Isu HAM dan Korupsi Dinilai Tak Untungkan Prabowo dalam Debat Pertama

Kompas.com - 17/01/2019, 01:21 WIB
Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar dalam acara diskusi bertajuk Eksploitasi Data Pribadi Pemilih dalam Pemilu Mengancam Demokrasi di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat, Jumat (21/12/2018).  KOMPAS.com/Devina HalimDeputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar dalam acara diskusi bertajuk Eksploitasi Data Pribadi Pemilih dalam Pemilu Mengancam Demokrasi di Kedai Tjikini, Jakarta Pusat, Jumat (21/12/2018).
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Wahyudi Djafar menilai tema korupsi dan pelanggaran HAM dalam debat capres besok tidak menguntungkan bagi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ia menilai pasangan calon nomor urut 02 itu tidak memiliki ruang yang besar untuk menyampaikan komitmennya terhadap isu korupsi dan HAM karena didukung oleh keluarga Soeharto lewat Partai Berkarya.

"Partai Berkarya tentu bicaranya tidak semata-mata tentang dugaan korupsi, tapi juga pelanggaran Hak Asasi Manusia," kata Wahyudi saat dihubungi, Rabu (16/1/2019).

Baca juga: Partai Berkarya: Julukan Bapak Korupsi Tak Pantas untuk Soeharto

Menurut Wahyudi, bicara pelengseran Orde Baru dengan sejarah Reformasi 1998 tak hanya soal suara mahasiswa yang melawan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di era Soeharto. Perjuangan mahasiswa juga dilandasi oleh pelanggaran HAM yang terjadi dalam kurun waktu 1965 hingga 1998.

"Itu yang menjadi perdebatan serius ketika mereka mengklaim 'enak zaman Soeharto'. Karena bagi para aktivis HAM tentu itu satu masa kelam di mana kebebasan itu diberangus, ditutup sedemikian rupa sehingga kontrol terhadap pemerintah tidak ada. Media dikontrol, informasi dibatasi dan seterusnya," ujarnya

Wahyudi pun menyoroti kampanye Berkarya yang kerap mempromosikan era Soeharto.

"Apakah kemudian berarti akan mengulang seluruh praktik-praktik korup di masa lalu. Tentu kita tidak menginginkan itu," tambahnya.

Baca juga: Jika Lolos ke Senayan, Partai Berkarya Perjuangkan Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto

Sementara Jokowi, menurut Wahyudi, memang masih memiliki PR soal penuntasan kasus HAM masa lalu. Namun ia menilai, sebenarnya penuntasan kasus HAM masa lalu itu merupakan warisan pemerintahan sebelum Jokowi.

"Selama 10 tahun ada kemandegan penyelesaian kasus kemanusiaan masa lalu," katanya.

Dia mengatakan, pada 2009 DPR mengeluarkan rekomendasi : cari orang hilang, bentuk pengadilan ad hoc, ratifikasi konvensi penghilangan orang secara paksa, dan pemulihan bagi korban.

"Tapi pembentukan pengadilan ad hoc belum terlaksana. Ini sulit terurai untuk menyelesaikan kasus kemanusiaan masa lalu," ujar dia.

Menurut dia, Presiden Jokowi sendiri sebenarnya sudah berkomitmen menyelesaikan kasus HAM masa lalu. Salah satunya lewat simposium 1965.

"Tapi ketika ada simposium 1965, justru berlangsung simposium tandingan. Sehingga inisiatif itu diserang isu komunisme," ujar Wahyudi.

Baca tentang
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu: Idealnya Pilkada 2020 Ditunda hingga Tahun Depan

Bawaslu: Idealnya Pilkada 2020 Ditunda hingga Tahun Depan

Nasional
Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Pengemudi Ojol Masih Ditagih Debt Collector, Ini Kata Jokowi

Nasional
Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Covid-19 di DKI Diprediksi Tembus 9.000 Kasus, Jubir Pemerintah Ingatkan soal Physical Distancing

Nasional
RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

RUU Cipta Kerja Tetap Dibahas, Baleg DPR: Covid-19 Bukan Alasan Tidak Bekerja

Nasional
Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Cegah Covid-19 di Penjara, 30.000 Napi Dewasa dan Anak Akan Dibebaskan

Nasional
Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Jokowi Tambah Rp 75 Triliun untuk Beli APD hingga Upgrade RS Rujukan

Nasional
Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Sebaran 136 Pasien Positif Covid-19 yang Meninggal di 14 Provinsi

Nasional
Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Atasi Covid-19, Jokowi Cadangkan Rp 25 Triliun untuk Logistik Sembako

Nasional
Kapolri: Ada 11.145 Kegiatan Pembubaran Massa Selama Penanganan Covid-19

Kapolri: Ada 11.145 Kegiatan Pembubaran Massa Selama Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE 31 Maret: 114 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 16 Provinsi, Bengkulu Catat Kasus Perdana

UPDATE 31 Maret: 114 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 16 Provinsi, Bengkulu Catat Kasus Perdana

Nasional
Atasi Covid-19, Jokowi Terbitkan Perppu soal Stabilitas Ekonomi

Atasi Covid-19, Jokowi Terbitkan Perppu soal Stabilitas Ekonomi

Nasional
UPDATE 31 Maret: 81 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 6

UPDATE 31 Maret: 81 Pasien Covid-19 Sembuh, Bertambah 6

Nasional
Cegah Covid-19 Meluas, Pemerintah Siapkan PP Atur Mudik

Cegah Covid-19 Meluas, Pemerintah Siapkan PP Atur Mudik

Nasional
Pidato Lengkap Jokowi, dari PSBB, Listrik Gratis, hingga Keringanan Kredit

Pidato Lengkap Jokowi, dari PSBB, Listrik Gratis, hingga Keringanan Kredit

Nasional
Jokowi Tambah Anggaran Rp 405,1 Triliun untuk Tangani Covid-19

Jokowi Tambah Anggaran Rp 405,1 Triliun untuk Tangani Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X