Charta Politika: PR Prabowo-Sandiaga Naikkan Elektabilitas di Jateng dan Jatim

Kompas.com - 16/01/2019, 20:00 WIB
Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat memaparkan survei terbaru di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019) CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.comDirektur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya saat memaparkan survei terbaru di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya menilai, pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, memiliki pekerjaan rumah untuk mendongkrak elektabilitas di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam waktu 3 bulan menjelang Pemilu 2019.

Berdasarkan survei Charta Politica per Desember 2018, tingkat keterpilihan Prabowo-Sandiaga di Jawa Tengah adalah 13,8 persen. Sementara, Joko Widodo-Ma'ruf Amin 72,3 persen.

Sementara, di Jawa Timur, elektabilitas Prabowo-Sandiaga sebesar 30,6 persen dan Jokowi-Ma'ruf 54,8 persen.

Baca juga: Survei Charta Politica: Jokowi-Maruf 53,2 Persen, Prabowo-Sandiaga 34,1 Persen

 

"PR besar Prabowo-Sandi masih di Jawa Timur dan Jawa Tengah karena jarak suaranya dengan Jokowi-Ma'ruf sangat besar," ujar Yunarto di Kantor Charta Politik, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (16/1/2019).

Padahal, lanjut dia, Jawa Tengah dan Jawa Timur merupakan lumbung besar suara untuk Pilpres 2019.

"Makanya Jawa Tengah dan Jawa Timur jadi wilayah tempur bagi Prabowo-Sandi. Kedua daerah ini suaranya besar setelah Jawa Barat," kata Yunarto.

Di sisi lain, Prabowo-Sandiaga unggul di wilayah Sumatera, DKI Jakarta, dan Banten.

Baca juga: Pemilih Loyal Tinggi, Kedua Capres-Cawapres Harus Gaet Swing Voters dan Undecided Voters

Di Sumatera, pasangan ini unggul dengan elektabilitas 49 persen serta DKI Jakarta dan Banten 45,6 persen.

Survei Charta Politika digelar pada 22 Desember 2018-2 Januari 2019 dengan melibatkan 2.000 responden. Metode yang digunakan adalah wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur.

Charta Politika mengklaim margin of error survei ini 2,19 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Visi dan Misi

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Komplain Penyaluran Bansos dari Daerah Belum Terintegrasi dengan Pusat

Nasional
Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Relakan THR Miliknya untuk Nelayan Pesisir, 2 Prajurit TNI Ini Dapat Penghargaan Ketua MPR

Nasional
Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Kapolri Ganti 2 Wakapolda dan Satu Direktur di Bareskrim, Total 120 Perwira Dimutasi

Nasional
Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Kemendagri Gelar Lomba Sosialisasi New Normal, Pemda Pemenang Dapat Dana Insentif hingga Rp 169 Miliar

Nasional
Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Setelah 11 Minggu Tutup, Masjid Mabes TNI AU Akhirnya Laksanakan Shalat Jumat

Nasional
Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Data Amnesty: 69 Kasus Pembunuhan di Luar Proses Hukum di Papua, Pelakunya Tak Ada yang Diadili

Nasional
Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Kasus Suap 14 Anggota DPRD Sumut, KPK Terima Pengembalian Uang Rp 1,78 Miliar

Nasional
Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Kemendagri: Ada Sejumlah Fase Sebelum Daerah Bisa Terapkan New Normal

Nasional
BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

BNN: Sindikat Narkoba Manfaatkan Kendaraan Logistik agar Lolos Pemeriksaan PSBB

Nasional
Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Eks Komisioner KPK: Istri Nurhadi Bisa Jadi Pintu Masuk Usut Dugaan Pencucian Uang

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

KPK Periksa Eks Dirut PT Dirgantara Indonesia, Firli: Sudah Masuk Penyidikan

Nasional
Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Amnesty: Selama 2010-2018, 95 Orang di Papua Jadi Korban Pembunuhan di Luar Proses Hukum

Nasional
Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Dicopot dari Adhi Karya, Fadjroel Jabat Komisaris Waskita Karya

Nasional
BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai 'Family Corruption'

BW Sebut Kasus Nurhadi sebagai "Family Corruption"

Nasional
KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

KPK Mulai Terapkan New Normal, Hanya Setengah Pegawai Kerja di Kantor

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X