Menanti Pemerintahan yang Prioritaskan Isu Penegakan Hukum dan HAM...

Sebab, tidak ada tolok ukur jelas yang akan diterapkan selama lima tahun ke depan seandainya terpilih.

"Visi misi yang disampaikan itu sebetulnya hanya pada level jargon. Visi misi yang dijabarkan itu tidak bisa diukur. Tahun pertama mau berbuat apa, tahun kedua mau berbuat apa," ujar Tama.

Tama mengatakan, kedua pasangan calon memang bicara soal antikorupsi. Dalam visi misi, keduanya menegaskan soal pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Misalnya, penegasan soal pemberantasan mafia hukum dan korupsi di sektor peradilan.

Baca juga: Kubu Jokowi: Masalah HAM dan Korupsi Akan Sulitkan Prabowo Saat Debat

Namun, tidak ada ide konkret yang ditawarkan oleh kedua pasangan calon untuk mengimplementasikan program tersebut.

"Pertanyaannya, bagaimana caranya? Itu yang sebetulnya dibutuhkan oleh publik. Bagaimana mengukurnya? ini yang dalam pandangan saya seharusnya ditawarkan," kata Tama.

Hukum jadi prioritas

Lantas, muncul pertanyaan, mengapa isu penegakan hukum dan HAM harus mendapat prioritas kedua pasangan calon? Bukankah isu lain seperti ekonomi, pendidikan dan kebudayaan juga selayaknya menjadi priortitas?

Ketua YLBHI Asfinawati menjelaskan, HAM merupakan sebuah kata yang menjadi wujud nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem hukum dan politik.

Baca juga: Komnas HAM: Presiden Terpilih Bertanggung Jawab Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Oleh sebab itu, jika HAM tidak diatur, maka tidak ada nilai kemanusiaan dalam sistem hukum dan politik suatu negara.

"Karena itu agar hukum tidak memakan manusia tapi hukum untuk manusia, maka HAM itu harus ada," ujar Asfin.

Sementara itu, sistem hukum merupakan instrumen untuk mengontrol pemerintah dalam tata kehidupan bernegara.

Posisi yang tidak setara antara pemerintah dan warga negara mensyaratkan instrumen hukum untuk mengontrol relasi antara keduanya.

Hukum yang memiliki prinsip HAM, kata Asfin, perlu untuk menghadirkan nilai atau prinsip kemanusiaan dalam bernegara.

"Hukum dan HAM menjadi prioritas karena perlu untuk mengontrol relasi yang tidak seimbang antara pemerintah dan warga negara dan menghadirkan kemanusian dalam tata kehidupan bernegara," ujar Asfin.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: 6 Panelis Debat Pilpres Pertama 2019