Panglima TNI: Ethiopian Airlines yang Masuk Wilayah RI Tanpa Izin, Bawa Mesin Pesawat

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengaku telah melihat langsung pesawat Ethiopian Airlines call sign ETH3728 yang dipaksa mendarat oleh TNI AU di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau.

Pesawat yang terbang dari Addis Ababa, Ibu Kota Ethiopia, menuju Hongkong itu, dipaksa mendarat karena tidak memasuki wilayah NKRI tanpa flight clearence.

Dari kunjungannya, diketahui bahwa Ethiopian Airlines tersebut membawa mesin pesawat. 

"Kebetulan saya kemarin ke Batam melihat pesawat masih di sana, termasuk pesawat itu membawa apa," ungkap Hadi saat ditemui di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Rabu (16/1/2019).

Baca juga: Ethiopian Airlines Masuk Wilayah Indonesia Tanpa Kantongi FC

"Pesawat itu membawa engine Rolls Royce dalam rangka melaksanakan overhaul engine pesawat di Hongkong," sambung dia.

Hadi kemudian menjelaskan kronologi kejadian. Awalnya ia mendapatkan laporan ada pesawat yang masuk wilayah Indonesia tanpa flight clearence.

Setelah itu, ia memerintahkan Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) untuk melakukan penurunan paksa menggunakan pesawat tempur F16 milik TNI Angkatan Udara.

"Saya minta pada waktu itu, siapkan pesawat F16 dari Pekanbaru melaksanakan intercept dan mendaratkan paksa di Batam," ungkap dia.

Selanjutnya, peristiwa tersebut diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Perhubungan.

Baca juga: TNI AU Panggil Pihak Ethiopian Airlines yang Masuk Tanpa Izin ke Batam

Sebelumnya, pesawat Ethiopian Airlines call sign ETH3728 yang melakukan penerbangan dari Addis Ababa menuju Hongkong, dipaksa mendarat di Bandara Hang Nadim, Batam, Kepulauan Riau sekitar pukul 09.33 WIB, Senin (14/1/2019).

Pesawat kargo jenis Boeing B777 yang dioperasikan oleh maskapai Ethiopian Air dengan nomor registrasi ET-AVN dipaksa turun oleh 2 unit pesawat tempur F16 Fighting Falcon TNI AU yang bermarkas di Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru, Riau.

Pesawat ini memasuki wilayah kedaulatan udara yurisdiksi Indonesia tanpa dilengkapi Flight Clearance (FC).