DKI Jakarta, kata Sandi, kehadiran Ira sempat mengundang kehebohan.

Hal itu juga membuat masyarakat tertarik untuk menonton debat yang kedua serta ketiga sehingga program masing-masing pasangan calon bisa tersampaikan.

"Saya lihat, mungkin karena beliau sudah lama enggak kelihatan di TV dan membawakannya sangat lugas. Jadi banyak yang gagal fokus. Kami harapkan tanggal 12 nanti bisa jauh lebih menarik," kata Sandi pada April 2017.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Peserta Pilkada Dinilai Gagal Gelar Kampanye yang Aman dari Covid-19

Nasional
Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Pengamat: Demokrasi Memang Berisik, Jokowi Jangan Panik Kalau Dikritik

Nasional
KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

KPK: Salah Alamat Kalau Jadi Kepala Daerah untuk Cari Pendapatan Lebih Besar

Nasional
Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Satgas: Mobilitas Penduduk Saat Libur Panjang Berdampak pada Peningkatan Kasus

Nasional
Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Jokowi Minta Kepala Daerah Tak Sebar Sentimen Negatif tentang Perekonomian Nasional

Nasional
Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Rekomendasi Mahfud MD Tambah Pasukan di Papua Dikritik

Nasional
Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Dituntut Penjara Seumur Hidup, Terdakwa Kasus Jiwasraya: Bagaikan Hukuman Mati

Nasional
Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Presiden Jokowi Diminta Buka Draf UU Cipta Kerja

Nasional
Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Fadli Zon: Ada Anggapan Kalau Jadi Partai Koalisi Tak Boleh Lagi Bersuara di DPR, Ini Bahaya

Nasional
Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Hari Santri, Wapres Minta Santri dan Pesantren Kontribusi Majukan Bangsa

Nasional
Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Ditetapkan sebagai Tersangka, Dirut PAL Budi Saleh Diduga Terima Rp 686 Juta

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Setahun Pemerintahan Jokowi, Menlu Retno Paparkan Hasil Kinerja Perlindungan WNI

Nasional
4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

4.432 Kasus Baru Covid-19 dari 30 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi dengan 989

Nasional
Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Kekeliruan Tugas Otonomi Disebut Jadi Alasan Lahirnya Omnibus Law

Nasional
Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Rp 1 Triliun dari Pinjaman PEN Digunakan untuk Penanggulangan Banjir Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X