Yusril: Saya sebagai Kuasa Hukum OSO Bingung Lihat KPU

Kompas.com - 17/01/2019, 10:47 WIB
Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/12/2017) KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua DPD RI Oesman Sapta Odang di Kompleks Parlemen, Senayan, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/12/2017)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum Oesman Sapta Odang (OSO), Yusril Ihza Mahendra, merasa bingung dengan sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memutuskan untuk tetap tak memasukkan nama Ketua DPD itu ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pemilu 2019.

"Jadi saya sendiri pun sebagai kuasa hukum Pak OSO bingung melihat KPU ini. Ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sudah di-follow up dengan PKPU No 26, itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Lalu berarti tidak ada peraturan, vakum kan," ujar Yusril saat ditemui di Djakarta Theatre, Sarinah, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

"Lalu kemudian PTUN memutuskan mengabulkan gugatan OSO, menyatakan batal dan tidak sah surat keputusan KPU yang ada, dan sekarang memerintahkan untuk mencabut dan menerbitkan keputusan yang baru dan mencantumkan nama OSO di dalamnya," lanjut Yusril.

Baca juga: KPU Tetap Tak Masukkan Nama OSO dalam Daftar Calon Anggota DPD

Yusril Ihza MahendraKOMPAS.com/ACHMAD FAIZAL Yusril Ihza Mahendra
Yusril mengatakan, jika KPU tak melaksanakan putusan tersebut, maka pemilihan anggota DPD bisa tidak sah lantaran tak memiliki landasan hukum yang sah.

Ia juga heran dengan KPU yang tak juga bersedia mengikuti keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah memerintahkan memasukan nama OSO dalam DCT pemilihan anggota DPD.

Yusril mengaku belum mengetahui langkah hukum apa yang akan diambilnya dalam menyikapi KPU.

Baca juga: Formappi: Putusan Bawaslu soal OSO Gagal Hadirkan Keadilan

Sebab, ia tak berhak melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) lantaran Bawaslu yang berhak.

"Kalau kami mau lapor ke DKPP, ya terjadi pelanggaran etik supaya dipecatin seperti di jamannya Pak Jimly tidak bisa karena undang-undangnya mengatakan yang berhak yang punya legal standing melaporkan itu ke DKPP itu Bawaslu," ujar Yusril.

"Karena Bawaslu punya keputusan tidak dipatuhi. Jadi saya udah enggak ngerti, kenapa KPU ngeyel sekali ngadepin Pak OSO ini saya juga bingung," lanjut dia.

KPU tetao memutuskan untuk tetap tak memasukan nama OSO ke daftar calon tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019.

Baca juga: Perjalanan Polemik Pencalonan OSO sebagai Anggota DPD hingga Akhirnya Diputus Bawaslu

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perjalanan Karier Paulus Waterpauw yang Kini Berbintang Tiga...

Perjalanan Karier Paulus Waterpauw yang Kini Berbintang Tiga...

Nasional
Wapres Sebut Vaksinasi Covid-19 Jadi Salah Satu Upaya Pemulihan Ekonomi

Wapres Sebut Vaksinasi Covid-19 Jadi Salah Satu Upaya Pemulihan Ekonomi

Nasional
Kunjungi KPK, Bakamla Minta Pendampingan Program Kerja

Kunjungi KPK, Bakamla Minta Pendampingan Program Kerja

Nasional
Soal Penanggulangan Bencana, Luhut: Pemerintah Daerah Jangan Berpikir Ini Tugas Pusat

Soal Penanggulangan Bencana, Luhut: Pemerintah Daerah Jangan Berpikir Ini Tugas Pusat

Nasional
Jokowi Persilakan Teknologi Didatangkan dari Perusahaan Luar, Asalkan...

Jokowi Persilakan Teknologi Didatangkan dari Perusahaan Luar, Asalkan...

Nasional
Mahfud Minta Menteri dan Gubernur Tindak Tegas Pembakar Hutan

Mahfud Minta Menteri dan Gubernur Tindak Tegas Pembakar Hutan

Nasional
Ada Lembaga Masih Minta Fotokopi KTP-el, Ini Dugaan Dirjen Dukcapil

Ada Lembaga Masih Minta Fotokopi KTP-el, Ini Dugaan Dirjen Dukcapil

Nasional
BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

BRGM Siap Percepat Penanaman Mangrove di 9 Provinsi

Nasional
Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Demokrat Beberkan Syarat KLB yang Sah, Salah Satunya Disetujui SBY

Nasional
Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Gaungkan Benci Produk Luar Negeri Jadi Polemik, Jokowi: Gitu Aja Rame

Nasional
UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 2 di Kuwait, Total 3.705 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Cerita Jokowi Setiap Hari Telpon Kepala BKPM untuk Pantau Investasi

Nasional
Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Bapilu: Tak Ada KLB di Demokrat, jika Ada Itu Ilegal

Nasional
[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

[POPULER NASIONAL] TNI Amankan Wanita yang Pamer Mobil Dinas Berplat Bodong | Marzuki Alie Datang ke KLB Demokrat karena Dipecat

Nasional
Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Demonstrasi di Myanmar Ada Korban Jiwa, Evakuasi WNI Dinilai Belum Perlu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X