Megawati dan SBY Akan Duduk Berdekatan di Arena Debat

Kompas.com - 17/01/2019, 11:12 WIB
Kursi tamu undangan debat pertama pilpres 2019 Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKursi tamu undangan debat pertama pilpres 2019

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah tokoh nasional dan pejabat negara diundang sebagai tamu debat pertama Pilpres 2019 antara pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Kamis (17/1/2019). Debat digelar di Gedung Bidakara, Jakarta.

Para tamu undangan itu akan ditempatkan di kursi tamu yang menghadap panggung utama debat.

Pantauan Kompas.com, sejumlah kru tengah mengatur kursi tamu.

Di baris paling depan ada kursi untuk Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri berdampingan dengan kursi mantan Wakil Presiden Hamzah Haz.

Di sebelahnya, kursi bagi Presiden ke-7 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selain itu, di barisan depan juga ada kursi untuk mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno dan Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Kemudian, ada kursi untuk Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali, dan para panelis debat pertama.

Barisan depan kursi tamu undangan juga diperuntukan bagi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Sementara di baris kedua, kursi diperuntukan bagi Wakil Ketua DPR, Kepala BIN, Kepala BNPT, Ketua DPD, Ketua MK, KY, dan pejabat lainnya.

Debat akan dimulai pukul 20.00 WIB, yang disiarkan Kompas TV, TVRI, RTV, dan RRI.

Tema yang diangkat adalah hukum, HAM, terorisme, dan korupsi.

Debat perdana ini akan dipandu dua moderator, mantan jurnalis Ira Koesno dan jurnalis Imam Priyono.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Bantah Tuduhan Kendalikan Investasi Jiwasraya, Benny Tjokro: Hanya Opini dan Asumsi Hary Prasetyo

Nasional
Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Penanganan Covid-19 di 10 Provinsi Prioritas, Kasus Mingguan di Papua Meningkat

Nasional
Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Satgas Covid-19 Sebut Penundaan Liga 1 Demi Keselamatan Masyarakat

Nasional
Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Berkaca dari Kasus Wawan, KPK Hati-hati Terapkan Pasal TPPU kepada Nurhadi

Nasional
Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Soal Pamflet Ajakan Demo dan Penjarahan di Bali, Polri: Bukan Dibuat BEM Udayana

Nasional
Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Di Vatikan, Kalla Usul Penemu Obat Covid-19 Diberi Penghargaan

Nasional
Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Menristek: Akan Dibangun Pabrik Vaksin Covid-19 Skala Kecil di Serpong

Nasional
Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Harun Masiku dan Penyuap Nurhadi Masih Buron, Ini Kata KPK

Nasional
Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Ini 12 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 di Atas 1.000 Pasien

Nasional
Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Jamwas: Jaksa yang Tak Lapor LHKPN Disanksi Tidak Naik Pangkat

Nasional
UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

UU Cipta Kerja Kembali Digugat ke MK, Pemohon 3 Warga Papua

Nasional
Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Periksa Eks Sekda Kota Banjar, KPK Gali Informasi soal Dugaan Gratifikasi

Nasional
Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Polri Tangani 42 Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, Ini Jenis-jenisnya

Nasional
Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Setahun Jokowi-Ma'ruf, ICW Soroti 6 Kebijakan Kontroversial

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X