KPI Akan Panggil Stasiun TV yang Siarkan Visi Misi Jokowi dan Pidato Prabowo

Kompas.com - 16/01/2019, 21:09 WIB
Calon Presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan nomor urut 2 Joko Widodo bersalaman usai debat capres 2014 putaran ketiga, di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta, Minggu (22/6/2014). Debat capres kali ini mengangkat tema Politik Internasional dan Ketahanan Nasional.  KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Calon Presiden nomor urut 1 Prabowo Subianto dan nomor urut 2 Joko Widodo bersalaman usai debat capres 2014 putaran ketiga, di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta, Minggu (22/6/2014). Debat capres kali ini mengangkat tema Politik Internasional dan Ketahanan Nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI) akan panggil pihak stasiun televisi yang menyiarkan tayangan visi-misi Presiden Joko Widodo dan pidato kebangsaan Prabowo Subianto.

Menurut Komisioner KPI Hardly Stefano, pihaknya membutuhkan klarifikasi dari pihak stasiun televisi untuk mendalami dugaan iklan kampanye di luar jadwal.

Hal itu juga penting untuk membantu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengusut dugaan pelanggaran.

"Kami akan panggil untuk melakukan klarifikasi lanjutan karena kami harus tahu apakah yang tampil di layar kaca itu adalah apakah itu keinginan lembaga penyiarannya atau bisa jadi keinginan dari tim kampanye," kata Stefano usai rapat gugus tugas bersama Bawaslu di Hotel Morrissey, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

Baca juga: Soal Tayangan Visi Jokowi dan Pidato Prabowo, KPI Sebut Ada Indikasi Pelanggaran

Stefano menjelaskan, nantinya, hasil pemeriksaan KPI bakal dikirim ke Bawaslu sebagai tambahan materi penyelidikan.

Putusan dari penyelidikan yang dilakukan Bawaslu nantinya juga bakal menjadi rujukan KPI menindak lembaga penyiaran yang terbukti melakukan pelanggaran.

"Mudah-mudahan minggu depan kita sudah panggil untuk kita lakukan pendalaman dalam satu-dua hari ini suratnya kita kirim," ujar dia.

Baca juga: Jubir: Prabowo Tak Akan Sudutkan Jokowi Saat Debat Capres

Hingga saat ini, KPI belum dapat memperkirakan sanksi yang akan diberikan ke lembaga penyiaran jika yang bersangkutan terbukti bersalah.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo muncul dalam tayangan "Visi dan Misi Presiden RI 5 Tahun ke Depan". Acara tersebut ditayangkan oleh lima stasiun televisi swasta, Minggu (13/1/2019) malam. Kelimanya adalah NET, TvOne, SCTV, JakTV dan Indosiar.

Selain itu, tiga stasiun televisi juga menayangkan acara "Pidato Kebangsaan Prabowo Subianto: Indonesia Menang". Tayangan ini disiarkan Senin (14/1/2019) malam. Tiga stasiun televisi itu adalah TvOne, Kompas TV, dan CNN Indoensia.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Perludem: Pilkada Konon Katanya untuk Akomodasi Hak Konstitusional Rakyat, Itu Utopia

Nasional
Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh 'Gimmick'

Satu Tahun Revisi UU KPK, Azyumardi Azra: Politik Kita Penuh "Gimmick"

Nasional
Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Pukat UGM Sebut Revisi UU KPK Terbukti Melumpuhkan KPK

Nasional
KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

KPK Dalami Aset-aset Milik Nurhadi dan Menantunya

Nasional
38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

38 Zona Oranye Berubah Jadi Merah, Ini Daftarnya...

Nasional
Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Ahli: Dibanding Revisi PKPU, Perppu Baru Lebih Efektif Tegaskan Aturan Pilkada

Nasional
Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Sukses Raih WTP 13 Kali, LAN Mendapat Apresiasi Tinggi dari Menkeu

Nasional
Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Megawati dan Puan Jadi Jurkam Gibran-Teguh di Pilkada Solo

Nasional
Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Ini Penjelasan Kemenkes soal Wacana Mengubah Definisi Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Pemerintah Akan Tanggung Biaya Perawatan Karyawan yang Terpapar Covid-19

Nasional
PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

PKPU Direvisi, Pemerintah Ingin Arak-arakan Dilarang

Nasional
Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Kampanye Pilkada 2020 Dimulai 26 September, Pemerintah Minta Revisi PKPU Dikebut

Nasional
Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Klaster Rumah Sakit, Komunitas, dan Perkantoran Jadi Penyumbang Kasus Covid-19 Terbesar di Jakarta

Nasional
Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Sekjen PBNU: Jangan Sampai Pilkada Timbulkan Risiko bagi Masyarakat

Nasional
Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Mahfud MD: Pemungutan Suara Pilkada 2020 akan Dilakukan Lebih Ketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X