Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Debat Capres, Tempat Berkumpul Pendukung Akan Dipisah demi Keamanan

Kompas.com - 16/01/2019, 18:58 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Massa pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Joko Widodo-Ma'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang hadir dalam debat perdana pilpres akan dipisahkan di dua tempat berbeda.

Langkah tersebut diambil Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara debat, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang mengganggu keamanan.

"Kita bermaksud untuk memisahkan pendukung 01 dan pendukung 02, agar dapat tercipta suasana yang kondusif, aman, tertib dan terhindarkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

Baca juga: Prabowo-Sandiaga Lakukan Simulasi Debat di Hambalang

Wahyu menjelaskan, KPU telah berkoordinasi dengan pihak hotel tempat diselenggarakannya debat untuk menyiapkan dua tempat di luar arena debat yang diperuntukan bagi massa pendukung pasangan calon.

Akan disediakan layar lebar di dua tempat tersebut, sehingga, meskipun tak berada di arena debat, massa pendukung tetap dapat mengikuti jalannya debat.

Lantaran arena debat terbatas, KPU membatasi tamu undangan hanya 500 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 100 orang tamu undangan paslon nomor urut 01, 100 tamu undangan paslon nomor urut 02, dan 300 sisanya tamu undangan KPU.

Tamu undangan KPU di antaranya, para tokoh bangsa, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, tokoh pemuda, budayawan, mahasiswa hingga pegiat.

Baca juga: Tim Pemenangan Jokowi-Maruf Amin dan Prabowo-Sandi di Solo Gelar Nobar Debat Perdana

KPU juga mengundang mantan-mantan presiden, B. J. Habibie, Megawati Soekarnoputri, dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Termasuk, KPU juga mengundang seluruh mantan wakil presiden RI.

"Kami berharap Presiden ke-3, Presiden ke-5, presiden ke-6 dan semua mantan wakil presiden serta tamu undangan diberi kesehatan sehingga dapat menghadiri debat pertama bersama-sama dengan kita semua," ujar Wahyu.

Debat perdana Pilpres 2019 akan digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kamis, 17 Januari 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan. Tema yang diangkat adalah hukum, HAM, terorisme dan korupsi.

Peserta debat pertama yaitu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Debat perdana ini akan disiarkan oleh empat lembaga penyiaran, yaitu TVRI, RRI, KOMPAS TV, dan RTV. 

Kompas TV Persiapan terus dilakukan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno jelang debat pilpres dengan tema hukum, HAM, korupsi, dan terorisme. Sandiaga Uno akan mendalami lagi topik-topik debat bersama para pakar dan penasehat, Rabu (16/1).<br /> <br /> Di sela-sela olahraga pagi, Sandiaga Uno pun menyatakan, dirinya dan Prabowo akan membawa gagasan besar terkait penegakan supremasi hukum, jaminan Hak Asasi Manusia, dan kesejahteraan.<br /> <br /> Sementara untuk tema korupsi, Sandi ingin menjabarkan pemikiran tentang cara pemerintah memberantas korupsi khususnya di bidang swasta.<br /> <br /> Sandi mengaku tidak menyiapkan strategi menyerang lawan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com