Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kalla: Pemikiran Rasional Masyarakat soal Kesehatan Bantu Defisit BPJS

Kompas.com - 17/01/2019, 12:58 WIB
Christoforus Ristianto,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut salah satu solusi untuk mengurangi defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah dengan membangun pemikiran rasional masyarakat mengenai kesehatan.

"BPJS Kesehatan adalah asuransi yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Namun masalahnya, timbul efek negatif kalau masyarakat tidak rasional dengan kesehatan, jadi apa-apa ke rumah sakit," kata Kalla saat membuka seminar dan diskusi "Pembiayaan Berkelanjutan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Menuju Pelayanan Kesehatan Semesta (UHC) di Indonesia" di Gedung CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2019).

Kalla bercerita, jangan sampai BPJS Kesehatan bangkrut seperti yang terjadi di badan asuransi kesehatan Belanda dan Yunani.

Baca juga: Wapres Kalla Dorong BPJS Aktif Sosialisasi Gerakan Hidup Sehat

"Di Belanda bangkrut karena banyaknya imigran yang berobat. Maka dari itu, kita harus melihat ke depan, solusinya pencegahan ke masyarakat agar terhindar dari penyakit," ungkapnya kemudian.

Memang, lanjut Kalla, sekarang masyarakat sudah banyak yang berobat ke rumah sakit karena biaya yang murah melalui BPJS Kesehatan.

Namun, ada juga masyarakat yang mencari kesempatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan hanya untuk kepentingan pribadi.

Baca juga: BPJS Kesehatan Menunggak Klaim Pembayaran 18 Rumah Sakit di Karawang

"Mereka memang bebas ke rumah sakit. Namun, waktu itu direktur BPJS Kesehatan pernah cerita ke saya, biaya fisioterapi rumah sakit kini tinggi karena masyarakat malah memanfaatkan itu untuk menyegarkan badan, ongkos pijatnya sampai triliunan. Kalau hal ini tidak diatasi, akan bangkrut seperti di Belanda," paparnya.

Maka dari itu, kata Kalla, solusi yang kini menjadi tugas dari BPJS Kesehatan adalah merasionalisasi masyrakat.

Menurut Kalla, masyarakat kini sudah banyak yang berobat ke rumah sakit dan pertumbuhan penduduk yang tinggi juga kian memberatkan pemerintah jika tidak ada upaya preventif terhadap kesehatan.

"Semuanya menambah beban yang besar karena jumlah penduduk kan kian tinggi, kunjugan ke rumah sakit juga sekarang tinggi," ucapnya.

Kompas TV Dikabarkan 3 RSUD di Jakarta tidak melayani pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan. 3 RSUD yaitu, RSUD Kebayoran Lama, RSUD Jati Padang, dan RSUD Cipayung. Dianggap tidak memenuhi syarat kerja sama dengan BPJS Kesehatan terkait akreditasi rumah sakit. Benarkah kabar tersebut? Berikut liputan jurnalis digital KompasTV Dian Septina.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Prabowo: Pers Bagian Penting Demokrasi meski Kadang Meresahkan

Nasional
Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Prabowo: Pertandingan Selesai, di Dalam atau Luar Pemerintahan Harus Rukun

Nasional
Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Gibran Dijadwalkan Bertemu Wapres Ma'ruf Amin Sore Ini

Nasional
Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Prabowo Tiba di DPP PKB, Disambut Cak Imin dengan Karpet Merah

Nasional
Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Mahfud Sebut Mulai Buka Komunikasi dengan Banyak Pihak yang Sengaja Ditutup Selama Pilpres 2024

Nasional
Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Mahfud Baru Tahu Ada Undangan Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran 30 Menit Sebelum Acara

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas ke Dewas

Nasional
Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Moeldoko Lantik Deputi IV dan V KSP, Isi Posisi Juri Ardiantoro dan Jaleswari Pramodhawardani

Nasional
Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Rangking 147 Dunia

Jokowi Soroti Minimnya Dokter Spesialis, Indonesia Rangking 147 Dunia

Nasional
Defisit Produksi Minyak Besar, Politisi Golkar: Ubah Cara dan Strategi Bisnis

Defisit Produksi Minyak Besar, Politisi Golkar: Ubah Cara dan Strategi Bisnis

Nasional
Airlangga: Jokowi dan Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar

Airlangga: Jokowi dan Gibran Sudah Masuk Keluarga Besar Golkar

Nasional
Terima Kasih ke Jokowi, Prabowo: Pemilu Tertib atas Kepemimpinan Beliau

Terima Kasih ke Jokowi, Prabowo: Pemilu Tertib atas Kepemimpinan Beliau

Nasional
1 Juta Warga Berobat ke Luar Negeri, Jokowi: Kita Kehilangan Rp 180 T

1 Juta Warga Berobat ke Luar Negeri, Jokowi: Kita Kehilangan Rp 180 T

Nasional
Kronologi Ganjar Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, KPU Telat Kirim Undangan

Kronologi Ganjar Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, KPU Telat Kirim Undangan

Nasional
Kala Hakim MK Beda Suara

Kala Hakim MK Beda Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com